Subsidi ekspor adalah kebijakan pemerintah yang ingin mendorong ekspor barang dan mengurangi penjualan barang di pasar domestik dengan menggunakan pembayaran langsung, pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak untuk pengekspor, atau iklan di negara lain yang didanai oleh pemerintah. Subsidi ekspor menurunkan harga yang dibayarkan oleh importir asing, sehingga konsumen domestik akan membayar lebih mahal daripada konsumen asing. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melarang sebagian besar subsidi yang terkait dengan volume ekspor kecuali untuk negara terbelakang.[1]

Subsidi ekspor juga dapat diberikan ketika bantuan harga internal (seperti jaminan harga minimal untuk suatu komoditas) membuat produksi lebih tinggi daripada konsumsi di suatu negara. Agar komoditas yang berlebih tidak mubazir, pemerintah akan mengekspornya.

Saat ini Perjanjian tentang Pertanian masih mengizinkan subsidi pertanian di Uni Eropa dan Amerika Serikat, tetapi negara-negara anggota WTO yang tergabung dalam Konferensi Kementerian Kesepuluh WTO di Nairobi, Kenya, dari tanggal 15 hingga 19 Desember 2015, telah bersepakat untuk menghapuskan subsidi ekspor untuk produk pertanian; negara-negara terbelakang punya waktu hingga akhir tahun 2018 untuk menghapuskan subsidi ekspor pertanian (hingga 1 Januari 2017 untuk ekspor kapas), sementara negara maju harus menghapusnya segera. [2][3][4]

Subsidi ekspor dapat mengakibatkan inflasi: pemerintah menyubsidi industri berdasarkan biaya, tetapi peningkatan subsidi akan dihabiskan untuk kenaikan gaji yang diminta oleh karyawan. Kini gaji di dalam industri yang disubsidi lebih tinggi dari tempat lain, yang membuat karyawan lain meminta gaji yang lebih tinggi, yang kemudian membuat harga naik dan memicu inflasi.

Beberapa negara menyediakan subsidi ekspor tidak langsung dengan memberikan keringanan pajak. Di Amerika Serikat, eksportir barang Amerika dapat memperoleh pengurangan pajak dengan menggunakan Interest Charge Domestic International Sales Corporation (IC-DISC).[5]

Referensi

sunting
  1. ^ Anti-dumping, subsidies, safeguards: contingencies, etc, Understanding the WTO: The Agreements
  2. ^ "WTO members secure "historic" Nairobi Package for Africa and the world". World Trade Organization. 19 December 2015. Diakses tanggal 20 December 2015.
  3. ^ "World Trade Organization strikes 'historic' farming subsidy deal". BBC News. 19 December 2015. Diakses tanggal 20 December 2015.
  4. ^ WTO, Ministerial Declaration on Cotton, diakses 21 Desember 2015
  5. ^ http://www.aicpa.org/Publications/TaxAdviser/2012/October/Pages/clinic-story-05.aspx[pranala nonaktif permanen]

Pranala luar

sunting

๐Ÿ“š Artikel Terkait di Wikipedia

Hambatan non-tarif

Selain itu, terdapat pula mekanisme pembatasan ekspor sukarela (Voluntary Export Restraints), yaitu kesepakatan bilateral di mana negara pengekspor secara

ZTE Corporation

Todd (June 30, 2020). "FCC Calls Huawei, ZTE Security Threats as It Bars Subsidies". Bloomberg News. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2 July 2020. Diakses

Subsidi pertanian

Congress, 20 June 2002. Rethinking the Export-Import Bank by Aaron Lukas and Ian Vรกsquez Steel Trap: How Subsidies and Protectionism Weaken the U.S. Steel

Boeing

tanggal 16 Februari 2008. Diakses tanggal 26 Oktober 2015. "Industrial Subsidies and the Politics of World Trade: The Case of the Boeing 7e7" (PDF). Canada-United

Mark Rutte

Stephanie (15 January 2021). "Dutch government resigns over childcare subsidies scandal". Reuters. Diakses tanggal 15 January 2021. "Dutch election: PM

Kebijakan Pertanian Bersama

Delayen (2007), hlm.ย 2. Delayen (2007): โ€œ... this was only possible with export subsidies. Dumping was reduced, but not eliminatedโ€. European Commission (2017a)

Kasus turunan minyak sawit Indonesia Uni Eropa

Perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan (bahasa Inggris: Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, disingkat SCM). Skema insentif UE untuk biofuel