Junta militer 📖 Wikipedia

Bagian dari seri Politik
Bentuk dasar dari pemerintahan
Struktur kekuatan Konfederasi Federasi Hegemoni Kerajaan Negara kesatuan
Sumber kekuatan Demokrasi Langsung Perwakilan Semi lainnya Kerajaan Mutlak Konstitusi Oligarki Aristokrasi Junta militer Kleptokrasi Plutokrasi Stratokrasi Timokrasi Otokrasi Otoritarianisme Despotisme Diktatur (Kediktatoran) Totalitarianisme Republik Parlementer Presidensial Semi presidensial Lainnya Anarki Anokrasi Khilafah Kritarsi Meritokrasi Oklokrasi Partikrasi Sosialis Teknokrasi Teokrasi Tirani
Portal Politik
l b s

Junta militer (/ˈhʊntə, ˈdʒʌntə/ simak^ⓘ) biasanya merujuk ke suatu bentuk pemerintahan diktator militer, khususnya di Hispania dan Amerika Latin, naiknya diktator militer bisa dengan perang saudara seperti di Spanyol (Perang Saudara Spanyol) atau pronunciamiento (pernyataan kudeta).^[1] Dalam bahasa Spanyol, istilah junta berarti "pertemuan" atau "komite" dan berasal dari junta nasional dan lokal yang diorganisir oleh perlawanan Spanyol terhadap invasi Napoleon ke Spanyol pada tahun 1808.^[2] Istilah ini kini digunakan untuk merujuk kepada bentuk pemerintahan otoriter yang dicirikan oleh kediktatoran militer oligarki, yang dibedakan dari kategori pemerintahan otoriter lainnya, khususnya orang kuat (kediktatoran militer otokratis); mesin (kediktatoran partai oligarki); dan bosisme (kediktatoran partai otokratis).^[3]

Junta sering kali berkuasa sebagai hasil kudeta. Junta dapat secara resmi mengambil alih kekuasaan sebagai badan pemerintahan negara, dengan kekuasaan untuk memerintah melalui dekrit, atau dapat memegang kekuasaan dengan menjalankan kontrol yang mengikat (tetapi informal) atas pemerintahan sipil. Kedua bentuk pemerintahan junta ini terkadang disebut pemerintahan terbuka dan pemerintahan terselubung. Pemerintahan terselubung dapat berbentuk sipilisasi atau pemerintahan tidak langsung. Sipilisasi terjadi ketika junta secara terbuka mengakhiri ciri-ciri militernya yang jelas tetapi tetap melanjutkan dominasinya. Misalnya, junta dapat mengakhiri darurat militer, mengabaikan seragam militer demi pakaian sipil, "menjajah" pemerintahan dengan mantan perwira militer, dan memanfaatkan partai politik atau organisasi massa. "Pemerintahan tidak langsung" melibatkan pelaksanaan kontrol tersembunyi dan di balik layar oleh junta atas boneka sipil. Pemerintahan tidak langsung oleh militer dapat mencakup kontrol yang luas atas pemerintahan atau kontrol atas serangkaian bidang kebijakan yang lebih sempit, seperti masalah militer atau keamanan nasional.

Sepanjang abad ke-20, junta militer sering terlihat di Amerika Latin, biasanya dalam bentuk "junta yang dilembagakan, sangat korporat/profesional" yang dipimpin oleh perwira komandan dari berbagai cabang militer (angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara), dan terkadang bergabung dengan kepala polisi nasional atau badan-badan penting lainnya. Ilmuwan politik Samuel Finer, yang menulis pada tahun 1988, mencatat bahwa junta di Amerika Latin cenderung lebih kecil daripada junta di tempat lain; junta rata-rata memiliki 11 anggota, sementara junta Amerika Latin biasanya memiliki tiga atau empat. Kudeta militer "korporat" telah dibedakan dari kudeta militer "faksional". Yang pertama dilakukan oleh angkatan bersenjata sebagai sebuah institusi, yang dipimpin oleh komandan senior di puncak hierarki militer, sedangkan yang terakhir dilakukan oleh segmen angkatan bersenjata dan sering dipimpin oleh perwira menengah.

