Kompleks Parlemen Republik Indonesia
Gedung Nusantara adalah bangunan utama di Kompleks Parlemen RI yang digunakan sebagai tempat persidangan utama MPR, DPR dan DPD.
Peta
Informasi umum
LokasiGelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia
Mulai dibangun8 Maret 1965
Selesai dibangun1 Februari 1983
Tinggi100 m
Data teknis
Ukuran80.000 m2
Desain dan konstruksi
ArsitekSoejoedi Wirjoatmodjo

Kompleks Parlemen Republik Indonesia (disebut juga sebagai Gedung MPR/DPR/DPD RI) adalah tempat bersidang Kursi Legislatif Indonesia, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kompleks Parlemen RI terletak di sebelah utara kawasan Gelanggang Olahraga Bung Karno dan di sebelah barat daya Istana Merdeka dan kawasan Medan Merdeka sebagai kawasan pusat pemerintahan Indonesia.

Sejarah

sunting

Kompleks Parlemen didirikan pada 8 Maret 1965. Saat itu, Presiden Soekarno mencetuskan untuk menyelenggarakan CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) yang merupakan wadah dari semua New Emerging Forces. Anggota-anggotanya direncanakan terdiri dari negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin, negara-negara Sosialis, negara-negara Komunis, dan semua Progresive Forces dalam kapitalis.

CONEFO dimaksudkan sebagai suatu tandingan terhadap Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Melalui Keppres No. 48/1965, Soekarno menugaskan kepada Soeprajogi sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (PUT). Menteri PUT kemudian menerbitkan Peraturan Menteri PUT No. 6/PRT/1965 tentang Komando Pembangunan Proyek Conefo.

Gedung Kura-kura alias Gedung Parlemen RI yang berada di Kompleks Parlemen berdiri di atas lahan wakaf bekas lembaga pendidikan Islam yakni Madrasah Islamiyah yang merupakan cikal bakal lahirnya Pondok Pesantren Darunnajah.[1]

Pembangunan

sunting

Bertepatan dengan Perayaan Dasa Warsa Konferensi Asia-Afrika pada 19 April 1965 dipancangkanlah tiang pertama pembangunan proyek political venues di Senayan Jakarta. Rancangan Soejoedi Wirjoatmodjo Dpl Ing ditetapkan dan disahkan presiden pada 22 Februari 1965. Maketnya menampakkan seluruh bangunan komplek dan rancangan aslinya tampak keseluruhan saat dipandang dari Jembatan Semanggi.

Ketika pembangunannya dilanjutkan oleh pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, nuansa danau buatan tidak terlihat tetapi bangunan komplek masih terlihat ketika melewati Jalan Gatot Subroto. Ruang Arkada di bawah tanah ditiadakan dan luasnya menjadi 60 ha, dengan luas bangunan sekitar 80.000 m2.

Gedung

sunting
Tampak keseluruhan dari Kompleks Parlemen Republik Indonesia.

Komplek Parlemen terdiri dari Gedung Nusantara (terkadang disebut sebagai "Gedung Kura-kura) yang berbentuk kubah, Nusantara I atau Lokawirasabha setinggi 100 meter dengan 24 lantai yang mengalami kemiringan 7 derajat, Nusantara II, Nusantara III, Nusantara IV, dan Nusantara V. Di tengah halaman terdapat air mancur dan "Elemen Elektrik". Juga berdiri Gedung Sekretariat Jenderal dan sebuah Masjid. Atas amendemen Undang-undang Dasar 1945 (UUD'45), dalam Komplek DPR/MPR telah berdiri bangunan baru untuk kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Lokasi

sunting

Kompleks Parlemen RI termasuk dalam wilayah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Gelora, di sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gerbang Pemuda dengan tempat-tempat seperti Kompleks Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Kompleks Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Komplek Senayan Park (SPARK) (sebelumnya Taman Ria Senayan). Di sebelah timur berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto, dan Kompleks Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (Gedung Manggala Wanabakti) di sebelah utara. Kompleks Parlemen RI terletak 7.85ย km di sebelah barat daya Istana Merdeka, Monumen Nasional, dan Kawasan Medan Merdeka sebagai kawasan pusat pemerintahan Indonesia.

Transportasi umum

sunting

Stasiun Palmerah

Referensi

sunting

Lihat pula

sunting

Pranala luar

sunting
  • Sekilas tentang Gedung DPR/MPR. Sekertariat Jenderal DPR-RI. 2001.

๐Ÿ“š Artikel Terkait di Wikipedia

Pendudukan Gedung DPR/MPR

Pendudukan Gedung DPR/MPR RI adalah peristiwa monumental dalam proses pelengseran Soeharto dari tampuk kekuasaan Presiden dan tuntutan reformasi. Dalam

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

menyatakan terdapat 103 anggota KNIP. KNIP sebagai MPR sempat bersidang sebanyak 6 kali, dalam melakukan kerja DPR dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat

Museum DPR RI

berdiri dengan nama DPR RI. Museum DPR RI terletak di dalam Kompleks MPR/DPR/DPD tepatnya di Lantai 2 Gedung Nusantara. Museum DPR RI dikelola oleh Bagian

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

khususnya selama era sebelum amendemen UUD 1945. MPR RI terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang dipilih

Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia Agustusโ€“September 2025

secara nasional digelar pada Kamis, 28 Agustus 2025, berpusat di depan Gedung DPR/MPR RI dan Istana Negara, Jakarta, serta serentak di berbagai kota industri

Kematian Affan Kurniawan

Kematian Affan Kurniawan terjadi pada saat unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat pada 28 Agustus 2025 dengan cara ditabrak dan dilindas

Presiden Indonesia

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI). Presiden melakukan pembahasan

Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024โ€“2029

Rakyat Republik Indonesia "Ketua MA Pandu Pengucapan Janji Jabatan Anggota DPR, MPR, dan DPD RI Periode 2024-2029". mahkamahagung.go.id. 01-10-2024. Diakses