Pemerintahan Sipil Hindia Belanda
Nederlandsch-Indische Civiele Administratie
PemimpinHubertus Johannes van Mook
Abdulkadir Widjojoatmodjo
Waktu operasi1944–1947
Mematuhi Belanda
 Hindia Belanda
Wilayah operasiKepulauan Indonesia
StatusSemi-militer
Sekutu Tentara Kerajaan Hindia Belanda
 Amerika Serikat
 Britania Raya
 Australia
Lawan Jepang
 Indonesia

Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (bahasa Belanda: Nederlandsch Indische Civiele Administratie; bahasa Inggris: Netherlands Indies Civil Administration; disingkat NICA) adalah organisasi semi-militer yang didirikan pada April 1944, yang bertugas memulihkan administrasi sipil dan hukum pemerintahan kolonial Belanda setelah penyerahan pasukan pendudukan Jepang di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) pada akhir Perang Dunia II.[1]

Pada Januari 1946, namanya diubah menjadi Cabang Administrasi Militer Sekutu–Urusan Sipil (AMACAB). Setelah penarikan Komando Asia Tenggara Britania (SEC) dari Kepulauan Indonesia, organisasi ini berganti nama menjadi Layanan Administratif Sementara (bahasa Belanda: Tijdelijke Bestuursdienst) pada Juni 1946.

Pembentukan

sunting

NICA dibentuk di Australia pada 3 April 1944 dan awalnya bertugas menghubungkan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di pengasingan dengan Komando Tertinggi Sekutu di Wilayah Pasifik Barat Daya (SWPA/South West Pacific Area). Berkedudukan di Camp Colombia, Brisbane, lembaga ini awalnya bernaung di bawah struktur komando Sekutu. Di awal 1944, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, H.J. Van Mook dan Panglima Tertinggi SWPA, Jenderal Douglas MacArthur dari AS, menyepakati bahwa wilayah Hindia Belanda yang berhasil direbut oleh pasukan Sekutu akan diserahkan kepada pemerintahan sipil NICA. Namun karena penundaan politis di Departemen Luar Negeri AS (U.S. State Department), kesepakatan berjudul Van Mook - MacArthur Civil Affairs Agreement tersebut baru ditandatangani pada 10 Desember 1944.

Pada April 1944, detasemen personel NICA yang pertama mendarat di Hollandia (sekarang Jayapura), terdiri dari personil militer atau paramiliter Belanda, Indo (Eurasia) dan pribumi Hindia Belanda yang berseragam. Komando umum dijabat oleh Colonel C. Giebel yang Staff Officer NICA (SONICA). Setiap detasemen dikepalai oleh seorang Commanding Officer NICA (CONICA) yang bertanggung jawab untuk pemerintahan lokal. Sebelum kapitulasi Jepang, unit-unit NICA sudah membentuk pemerintahan sipil di Nugini (seperti Hollandia, Biak, and Manokwari), Maluku (Morotai) dan Kalimantan (Tarakan dan Balikpapan).

Dukungan suplai dan logistik dari AS kepada NICA berakhir ketika komando militer dialihkan dari SWPA yang dikepalai AS kepada SEAC (South East Asia Command) pimpinan Inggris pada 15 Agustus 1945. 250 detasemen NICA yang tadinya direncanakan akan dikirim ke Jawa dihentikan aktivitasnya. Perebutan kembali Sumatra, Jawa, Bali dan Lombok menjadi tanggung jawab Inggris. Sementara wilayah selain wilayah tersebut menjadi tanggung jawab Australia. Pada 24 Agustus 1945, Belanda menandatangani perjanjian British Civil Affairs Investment Agreement dengan South East Asia Command (SEAC) pimpinan Louis Mountbatten.

Pada September 1945, utusan pertama NICA mendarat di Batavia (sekarang menjadi Jakarta). Karena pemerintah Republik Indonesia bersikeras menentang kehadiran staff NICA dan penggunaan nama Hindia Belanda dalam lembaga tersebut, maka pada Januari 1946, namanya diubah menjadi AMACAB (Allied Military Administration-Civil Affairs Branch). Setelah Inggris meninggalkan Indonesia dan pembubaran SEAC pada Juni 1946, namanya diganti lagi menjadi Tijdelijke Bestuursdienst (Temporary Administrative Service).

Referensi

sunting

Utama

sunting
  1. ^ "NICA, Netherlands Indies Civil Administration" (dalam bahasa Belanda). Nationaal Archief. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2019-07-12.

Bibliografi

sunting
  • Touwen-Bouwsma, Elly; Groen, Petra M. H., ed. (1996). Tussen Banzai en Bersiap. De afwikkeling van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië [Between Banzai and Bersiap: The Completion of the Second World War in the Netherlands Indies] (dalam bahasa Belanda). The Hague: SDU. ISBN 978-9012082518.
  • Zijlmans, G.C. (1985). Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950. Amsterdam. ISBN 9789067070713. Pemeliharaan CS1: Lokasi tanpa penerbit (link)
  • Bussemaker, H. Th. (2005). Bersiap. Opstand in het Paradijs (dalam bahasa Belanda). Zutphen: Walburg Pers. ISBN 9789057309014.
  • Ricklefs, Merle Calvin (2001). A History of Modern Indonesia Since c. 1300. Stanford University Press. hlm. 99. ISBN 9780804721943.
  • Cheong, Yong Mun (1982). H.J. Van Mook and Indonesian Independence: A Study of His Role in Dutch-Indonesian Relations, 1945-48. The Hague: Nijhoff. ISBN 9789024791415.
  • Cribb, Robert (2000). Historical Atlas of Indonesia. Psychology Press. ISBN 9780700709854.

📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Puputan Margarana

Margarana) adalah pertempuran antara Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (NICA) dan Batalyon Ciung Wanara yang baru saja dibentuk dan memberontak yang terjadi

Constantin Nica

Constantin Nica (lahir 18 Maret 1993) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Rumania yang bermain untuk klub Cesena sebagai pemain pinjaman

Munisipalitas Nīca

Munisipalitas Nīca adalah salah satu dari 110 munisipalitas di Latvia. Kode ISO 3166-2 munisipalitas yang beribu kota di Nīca ini adalah LV-066. Menurut

Pertempuran Palembang (1947)

perlawanan oleh tentara Indonesia terhadap serangan pasukan tentara Belanda (NICA) yang terjadi di Palembang selama lima hari berturut-turut dari tanggal 1

Sejarah Indonesia (1945–1949)

diboncengi oleh Belanda dalam hal ini Nederlandsch Indië Civiele Administratie (NICA) ke berbagai wilayah Indonesia setelah kekalahan Jepang, dan diakhiri dengan

Wikipedia

Internasional, hal ini dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan berikut: The Golden Nica Award 2004 Webby Award 2004 Quadriga Award 2008 Erasmus Prize 2015 Princess

Sutomo

Surabaya melawan pasukan Inggris yang membantu pasukan pendudukan Belanda (NICA). Meskipun pada Pertempuran Surabaya 10 November 1945, akhirnya pihak Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

berlakunya uang NICA di daerah yang dikuasai sekutu. Hal ini menyebabkan kabinet Sjahrir berupaya untuk menindaklanjuti pengumuman NICA tersebut untuk