Junta militer biasanya dipimpin oleh seorang perwira militer yang berpangkat tinggi. Pemerintahan ini biasanya hanya dikuasai oleh satu orang perwira yang mengendalikan hampir segala-galanya. Bentuk-bentuk junta militer yang terkenal adalah pemerintahan Augusto Pinochet di Chili dan Proceso de Reorganización Nacional, diktator militer yang terkenal karena kekejamannya di Argentina dari 1976 hingga 1983, rezim Francisco Franco di Spanyol (1939-1975), dan sebagainya.^[3]

Sebuah studi tahun 2014 yang diterbitkan dalam jurnal Annual Review of Political Science, menemukan bahwa rezim militer berperilaku berbeda dari kediktatoran sipil dan orang kuat militer yang otokratis. Rezim militer diperintah oleh sekelompok perwira tinggi, sedangkan orang kuat militer diperintah oleh seorang diktator.^[4] Studi tersebut menemukan bahwa (1) "orang kuat dan rezim militer lebih mungkin melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan terlibat dalam perang saudara daripada kediktatoran sipil"; (2) "orang kuat militer memulai lebih banyak perang internasional daripada rezim militer atau diktator sipil, mungkin karena mereka memiliki lebih banyak alasan untuk takut akan pengasingan, penjara, atau pembunuhan pasca-penggulingan" dan (3) rezim militer dan kediktatoran sipil lebih mungkin berakhir dengan demokratisasi, berbeda dengan pemerintahan orang kuat militer, yang lebih sering berakhir dengan pemberontakan, pemberontakan rakyat, atau invasi.^[4]

• Britania Raya —Protektorat (1653–1660)
• Prancis — Pemerintahan Vichy Prancis (1940–1945)
• Polandia — Dewan Militer Keselamatan Nasional (1981–1983)
• Portugal — Junta Keselamatan Nasional (1974–1975)
• Spanyol — Spanyol Franco (1939–1975)
• Yunani — Rezim Kolonel, secara resmi disebut "Komite Revolusioner" (1967–1974)

• Burkina Faso (2022–sekarang)
• Burundi
• Guinea (2021–sekarang)
• Guinea-Bissau
• Liberia
• Libya
• Mauritania
• Mali (2021–sekarang)
• Mesir
• Niger (2023–sekarang)
• Sudan (2021–sekarang)
• Uganda
• Republik Afrika Tengah

• Argentina — Revolusi Argentina (1966–1973), Proses Reorganisasi Nasional (1976–1983)
• Bolivia
• Brasil
• Chili
• Republik Dominika
• Ekuador
• El Salvador
• Guatemala
• Haiti
• Honduras
• Kolombia
• Kuba
• Nikaragua
• Panama
• Paraguay
• Peru
• Suriname
• Uruguay — Junta militer (1973–1985)
• Venezuela — Junta militer (1948–1958)

• Republik China — Pemerintahan Nasionalis (1925–1948)
• Indonesia – Pemerintahan militer Suharto, juga dikenal sebagai Orde Baru (1966–1998)
• Irak – Dewan Kedaulatan (1958–1963) dan Dewan Komando Revolusioner (1968–2003)
• Kekaisaran Jepang – Periode Keshogunan (1185–1868)
• Korea Selatan – Pemerintahan militer Park Chung Hee (1962–1979, awalnya sebagai Dewan Tertinggi untuk Rekonstruksi Nasional) dan Chun Doo-hwan (1980–1988)
• Myanmar — Dewan Administrasi Negara (2021–sekarang)
• Pakistan – Pemerintahan militer Ayub Khan (1958–1969), Yahya Khan (1969–1971), Muhammad Zia-ul-Haq (1977–1988) dan Pervez Musharraf (1999–2008)
• Thailand – Dewan Penjaga Perdamaian Nasional (1991–1992), Dewan Keamanan Nasional (2006–2008), Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (2014–2019)
• Turki – Komite Persatuan Nasional (1960–1961), Dewan Keamanan Nasional (1980–1983)

• Fiji — Pemerintahan militer Frank Bainimarama (2006–2014)

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s