Bagian dari seri tentang
Perpajakan
Aspek kebijakan fiskal
Dasar hukum
Undang-undang  · Peraturan Pemerintah  · Keputusan Menteri Keuangan
Kebijakan
Collection
Revenue service · Revenue stamp
Tax assessment · Taxable income
Tax lien · Tax refund · Tax shield
Tax residence · Tax preparation
Investigasi pajak · Tax resistance
Penggelapan pajak  · Penghindaran pajak
Tax shelter · Surga pajak  ·
Private tax collection · Tax farming
Penyelundupan · Pasar gelap
Jenis
Pajak Pusat:
PPN  · PPh  · PBB sektor P3  · Bea Meterai
Pajak Daerah:
Pajak Provinsi:
Kendaraan bermotor  · Bea balik nama kendaraan bermotor  · Bahan bakar kendaraan bermotor  · Air permukaan  · Rokok
Pajak Kabupaten/Kota:
Hotel  · Restoran  · Hiburan  · Reklame  · Penerangan jalan  · Mineral bukan logam dan batuan  · Parkir  · Air tanah  · Sarang burung walet  · PBB P2  · Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Internasional
Pabean · Bea
Tarif (Impor · Ekspor) · Perang tarif
Perdagangan bebas · Zona perdagangan bebas
Perjanjian dagang · Ekualisasi pajak
Tax treaty
Perdagangan
Zona perdagangan bebas
Menurut negara
Tarif pajak diseluruh dunia
Pendapatan pajak dalam %PDB
Amerika Serikat  · Singapura  · Malaysia  · Indonesia

Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

Di Indonesia, pajak progresif diterapkan pada pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, yakni: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

  • Untuk lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp 60.000.000 dikenakan tarif pajak 5%
  • Untuk lapisan PKP di atas Rp 60.0000.000 hingga Rp 250.000.000 dikenakan tarif pajak 15%
  • Untuk lapisan PKP di atas Rp 250.000.000 hingga Rp 500.000.000 dikenakan tarif pajak 25%
  • Untuk lapisan PKP di atas Rp 500.000.000 hingga Rp 5.000.000.000 dikenakan tarif pajak 30%
  • Untuk lapisan PKP di atas Rp 5.000.000.000 dikenakan tarif pajak 35%.

Selain untuk Pajak Penghasilan (PPh), pajak progresif di Indonesia juga berlaku bagi pajak kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

Referensi

sunting
Ikon rintisan

Artikel bertopik ekonomi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Pajak penghasilan

Sedangkan pajak perseorangan biasanya memiliki besaran yang meningkat seiring besarnya pendapatan seseorang, yang disebut juga dengan pajak progresif. Sebagian

Citroën

kurang bertenaga untuk pasar ekspor. Hal ini karena adanya sistem pajak progresif untuk setiap tenaga kuda di mesin mobil buatan Prancis, yang membuat

Perpajakan di Belanda

Pendapatan untuk pajak dibagi menjadi tiga kategori (disebut "box"): Pajak progresif diterapkan dengan dua lapisan tarif: pendapatan rendah dikenai tarif

Pajak penghasilan di Indonesia

lainnya di Indonesia. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Pada akhir maret 2017 jumlah wajib pajak di Indonesia mencapai

Negara kesejahteraan

pendapatan yang lebih besar bagi orang-orang berpendapatan tinggi, yaitu pajak progresif. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara penduduk

Georgisme

Pajak nilai lahan juga memiliki efek pajak yang progresif. Para pendukung pajak nilai lahan berpendapat bahwa pajak tersebut mengurangi kesenjangan ekonomi

Kapital Pada Abad ke-21

kekayaan dan ekonomi yang tidak stabil. Piketty mengusulkan sistem pajak progresif dan transfer global demi menciptakan kesetaraan yang lebih besar dan

Demokrat Progresif

Demokrat Progresif (bahasa Inggris: The Progressive Democrats, bahasa Irlandia: An Páirtí Daonlathach, terj.harf. "Partai Demokrat"), biasanya disebut