Partai Buruh (Indonesia, 2021) 📖 Wikipedia

Partai Buruh
Presiden	Said Iqbal
Sekretaris Jenderal	Ferri Nuzarli
Dibentuk	5 Oktober 2021
Didahului oleh	Partai Buruh (1998)
Kantor pusat	Jl. H. Bokir bin Dji'un No. 11 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Jakarta 13550
Keanggotaan	570.176 (2023)
Ideologi	Pancasila Sekularisme Demokrasi sosial Sosialisme demokratis Populisme sayap kiri Gerakan buruh Nasionalisme sipil Negara kesejahteraan Progresivisme Faksi: Said Iqbalisme
Posisi politik	Kiri-tengah[1]
Nomor urut	6
Kursi di DPR	0 / 580
Kursi di DPRD I	0 / 2.372
Kursi di DPRD II	11 / 17.510
Logogram
Situs web
https://partaiburuh.or.id/
Politik Indonesia Partai politik Pemilihan umum

Partai Buruh adalah sebuah partai politik di Indonesia yang didirikan pada tanggal 5 Oktober 2021. Partai ini dibentuk kembali dan merupakan kelanjutan dari Partai Buruh lama yang didirikan oleh Muchtar Pakpahan.^[2][3] Partai ini dibentuk sebagai hasil Kongres ke-4 Partai Buruh yang digelar pada 4 sampai 5 Oktober di Jakarta.^[4]

Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) oleh Dewan Perwakilan Rakyat, banyak serikat buruh Indonesia yang merasa dirugikan oleh undang-undang baru tersebut, yang mereka anggap dapat mengancam hak-hak dan perlindungan bagi para buruh dan pekerja yang sebelumnya mereka nikmati. Dalam Kongres ke-4 Partai Buruh, Said Iqbal, Ketua Umum KSPI dan calon tunggal presiden partai, mengatakan bahwa pengesahan undang-undang tersebut merupakan kekalahan bagi serikat-serikat buruh Indonesia.^[5] Ia meyakini bahwa berbagai upaya tekanan melalui kelompok-kelompok penekan dari serikat buruh dan organisasi massa melawan pemerintah, mogok kerja massal, dan melakukan demonstrasi dalam unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja tidak berguna dalam rangka menghentikan pengesahan undang-undang tersebut.

Maka dari itu, dia menempuh jalan demokratis untuk mencabut undang-undang tersebut, dengan cara mengajak para politikus pro-buruh dan pekerja untuk masuk parlemen.^[6][7][8]

Dalam kongres tersebut, Said Iqbal secara resmi dipilih sebagai presiden partai.^[4] Partai Buruh menyatakan niat mereka untuk berlaga dalam pemilihan umum (Pemilu) legislatif Indonesia 2024.^[9] Pada bulan Desember 2022, Partai Buruh berhasil memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual dari KPU sehingga dinyatakan berhak ikut serta dalam pemilu 2024.^[10] Dalam proses pengundian, partai ini memperoleh nomor urut 6.^[11]

Partai Buruh mencalonkan 580 orang calon untuk maju menjadi anggota DPR, 1.888 orang calon untuk maju menjadi anggota DPRD Provinsi, dan 13.500 orang calon untuk maju menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024. Calon anggota legislatif yang diajukan oleh Partai Buruh, menurut klaim Sekretaris Jenderal Nuzarli, merupakan perwakilan dari kalangan pekerja: buruh tani, nelayan, dan buruh migran, dan bukan dari kalangan tokoh, pengusaha, atau artis.^[12] Karena mayoritas berasal dari kalangan pekerja, calon anggota legislatif yang diajukan oleh Partai Buruh dalam Pemilu 2024 cenderung menggunakan metode kampanye yang bersentuhan langsung dengan demografi kalangan pekerja, misalnya melalui program 'Sasapa' (Salam Satu Pabrik) dan 'Sasatu' (Salam Satu Pintu).^[13]

Partai tersebut pada tahun 2024 gagal melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara, dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.^[14] Partai ini memenangkan beberapa kursi di beberapa legislatif daerah, termasuk di Kabupaten Bekasi di mana ia memenangkan dua kursi.^[15] Anggota partai Asep Surya Atmaja terpilih sebagai Wakil Bupati Bekasi dalam pemilihan bupati Bekasi 2024,^[16][17] yang lalu menjadi pelaksana tugas Bupati Bekasi karena pasangannya, Ade Kuswara Kunang, ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan.^[18]

Berikut ini adalah struktur kepemimpinan partai untuk periode 2021—2026:

• Presiden:
  • Said Iqbal
• Wakil Presiden:
  • Agus Supriyadi
• Sekretaris Jenderal:
  • Ferri Nurzarli
• Bendahara Umum:
  • Luthano Budyanto
• Ketua Majelis Nasional:
  • Agus Ruli Ardiansyah
• Ketua Mahkamah:
  • Riden Hatam Aziz
• Ketua Badan Pendiri / Majelis Rakyat:
  • Johannes Dartha Pakpahan
  • Sony Pudjisasono

