Perubahan Konstitusi Indonesia 📖 Wikipedia

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Hukum
Ideologi Pancasila
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan MPR (Tap MPR) Undang-Undang (UU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kabupaten/Kota
Hirarki Lembaga Negara Organ Lapis Pertama Organ Lapis Kedua Organ Lapis Ketiga
Pemerintahan Pusat
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga Lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat Negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan Daerah
Pembagian Administratif Provinsi Khusus: Daerah Khusus Daerah Istimewa Daftar: Umum Ibu Kota Lambang IPM PDRB Titik Tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya Kabupaten Waktu Pembentukan Hanya Kota Provinsi Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Hari Jadi Wilayah Metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah Khusus
Kepala Daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali Kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik Praktis
Pemilihan Umum Pemilihan Legislatif 2029 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan Presiden 2029 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan Lokal Pemilihan Legislatif Daerah 1957–1958 Pemilihan Kepala Daerah 2029 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-Undang Daerah Pemilihan
Partai Politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh Partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap Pemuda Partai yang Bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO BRICS Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan Diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsulat Jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia  Portal Politik Negara lainnya Atlas
l b s

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 45) telah diamendemen sebanyak empat kali sejak dibuat, di mana seluruh amendemen tersebut disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada periode 1999–2002.

Tata cara amendemen UUD 45 tercantum pada pasal 37 UUD 45. Amendemen dilakukan sepenuhnya oleh seluruh komponen legislatif yaitu MPR yang merupakan gabungan dari dua komponen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Tata cara amendemen UUD 45 diatur dalam Pasar 37 UUD 45. Prosedur tersebut dibuat saat amendemen UUD 45 keempat pada tahun 2002.

Pasal 37 UUD 45 menyebutkan bahwa amendemen membutuhkan usulan dari setidaknya sepertiga dari jumlah keseluruhan anggota MPR secara tertulis dengan menyebutkan tujuan amendemen dan alasannya. Kuorum dari sidang istimewa amendemen UUD 45 adalah dua pertiga dari anggota MPR sedangkan usulan amendemen hanya membutuhkan suara mayoritas sederhana (50%+1) untuk disahkan oleh MPR. Sebelumnya dibutuhkan persetujuan mayoritas dari dua pertiga anggota agar amendemen disetujui tetapi hal tersebut diubah menjadi mayoritas sederhana pada amendemen UUD 45 keempat.

Pasal 37 UUD 45 juga menegaskan satu-satunya bagian UUD yang tidak boleh diubah adalah mengubah sifat negara Indonesia sebagai negara kesatuan.

UUD 45 digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 untuk waktu yang sangat pendek sebagai dasar pembentukan Republik Indonesia Serikat dan kemudian digantikan dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia pada Era Demokrasi Liberal (1950–1959). UUD 45 kembali berlaku pasca keluarnya Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 pada 5 Juli 1959 sebagai jalan keluar kegagalan Konstituante Republik Indonesia membuat UUD baru menggantikan UUD Sementara 1950.

Pada era Orde Baru, otoritas berkomitmen untuk tidak melakukan amendemen terhadap UUD 45, karena mereka menganggap UUD 45 merupakan sebuah produk final dan "kesuciannya" harus dijaga. Meskipun MPR menegaskan pendiriannya untuk tidak mengubah UUD 45 tetapi melalui TAP MPR 1/1983 MPR menuliskan tata cara untuk mengubah UUD 45 yaitu usulan perubahan harus diajukan oleh minimal 4 fraksi (dari 5 fraksi) dan harus dihadiri oleh 2/3 anggota MPR agar perubahan bisa disahkan.^[1] Setelah pengesahan awal, undang-undang tersebut selanjutnya mengamanatkan referendum konstitusi yang disahkan oleh Presiden untuk dilakukan, dengan syarat mayoritas ganda sebesar 90% dari jumlah pemilih dan suara dukungan.^[2] Jika ambang batas tercapai, MPR dapat melanjutkan dan menyelesaikan proses amendemen.

Setelah Era Reformasi 1998, rezim baru terbuka terhadap perubahan UUD 45. Peraturan yang mengharuskan pelaksanaan referendum untuk mengamendemen UUD 45 yang disahkan pada 1985 dicabut pada Maret 1999, hal tersebut menyederhanakan proses amendemen UUD 45.^[3] Ketua MPR Amien Rais memimpin seluruh persidangan untuk mengamendemen UUD 45 pada periode 1999–2002.^[4]

Amendemen pertama UUD 45 disetujui oleh MPR yang bersidang pada 14–21 Oktober 1999. Pada amendemen pertama ini terdapat sembilan pasal yang diubah yaitu pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, and 21.^[5]

Amendemen ini memasukan pembatasan masa jabatan lima tahun, dan dapat dipilih satu kali lagi untuk presiden dan wakil presiden serta dan juga memasukan memungkinkan presiden untuk dilantik hanya di hadapan pimpinan MPR dan hakim Mahkamah Agung dalam keadaan luar biasa. Amendemen juga membatasi kekuasaan eksekutif, di mana presiden membutuhkan persetujuan MPR atau Mahkamah Agung untuk beberapa keputusan seperti menunjuk duta besar atau memberikan amnesti.^[6]

