Proses hukum yang semestinya atau proses hukum yang adil adalah persyaratan hukum yang menyatakan bahwa negara harus menghormati seluruh hak hukum yang dimiliki seseorang. Proses hukum yang semestinya menyeimbangkan hukum yang berlaku di suatu wilayah dan melindungi seseorang darinya. Saat pemerintah diketahui mengadili seseorang tanpa mengikuti hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dianggap melanggar proses hukum yang semestinya, sehingga melanggar aturan hukum.

Proses hukum yang semestinya juga ditafsirkan sebagai pembatasan terhadap proses hukum (lihat proses adil subtantif), sehingga hakim-hakim dapat menjamin keadilan dan kebebasan fundamental. Tafsir ini telah menjadi hal yang kontroversial.

Bacaan tambahan

sunting
  • Goldberg v. Kelly
  • "U.S. Constitution: Fifth Amendment". Findlaw.
  • Bernstein, David (2011). Rehabilitating Lochner: Defending Individual Rights against Progressive Reform. Chapter 1. Chicago: University of Chicago Press. ISBNย 0-307-26313-4.
  • Breyer, Stephen (2005). Active Liberty: Interpreting Our Democratic Constitution. New York: Knopf. ISBNย 0-307-26313-4.
  • Friendly, Henry J. (1975). "Some Kind of Hearing". University of Pennsylvania Law Review. 123 (6). University of Pennsylvania Law Review, Vol. 123, No. 6: 1267โ€“1317. doi:10.2307/3311426. JSTORย 3311426.
  • Hawkins, Brian (2006). "The Glucksberg Renaissance: Substantive Due Process since Lawrence v. Texas" (PDF). Michigan Law Review. 105 (2): 409. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2007-06-15.
  • Hyman, Andrew (2005). "The Little Word 'Due'". Akron Law Review. 38: 1. Diarsipkan dari asli tanggal February 5, 2013.
  • Kadish, Sanford H. (1957). "Methodology and Criteria in Due Process Adjudicationโ€”A Survey and Criticism". Yale Law Journal. 66 (3): 319โ€“363. JSTORย 793970.
  • Madison, P. A. (2008). "A Dummies Guide to Understanding the Fourteenth Amendment". FederalistBlog.us.
  • Nowak, John; Rotunda, Ronald (2000). Constitutional Law. West.
  • Orth, John (2003). Due Process of Law: A Brief History. University Press of Kansas.
  • Ring, Kevin (2004). Scalia Dissents: Writings of the Supreme Court's Wittiest, Most Outspoken Justice. Washington: Regnery. ISBNย 0-89526-053-0.
  • Shipley, David E. Due Process Rights Before EU Agencies: The Rights of Defense Article discussing the procedural safeguards that have been recognized in the EU and the parallels between procedural due process in the United States and the rights of defense in the EU.
  • Sudbury Valley School (1970). Due Process of Law in School. A school where order and discipline is achieved by a dual approach based on a free and democratic framework: a combination of popularly based authority, when rules and regulations are made by the community as a whole, fairly and democratically passed by the entire school community, supervised by a good judicial system for enforcing these lawsโ€”due process of lawโ€”and developing internal discipline in the members of the community by enhancing their ability to bear responsibility and self-sufficiency.
  • Yoshino, Kenji (2006-01-15). "The Pressure to Cover: The New Civil Rights". The New York Times Magazine. Diakses tanggal 2010-05-01. Discussing potential of liberty rights to overtake equality rights.
  • Tugend, Alina (2015-02-20). "Speaking Freely About Politics Can Cost You Your Job". The New York Times. "Itโ€™s important to remember that even though private employees donโ€™t have constitutional or federal protection, they do have a due process right."

Pranala luar

sunting


๐Ÿ“š Artikel Terkait di Wikipedia

Hukum acara

Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum. Hukum acara berbeda dengan hukum materil yang mengatur

Minyakita

merupakan merek dagang minyak goreng yang dimiliki Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Dengar pendapat

Proses hukum yang semestinya Hak atas peradilan yang jujur Panduan bantuan hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum.

Danantara

kepentingan dan mengancam tata kelola perusahaan yang baik. ICW menyoroti bahwa pengawasan yang tidak semestinya dapat menyebabkan BUMN rentan terhadap praktik

Masyaallah

telah yang menekankan bahwa semuanya sudah ditata Allah dengan sangat seimbang, sehingga ketika kita menjalankan sunatullah (proses) yang semestinya, kita

Che Guevara

"tidak menghormati proses hukum yang semestinya". Saya masih belum menemukan satu pun sumber tepercaya yang menunjukkan bahwa Che menghukum mati "orang tak

Sanlitun

penangkapan yang dilakukan oleh polisi dikritik secara luas karena dilakukan dengan cara kekerasan dan tidak adanya proses hukum yang semestinya. Sejumlah

Pembunuhan Ermanto Usman

Menteri Perhubungan, serta penunjukan mitra tanpa mekanisme pemilihan yang semestinya. Kasus tersebut sempat dibahas dalam Panitia Khusus DPR RI periode