📑 Table of Contents▼

De jure[a] adalah ungkapan yang berarti "berdasarkan (atau menurut) hukum".[1] Hal ini berbeda dengan de facto yang berarti "pada kenyataannya (fakta)".[2]

Istilah de jure dan de facto digunakan sebagai ganti "pada prinsipnya" dan "pada praktiknya", ketika orang menggambarkan situasi politik. Suatu praktik dapat terjadi de facto, apabila orang menaati suatu kontrak seolah-olah ada hukum yang mengaturnya meskipun pada kenyataannya tidak ada. Suatu proses yang dikenal sebagai "desuetude" dapat memungkinkan praktik-praktik de facto menggantikan hukum-hukum yang sudah ketinggalan zaman. Di pihak lain, suatu praktik mungkin tercantum di dalam peraturan atau de jure, sementara pada kenyataannya tidak ditaati atau diikuti orang.

Berdasarkan sifatnya, de jure terbagi dua yaitu:[butuh rujukan]

  1. penuh
    De jure bersifat penuh adalah terjadinya hubungan antarnegara yang mengakui dan diakui dalam hubungan dagang, ekonomi, dan diplomatik. Negara yang mengakui berhak memiliki konsulat atau membuka kedutaan di negara yang diakui.
  2. tetap
    De jure bersifat tetap adalah pengakuan dari negara lain yang berlaku untuk selamanya karena kenyataan yang menunjukkan adanya pemerintahan yang stabil.

Standar

sunting

Standar De jure dan de facto dapat berbeda-beda. Misalnya, Amerika Serikat tidak mempunyai bahasa de jure, sementara bahasa de facto adalah bahasa Inggris. Demikian pula standar untuk jarak de jure di AS adalah kilometer (karena AS ikut serta menandatangani Convention du Mètre), tetapi standar de facto-nya adalah mil.

Catatan

sunting
  1. ^ Dalam bahasa Latin Klasik juga disebut de iure.

Referensi

sunting
  1. ^ "de jure". Dictionary.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-07-04.
  2. ^ Lihat I. 3. "de facto". Oxford English Dictionary (Edisi 2nd). Oxford University Press. 1989.

Lihat pula

sunting


Ikon rintisan

Artikel bertopik bahasa ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Daftar negara menurut jumlah penduduk

mengklaim wilayah ini Secara de facto merdeka, tetapi secara de jure bagian dari Moldova. Secara de facto merdeka, tetapi secara de jure bagian dari Siprus. Status

De facto

resmi di mata hukum. Istilah ini biasa digunakan sebagai kebalikan dari de jure (yang berarti "menurut hukum") ketika orang mengacu kepada hal-hal yang

Wira Tanu I

secara intensif. Jadi meskipun secara de facto wilayah tersebut merdeka tetapi setelah tahun 1677 secara de jure status wilayah Wira Tanu adalah jajahan

Kedaulatan

Politik) membagi tingkat kedaulatan menjadi dua yaitu de facto dan de jure. Negara berdaulat Hugo Grotius, DE IURE BELLI AC PACIS, Janssonio-Waesbergios, 1735

Seram

secara de jure adalah Dataran Hunipopu. Namun, karena infrastruktur belum siap, pusat pemerintahan masih berkedudukan di Piru yang secara de facto merupakan

Kepala Badan Narkotika Nasional

Koordinasi Narkotika Nasional, pertama kali dijabat oleh Ahwil Luthan. Secara de jure, badan ini dahulunya dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Tiongkok (istilah)

merupakan 2 negara secara de facto di Asia Timur bernama Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok, walaupun secara de jure hanya satu negara, tergantung

Batas penanggalan internasional

pada pemahaman yang paling umum secara de facto tentang Garis Tanggal Internasional. Lihat § De facto and de jure date lines di bawah, dan peta di kanan