📑 Table of Contents▼

Dalam politik, mandat adalah wewenang yang diberikan oleh daerah pemilihan kepada individu, partai, atau lembaga untuk bertindak sebagai perwakilan mereka.[1]

Konsep pemerintah memiliki mandat sah untuk memerintah melalui kemenangan yang adil dalam pemilihan umum demokratis merupakan ide sentral dalam demokrasi perwakilan. Pemerintahan baru yang berupaya memperkenalkan kebijakan yang tidak diumumkan kepada publik pada saat kampanye pemilu dikatakan tidak mempunyai mandat sah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dalam beberapa bahasa, "mandat" bisa bermakna kursi parlemen yang dimenangkan dalam pemilu, bukannya kemenangan elektorat.[2]

Lihat juga

sunting

Bacaan lanjutan

sunting
  • Heidotting Conley, Patricia (2001). Presidential Mandates: How Elections Shape the National Agenda. University of Chicago Press.

Referensi

sunting
Kutipan
  1. ^ "Mandate". Free Merriam-Webster Dictionary. Merriam-webster.com. Diakses tanggal 2012-04-03.
  2. ^ Glossary | Elections ACT. Jul 2012. http://www.elections.act.gov.au/glossary (cf., The Government's claim that once elected they have the right and responsibility to implement their policies.)
General information
  • "Doctrine of Mandate". A dictionary of political phrases and allusions: with a short bibliography By Hugh Montgomery, Philip George Cambray.


Ikon rintisan

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

๐Ÿ“š Artikel Terkait di Wikipedia

Mandat Palestina (mandat)

Mandat Palestina (Ibrani: ืคืœืฉืชื™ื ื” ืืจืฅ-ื™ืฉืจืืœ Palestina (Eretz Yisrael); Arab: ูู„ุณุทูŠู† Filastin) adalah entitas geopolitik Britania Raya atau Inggris yang

Perdana menteri

politik. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan selaras dengan mandat politik yang

Koalisi Perubahan

satu inisiator Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Partai Demokrat, menarik mandat dukungannya atas Anies pada 1 September 2023. Kemudian, PKB dari Koalisi

Megawati Soekarnoputri

pendapatan daerah, serta menghargai nilai-nilai budaya daerah sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dalam memerangi korupsi yang merajalela

Mohammad Natsir

dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Natsir di pemerintahan negara diberi mandat sebagai menteri hingga puncaknya menjadi Perdana Menteri ke-5 Indonesia

Kaisar Tiongkok

Kekaisaran Tiongkok. Dalam teori politik tradisional Tiongkok, kaisar adalah "Putra Langit", seorang otokrat yang memiliki hak mandat ilahi untuk memerintah semua

Nakba

identitas, hak politik, dan aspirasi nasional mereka. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan peristiwa perang Palestina tahun 1948 di Mandat Palestina serta

Daftar keluarga politik Indonesia

Keluarga politik Indonesia atau Dinasti politik Indonesia adalah kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat