Abdoel Gaffar Pringgodigdo | |
|---|---|
 Abdoel Gaffar Pringgodigdo, ca 1950 | |
| Menteri Kehakiman Indonesia ke-4 | |
| Masa jabatan 21 Januari 1950 – 6 September 1950 | |
| Presiden | Soekarno (RIS) Assaat (RI) |
| Perdana Menteri | Abdoel Halim |
| Sekretaris Negara Indonesia ke-1 | |
| Masa jabatan 2 September 1945 – 21 Januari 1950 | |
| Presiden | Soekarno |
| Rektor Universitas Airlangga ke-1 | |
| Masa jabatan 1954–1961 | |
 Pendahulu Tidak Ada Pengganti Mohammad Toha Ronodipuro  | |
| Rektor Universitas Hasanuddin ke-1 | |
| Masa jabatan 1956–1957 | |
Pendahulu Tidak Ada Pengganti K.R.M.T. Djokomarsaid | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 21 Agustus 1904 Bojonegoro, Hindia Belanda |
| Meninggal | 1988 (umur 83–84)[1] |
| Kewarganegaraan | Indonesia |
  | |
Abdoel Gaffar Pringgodigdo (Bojonegoro, 21 Agustus 1904 - 1988) adalah mantan Menteri Kehakiman Indonesia dari tanggal 21 Januari sampai 6 September 1950.
Riwayat hidup
suntingPringgodigdo lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, Hindia Belanda pada tanggal 24 Agustus 1904.[2] Dia merupakan kakak kandung dari duta besar Abdoel Kareem Pringgodigdo.[3] Setelah dua tahun di sekolah rakyat, dia belajar di Europeeche Lagore School dari tahun 1911 hingga 1918, lalu di Hogere Burger School.[2] Setelah lulus pada tahun 1923, dia berangkat ke Leiden, Belanda, untuk belajar di Universitas Leiden, dari mana dia lulus pada tahun 1927 sebagai sarjana hukum.[2] Dia juga mendapatkan sertifikat cum laude dalam ilmu Indologi.[2]
Ketika kembali ke Indonesia, Pringgodigdo mendapatkan kerja sebagai juru tulis (bahasa Belanda: revredaris), lalu menjadi wedana Karangkobar di bagian timur Kabupaten Purbalingga.[4] Menjelang akhir pendudukan Indonesia oleh Jepang, Pringgodigdo menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai sekretarisnya Radjiman Wedyodiningrat, pemimpin BPUPKI.[5] Dia juga menjadi anggota Panitia Lima, yang bertanggung jawab atas perumusan Pancasila.[6]
Setelah kemerdekaan Indonesia, Pringgodigdo bertugas sebagai sekretaris negara untuk Presiden Soekarno sampai Januari 1950;[5] dari Juni hingga September 1948 dia juga bertugas sebagai komisaris untuk Sumatra.[5] Ketika Agresi Militer Belanda II pada bulan December 1948, Pringgodigdo ditangkap dan diusir ke Bangka dengan pemimpin Indonesia lain;[7] dia juga melaporkan bahwa arsipnya dibakar Belanda.[3] Dari tanggal 21 January hingga 6 September 1950, dia bertugas sebagai Menteri Kehakiman, mewakili Masyumi.[5]
Setelah pensiun dari politik, Pringgodigdo menjadi pengajar. Dia mulai sebagai dosen besar luar biasa di Universitas Gadjah Mada, mengajar ilmu hukum.[5] Di lalu pindah ke Surabaya dan mengajar di Universitas Airlangga, dan akhirnya menjadi dekan pertama dari fakultas hukum Airlangga, dari tahun 1953 hingga 1954.[5][5] Dia lalu menjabat sebagai Presiden Universitas Airlangga dari November 1954 hingga September 1961.[8][5] Setelah waktu singkat bertugas sebagai presiden Universitas Hasanuddin di Makassar, dia kembali ke Surabaya dan mengajar di IKIP Surabaya.[5] Dia di kemudian hari mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum bersama Kho Siok Hie dan Oey Pek Hong.[9]
Pada tahun 1971 dia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.[9]
Kehidupan pribadi
suntingPringgodigdo menikah dengan Nawang Hindrati Joyo Adiningrat.[2] Mempunyai 2 orang anak ( putri dan putra )
Rujukan
sunting- Catatan kaki
- ^ Pringgodigdo, Chamdi (2007). Prof. Mr. A. G. Pringgodigdo dalam kenangan (1904-1988) (dalam bahasa Indonesian). Pustaka pribadi Tahun Terbit. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-01-08. Diakses tanggal 2013-04-23. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ a b c d e Bahari 2011, hlm. 22.
- ^ a b Kusuma & Elson 2011, hlm. 198.
- ^ Bahari 2011, hlm. 22-23.
- ^ a b c d e f g h i Bahari 2011, hlm. 23.
- ^ Presidential Library, A. G. Pringgodigdo.
- ^ Kusuma & Elson 2011, hlm. 199.
- ^ "UNAIR Website". Diakses tanggal 2025-11-20.
- ^ a b Bahari 2011, hlm. 24.
- Daftar pustaka
- "A. G. Pringgodigdo" (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: Presidential Library of Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-04-23. Diakses tanggal 1 December 2011. ; Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- Bahari, Adib (2011). Pendekar Hukum Indonesia (dalam bahasa Indonesian). Yogyakarta: Pustaka Yustisis. ISBN 978-979-341-104-0. ; Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- Kusuma, A.B.; Elson, R.E. (2011). "A note on the sources for the 1945 constitutional debates in Indonesia". Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 167 (2–3): 196–209. ISSN 0006-2294. Diakses tanggal 1 December 2011. (Inggris)
