Jamiat-e Islami, adalah sebuah partai politik Islam di Afganistan. Jamiat-e Islami berarti "komunitas Islam" dalam bahasa Persia dan nama partai ini sering disingkat Jamiat saja. Jamiat adalah partai politik Islam tertua di Afganistan. Partai ini memiliki ideologi berdasarkan aturan Islam. Selana Perang Soviet-Afganistan dan Perang Saudara Afganistan, Jamiat-e Islami merupakan salah satu grup mujahid terkuat. Pada partai ini banyak orang beretnis Tajik.

Ikon rintisan

Artikel bertopik partai politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Ismail Khan

Energi Afganistan.[butuh rujukan] Ia adalah anggota dari partai politik Jamiat-e Islami dan partai baru United National Front. BBC ProBerkas: Ismail Khan GlobalSecurity

Perang Saudara Afganistan (1989–1992)

negara asing atau badan intelijen: Hezb-e Islami Gulbuddin, Jamiat-e Islami, Junbish-i Milli, Ittehad-e Islami dan Hezb-i Wahdat. Pada akhir tahun 1992

Dawat-e-Islami

sarjana Islam, Shah Ahmad Noorani, yang sejak tahun 1973 mengepalai Jamiat Ulema-e-Pakistan (JUP), adalah pendukung awal dari Dawat-e Islāmī. Bersama

Daftar presiden Afganistan

Sibghatullah Mojaddedi 28 April 1992 28 Juni 1992 Barisan Nasional Pembebasan Afghanistan 10 Burhanuddin Rabbani 28 Juni 1992 27 September 1996 Jamiat-e Islami

Taliban

menyebut organisasinya secara resmi sebagai Keamiran Islam Afganistan, adalah gerakan nasionalis Islam Deobandi pendukung Pashtun yang secara efektif menguasai

Syura-e Nazar

Afganistan. Meskipun beroperasi secara mandiri, Shura-e Nazar secara teknis merupakan cabang dari Jamiat-e Islami dan karenanya beroperasi dalam kerangka Aliansi

Daftar organisasi yang dicap teroris

Diarsipkan dari asli tanggal 2013-12-26. Diakses tanggal 2014-03-16. Narina, E (2010-01-30). "Kurdish prisoner executed in Iran". WashingtonTV. Diarsipkan

Perang Saudara Afganistan (1992–1996)

sipil. Khususnya di wilayah Kabul Barat, Hezb-i Wahdat, Ittehad-e Islami, dan Jamiat-e Islami juga dituduh secara sengaja menargetkan area sipil. Semua pihak