Kebijakan militer atau Kebijakan pertahanan adalah suatu kebijakan publik yang berhubungan dengan keamanan internasional dan militer. Kebijakan ini terdiri dari langkah-langkah dan inisiatif yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan dan tujuan-tujuan strategis, seperti kapan dan bagaimana melakukan komitmen angkatan bersenjata nasional.

Kebijakan militer digunakan untuk memastikan retensi kemerdekaan dalam pembangunan nasional, dan mengurangi kesulitan yang dipaksakan dari para aktor eksternal yang bermusuhan dan agresif. Kementerian Pertahanan (atau organisasi sinonim) adalah pembuat keputusan utama dalam kebijakan militer nasional.

Aplikasi

sunting

Kebijakan militer membahas pencapaian tujuan dan sasaran militernya dengan membuat pernyataan eksplisit tentang kemampuan yang diinginkan dalam: kesiapan tempur, organisasi militer, hubungan politik-militer (kontrol sipil terhadap militer), peran angkatan bersenjata, komando dan kendali, intelijen dan kontra intelijen militer, diplomasi pertahanan, kemampuan pertahanan dalam hal (teknologi, mobilitas, materi, dan logistik), memblokir keusangan, profesionalisme dan pelatihan, perekrutan, perubahan sosial dalam militer, tentara permanen, pasukan cadangan militer, dan wajib militer.

Lihat juga

sunting

📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara

sejak 21 Oktober 2024. Ia lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1999. Reformasi TNI mengamanatkan militer untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik dan

Peristiwa Cot Plieng (1942)

berubah menjadi kekecewaan ketika pemerintah militer Jepang menerapkan berbagai kebijakan keras. Beberapa kebijakan yang menimbulkan ketegangan di Aceh antara

Komando Daerah Militer

atas segenap komandonya dan operasi pertahanan aktif di darat sesuai kebijakan Panglima TNI. Sebuah Kodam dipimpin oleh seorang Panglima Kodam atau disingkat

Ari Aryanto

SMAN 2 Bandung pada tahun 1993. Ia kemudian menempuh pendidikan militer di Akademi Militer dan lulus pada tahun 1996 dari kecabangan Infanteri. Dalam rangka

Syafruddin Prawiranegara

membentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada awal 1950-an, dengan kebijakan moneter yang konservatif dan program sertifikat devisa. Kebijakannya yang paling

Daftar istilah militer Tentara Nasional Indonesia

Indonesia. Bagi masyarakat awam, istilah-istilah militer sering membingungkan. Hal tersebut selain kebijakan di ketentaraan sendiri, untuk menggunakan istilah/singkatan

Connie Rahakundini Bakrie

Minimal). Kebijakan MEF yang dirancang agar dalam 3 Renstra (Rencana Strategis) selama 15 tahun, atau 3 periode pemerintahan, hingga 2024. Kebijakan MEF ini

Mochtar Lubis

oleh para kritikus sebagai bersekutu dengan kekuatan militer dan pro-AS yang menentang kebijakan non-blok Soekarno, sebuah tuduhan yang dibantahnya sendiri