Amendemen mencabut kekuasaan presiden untuk membuat undang-undang, kekuasaan tersebut sekarang hanya berada di tangan legislatif, di mana presiden memiliki kekuatan hanya untuk mengusulkan undang-undang.^[5]

Amendemen kedua disahkan oleh MPR pada masa persidangan 7–18 Agustus 2000. Amendemen ini memodifikasi dan menambahkan sebanyak 21 pasal.^[6][7]

Amendemen ini mengakui status otononi daerah di Indonesia serta memperkenalkan pemilihan langsung untuk pemimpin daerah. Amendemen juga meredefinisi fungsi dari DPR dan memisahkan fungsi militer dan polisi. Amendemen kedua memperkenalkan Nusantara sebagai karakter teritorial Indonesia, pasal-pasal baru tentang hak asasi manusia, dan pengakuan status konstitusional terhadap lagu kebangsaan dan lambang negara.^[7]

Amendemen kedua disahkan oleh MPR pada masa persidangan 10 November 2000. Amendemen ini memodifikasi 23 pasal dan menambahkan 3 bab.^[6][8]

Amendemen ini memberikan dasar konstitusi untuk pendirian Mahkamah Konstitusi dan menghilangkan pasal mengenai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR sebagai pedoman eksekutif.^[9][10]

Amendemen keempat disahkan dalam sidang MPR pada tanggal 1–11 Agustus 2002.^[11]

Amendemen keempat menghapus pasal-pasal mengenai Dewan Pertimbangan Agung.

Usulan amendemen ke-5 sudah terdengar sejak perubahan terakhir disahkan pada 2002. dan usulan paling serius muncul pada 2019. Usulan perubahan berfokus pada pengembalian GBHN, memperkuat kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dan mengenai kursi kepresidenan. Pada 2021, usulan untuk menghidupkan kembali GBHN mendapatkan banyak dukungan, dengan banyaknya partai berkuasa menyatakan dukungannya untuk amendemen UUD 45.

Tanggapan publik terhadap usulan ini cenderung negatif, karena masyarakat merasa bahwa amendemen tersebut tidak mendesak ditengah pandemi COVID-19 di Indonesia, di mana seharusnya masalah lain yang lebih mendesak harus diutamakan.^[12] Masyarakat juga menyatakan kekhawatiran mereka usulan amendemen juga bisa memodifikasi batasan masa jabatan presiden, karena pada saat itu masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir di mana ia tidak memenuhi syarat untuk dipilih lagi. Untuk melawan ketidaksetujuan masyarakat terhadap amendemen, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyakinkan publik bahwa amendemen hanya akan dilakukan untuk pemberlakukan kembali GBHN.^[13]

Pada masa Orde Baru, GBHN ditetapkan oleh MPR RI dalam bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pedoman pertumbuhan untuk jajaran eksekutif. GBHN dihapus oleh amendemen ke-3 pada tahun 2000 untuk menyempurnakan pemisahan kekuasaan sistem presidensial di Indonesia.^[10]

Usulan paling awal untuk memperkenalkan kembali GBHN dibuat pada 2019, dan pada 2021 sebagian besar anggota dari partai pendukung pemerintah memerlukan pemulihan GBHN untuk menjamin rencana pembangunan jangka panjang, karena GBHN hanya ditetapkan oleh ketetapan MPR yang dianggap rentan terhadap pelanggaran oleh eksekutif.^[14]

Pihak yang menolak restorasi GBHN berasalan bahwa GBHN tidak diperlukan, karena eksekutif dan legislatif berada diposisi setara, dan MPR tidak boleh memberikan mandat eksekutif seperti MPR memiliki kekuasaan terhadap presiden. Selain itu, mereka juga khawatir keberadaan GBHN akan membuat presiden tunduk kepada MPR RI seperti masa Orde Baru, hal tersebut akan membatalkan pemisahan kekuasaan yang telah dicapai pada masa reformasi 1998 dan amendemen konstitusi yang pernah dilakukan.^[15][16]

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) didirikan berdasarkan amendemen ketiga UUD 45 pada 2001 dengan mengangkat status kelompok perwakilan daerah di MPR RI sebagai anggota dari majelis tinggi parlemen. Kekuatan DPD lebih lemah dibandingkan dengan majelis tinggi di negara lain, tanggung jawab DPD hanya terkait dengan masalah kedaerahan, tanpa kekuatan untuk membuat undang-undang atau hak veto dibandingkan dengan DPR RI.

Di tengah wacana amendemen konstitusi pada tahun 2020, anggota DPD mendukung amendemen konstitusi untuk memperkuat kewenangan majelis tinggi, memungkinkan sistem dua kamar yang sempurna dan mekanisme checks and balances antara kedua majelis MPR RI.^[17]

Di kalangan akademisi non-liberal dan mantan pejabat Orde Baru, terdapat keyakinan umum bahwa keempat amendemen UUD 1945 didasarkan pada liberalisme dan karenanya bertentangan dengan Pancasila, filsafat negara Indonesia. Oleh karena itu, mereka menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli. Pendukung pandangan tersebut termasuk Kaelan, seorang profesor filsafat di Universitas Gadjah Mada; Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden Indonesia; dan Prabowo Subianto, seorang calon presiden untuk pemilihan umum 2014, 2019 dan 2024.^[18][18]