📑 Table of Contents▼

Pendapatan Asli Daerah (bahasa Inggris: Original Local Government Revenue) atau disingkat PAD, adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku.[1] PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.[2] PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya.[3] PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.[4]

Pengaruh

sunting

Pengeluaran pemerintah

sunting

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Jika sebuah kebijakan untuk membeli barang dan jasa telah ditetapkan oleh pemerintah, pengeluaran pemerintah mengindikasikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.[5]

Jumlah penduduk

sunting

Para perencana pembangunan memandang jumlah penduduk yang besar di Indonesia sebagai aset modal dasar sekaligus sebagai beban pembangunan. Dalam hal aset, jika jumlah penduduk yang besar mampu meningkatkan kualitas, keahlian dan keterampilannya, hal tersebut akan meningkatkan kualitas produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran dan mutunya yang menuntut pelayanan sosial serta tingkat produksi yang rendah hanya akan menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif dan produktif.[6]

Referensi

sunting
  1. ^ Nizar, Fauzan; Arif, Muhammad (2023-01-19). "PENGARUH RATA LAMA SEKOLAH, PENGELUARAN PERKAPITA, PENDAPATAN ASLI DAERAH, INVESTASI, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2012-2021". Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen (dalam bahasa American English). 4 (1): 48–58. doi:10.15575/jim.v4i1.23599. ISSN 2723-1526.
  2. ^ Muta'ali,Lutfi.(2015).Teknik Analisis Ragional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, Dan Lingkungan.Yograkarta:Badan perbit Fakultas Gegrafi (BPFG) Universitas Gajah Mada
  3. ^ Santosa & Rahayu 2005, hlm. 15.
  4. ^ Santosa & Rahayu 2005, hlm. 9.
  5. ^ Santosa & Rahayu 2005, hlm. 12.
  6. ^ Santosa & Rahayu 2005, hlm. 14.

Bacaan lebih lanjut

sunting
Ikon rintisan

Artikel bertopik ekonomi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan, terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan

Badan Pendapatan Daerah

fungsi utama dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Instansi ini memegang peranan krusial dalam keberlanjutan fiskal daerah, utamanya melalui administrasi

Kota Surakarta

sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dari Pendapatan Asli DAerah (PAD), Dana Perimbangan (Daper) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018

Berikut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 di Indonesia. Data bersumber dari dokumen yang dikirim daerah ke DJPK (Direktorat Jenderal

Daftar fam Maluku

beberapa fam yang namanya mendapatkan pengaruh dari bahasa Portugis, Spanyol, Belanda, Arab, Tionghoa, Persia, India, atau daerah daerah lain di Indonesia, dan

Badan usaha milik daerah

bertujuan sebagai sumber pendapatan negara dan daerah (pendapatan asli daerah). Untuk menjalankan kegiatan usahanya, BUMD dapat menghimpun dana dari pihak

Jawa Tengah

rata-rata 21–32oC. Daerah dengan curah hujan tinggi terutama terdapat di Nusakambangan bagian barat, dan sepanjang Pegunungan Serayu Utara. Daerah dengan curah

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

resmi bernama Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau DKI Jakarta, sebelumnya dikenal sebagai Batavia, adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat