📑 Table of Contents
Majalah porno di rak (Jepang, 2009)
Video dewasa di toko sewa Jepang, 2008
Manga hentai yang dijual di Jepang

Di Jepang, pornografi memiliki ciri-ciri unik sehingga mudah membedakannya dari pornografi barat.[1] Di Jepang, pornografi dikenal sebagai "video dewasa [ja]" (AV), sehingga video dewasa Jepang (JAV) merujuk pada industri film porno Jepang. Film animasi disebut sebagai hentai dalam bahasa Inggris, sedangkan di Jepang menggunakan istilah "anime dewasa [ja]" dan "animasi erotis [ja]" (atau ero anime). Selain dari video dan majalah porno yang menampilkan aktor manusia, sekarang ada manga dan anime berkategori porno[a] (yaitu, hentai), dan permainan komputer berpornografi (eroge; untuk PC dan konsol permainan).

Mencerminkan pandangan Jepang terhadap seksualitas dan budaya, pornografi Jepang menggali spektrum yang luas dari perilaku seksual heteroseksual, homoseksual, dan transgender ditambah dengan fetish dan parafilia yang lebih berbeda. Dimulai dengan cerita erotis dan cetak blok kayu dari sebelum abad ke-20, pornografi Jepang berkembang menjadi berbagai subkategori. Sebagian karena upaya menghindari hukum Jepang terkait penyensoran, tetapi juga untuk menjangkau fetish tertentu, aktor dan produser sering kali menampilkan materi yang tidak ada atau jarang digambarkan, dan hingga saat ini jarang sekali ditampilkan pada pornografi barat; bukkake (ejakulasi beramai-ramai), gokkun (mengonsumsi air mani), omorashi (dikencingi), dan erotika tentakel adalah beberapa genre erotika khas Jepang. Lolicon (gadis muda), shotacon (anak kecil laki-laki), dan kontribusi mereka terkait regulasi pornografi kartun yang menggambarkan anak kecil telah menjadi isu besar mengenai perlindungan anak, kebebasan berbicara, dan moralitas publik di dalam dan luar Jepang.

Hukum Pidana Jepang dari awal abad ke-20 memiliki ketentuan yang menentang materi tidak pantas, sehingga pornografi yang diproduksi secara legal harus menyensor alat kelamin para aktor dan aktris; tipe penyensoran seperti ini juga diterapkan pada manga, permainan video, dan anime hentai. Hingga pertengahan tahun 1990-an, rambut kemaluan (jembut) juga harus disensor. Anus hanya disensor saat kontak (bersentuhan) atau penetrasi (pemasukan). Payudara dan puting tidak disensor. Pikselisasi (pengaburan gambar) biasanya digunakan untuk mematuhi pedoman penyensoran untuk membuatnya tidak terlalu kelihatan.

Catatan

sunting
  1. ^ Aktivitas seksual yang digambarkan dalam animasi.

Referensi

sunting
  1. ^ Malamuth, Neil; Donnerstein, Edward (1984). Pornography and Sexual Aggression. Elsevier. hlm. 173–183. ISBN 978-0-12-466280-3.

Pranala luar

sunting

📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Indonesia dalam tahun 2026

tanggal 1 January 2026. Karmini, Niniek (2 January 2026). "Indonesia's new penal code takes effect, marking historic break with colonial law" (dalam bahasa

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Indian Penal Code (IPC, Hindi: भारतीय दण्ड संहिता, Urdu-in-devanagari: ताज़ीरात-ए-हिन्द ) adalah peraturan hukum pidana yang berlaku di seluruh India termasuk

Brunei Darussalam

A.; Afriantari, R.; Maesuroh, M. (2021). "The Implementation of Islamic Penal Law in Brunei Darussalam and International Society". Socio Politica: Jurnal

Hak LGBT di Senegal

Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2016-03-04. Diakses tanggal 2018-01-03. "Code Penal Sénégal, Halaman 52" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2015-09-23

Wilayatul Hisbah

tahun 2004 (Inggris) New York Times: Extremism Spreads Across Indonesian Penal Code Atjeh Postcom: Realisasi Anggaran Kesbangpolinmas dan Wilayatul Hisbah[pranala

Surah Al-Ma’idah

.] The verse (known as āyat al-hirāba) Javed Ahmad Ghamidi, Mizan, The Penal Law of Islam, Al-Mawrid Amin, ElSayed (2014). Reclaiming Jihad: A Qur'anic

Abdul Jalilul Jabbar

bahasa Inggris). Routledge. hlm. 62–64. ISBN 978-1-136-87394-2. "Syariah Penal Code not new to Brunei | The BT Archive". btarchive.org. Diakses tanggal 2023-04-06

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

peraturan.bpk.go.id. Karmini, Niniek (2 January 2026). "Indonesia's new penal code takes effect, marking historic break with colonial law" (dalam bahasa