| Menteri Hukum Republik Indonesia | |
|---|---|
 Logo Kementerian | |
 Bendera Kementerian | |
| Kementerian Hukum Republik Indonesia | |
| Ditunjuk oleh | Presiden Indonesia |
| Pejabat perdana | Soepomo |
| Dibentuk | Agustus 19, 1945 |
| Situs web | kemenkum |
Menteri Hukum Indonesia, umumnya disingkat Menkum adalah kepala dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Menteri Hukum Indonesia saat ini dijabat oleh Supratman Andi Agtas sejak 21 Oktober 2024.[1]
Sejarah
suntingMenteri Hukum Indonesia pertama kali dibentuk dalam Kabinet Presidensial dengan nama Menteri Kehakiman Indonesia.[2] Soepomo menjadi Menteri Kehakiman Indonesia pertama yang menjabat sejak 19 Agustus 1945 hingga 14 November 1945.[3] Menteri Kehakiman hadir dalam kabinet pemerintahan Indonesia sejak Kabinet Presidensial hingga Kabinet Persatuan Nasional sebelum perombakan pertama.
Saat perombakan pertama Kabinet Persatuan Nasional, jabatan Menteri Hukum dan Perundang-undangan digabung dengan Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.[4] Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berganti nama menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.[5] Jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ada dari Kabinet Indonesia Bersatu hingga Kabinet Indonesia Maju.[6][7][8]
Dalam Kabinet Merah Putih, nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipisahkan menjadi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.[9] Sejak 21 Oktober 2024, posisi Menteri Hukum Indonesia diduduki oleh Supratman Andi Agtas [10]
Daftar
suntingSejak tanggal 19 Agustus 1945 hingga saat ini, terdapat 31 orang yang telah menjabat sebagai Menteri Hukum Indonesia. Petahana jabatan tersebut adalah Supratman Andi Agtas.
Gaji dan Tunjangan
suntingGaji Menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya. Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok menteri adalah Rp5.040.000 per bulan.[11]
Selain mendapatkan gaji pokok, Menteri mendapatkan tunjangan operasional berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, serta pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan.[12]
Lihat juga
suntingReferensi
sunting- ^ "Daftar Lengkap Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih". cnnindonesia.com. 28 Oktober 2024. Diakses tanggal 6 Januari 2025.
- ^ "Kabinet Prsidensial, Kabinet Pertama Indonesia". kompas.com. 22 Juli 2022. Diakses tanggal 6 Januari 2025.
- ^ "Sejarah Kementerian Hukum dan HAM". kemenkumham.go.id. 25 September 2017. Diakses tanggal 6 Januari 2025.
- ^ "Kabinet Persatuan Nasional". setkab.go.id. Diakses tanggal 6 Januari 2025.
- ^ "Kabinet Indonesia Bersatu". setkab.go.id. Diakses tanggal 6 Januari 2025.
- ^ "Kabinet Indonesia Bersatu II". setkab.go.id. Diakses tanggal 6 Januari 2025.
- ^ "Kabinet Kerja". setkab.go.id. Diakses tanggal 6 Januari 2025.
- ^ "Kabinet Indonesia Maju". setkab.go.id. Diakses tanggal 6 Januari 2025.
- ^ "Ada 46 Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran, 18 di Antaranya Pecahan dari 8 Kementerian Saat Ini". tribunnews.com. 15 Oktober 2024. Diakses tanggal 6 Januari 2025.
- ^ Dwi, Chandra (21 Oktober 2024). "Politisi Gerindra Jadi Menteri Hukum, Ini Profil Supratman Andi Agtas". cnbcindonesia.com. Diakses tanggal 6 Januari 2025.
- ^ "Segini Gaji dan Tunjangan Menteri-Wakil Menteri Prabowo". tempo.co. 22 Oktober 2024. Diakses tanggal 6 Januari 2025.
- ^ "Berapa Gaji dan Tunjangan Menteri-Wakil Menteri di Indonesia?". kompas.com. 16 Oktober 2024. Diakses tanggal 6 Januari 2024.