Partai Buruh dibentuk melalui penggabungan antara Partai Buruh lama dan 10 organisasi dan serikat buruh lainnya:^[19]

1. Partai Buruh 1998 (lengan politik dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI))
2. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI)
3. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
4. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
5. Serikat Petani Indonesia (SPI)
6. Organisasi Rakyat Indonesia (ORI - KSPSI)
7. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
8. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (FSP KEP)
9. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FSP FARKES R - KSPI)
10. Forum Pendidik dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia (FTPHSI)
11. Perempuan Cahaya Indonesia (PERCAYA)

Selain 11 organisasi tersebut, ada lebih dari 50 serikat buruh Indonesia yang menyatakan dukungan mereka untuk partai ini, menurut Said Iqbal.^[7]

Menurut situs web mereka, ideologi partai adalah Pancasila dan asas partai adalah Negara Sejahtera (Welfare State).

Partai ini dinilai menampilkan gagasan dan ide-ide sayap kiri yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan Partai Buruh yang lama, dan dideskripsikan sebagai partai "pro-buruh dan pekerja".^[8] Namun demikian, Said Iqbal selaku presiden partai tidak menjelaskan secara rinci apakah partai ini benar-benar mengikuti ideologi sayap kiri, dan justru menyatakan bahwa partai ini menganut ideologi demokrasi sosial dan Pancasila.^[20] Selain itu, Said Iqbal sendiri sebelumnya merupakan aktivis sayap kanan dan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera. Posisi politik yang kurang jelas tersebut juga membuat para pemerhati politik Indonesia kebingungan mengenai ideologi partai dan komitmen mereka terhadap isu-isu gerakan buruh.^[1]

Partai Buruh menyerukan perdamaian dalam merespon Perang Israel−Hamas 2023. Ketua Umum Said Iqbal meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera menghentikan perang di Palestina, dan menyerukan agar pemerintah Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Palestina untuk mewujudkan perdamaian.^[21]

Partai Buruh mengusulkan beberapa program kerja dan perubahan berikut ini:

1. Pencabutan UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020).
2. Perjuangan dan aktivisme jangka panjang yang pro hak-hak kaum buruh dan pekerja.
3. Memperjuangkan undang-undang yang pro-buruh dan pekerja, termasuk:
   • Memperbanyak program bersubsidi untuk masyarakat.
   • Pelarangan alih daya (outsourcing).
   • Menghentikan sistem kontrak kerja dengan pembaruan tanpa batas yang berlaku saat ini di Indonesia.
   • Mendorong undang-undang yang menjamin upah yang layak.
   • Jam kerja yang manusiawi.
   • Penjaminan upah dan gaji.
   • Membatalkan undang-undang yang mengizinkan perusahaan untuk memudahkan proses PHK buruh.
   • Mendorong undang-undang yang menjamin hak buruh untuk mendapatkan izin cuti demi kepentingan menstruasi dan melahirkan.
4. Memperjuangkan undang-undang yang pro-petani, termasuk:
   • Hak-hak dan ekslusifitas yang lebih besar untuk para petani.
   • Reformasi agraria.
   • Kedaulatan pangan.

Kedua partai dari pihak pemerintah maupun oposisi dari pemerintahan Joko Widodomengucapkan selamat kepada para anggota atas pembentukan partai tersebut, dengan Partai Gerakan Indonesia Raya mengucapkan selamat atas pembentukan partai dari sisi koalisi pemerintah^[22] dan Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat atas pembentukan partai dari sisi oposisi.^[23] Banyak pakar politik melihat partai ini memiliki potensi untuk tumbuh cepat hingga memiliki basis akar rumput yang cukup besar di kalangan buruh, pekerja, petani, nelayan, pendidik, dan pegawai honorer.^[24][25] Meskipun demikian, para pakar juga mengatakan bahwa partai baru ini menghadapi tantangan dalam mengonsolidasikan semua gerakan buruh di Indonesia sebagai sumber kekuatan mereka, terutama karena partai-partai besar saat ini di Indonesia juga memiliki serikat buruh dan organisasi massa afiliasi mereka sendiri yang jauh lebih besar dan lebih mapan dibandingkan dengan partai baru tersebut.^[24] Selain itu, gerakan buruh di Indonesia saat ini terfragmentasi dan kurang memiliki sosok kuat untuk menyatukan semua buruh dan pekerja. Dalam sejarah politik Indonesia, telah banyak partai berbasis buruh yang dibentuk sejak masa Reformasi, tetapi semua partai tersebut berkinerja buruk dan kurang memiliki sosok yang kuat, sehingga dampaknya dapat diabaikan.^[16][25]

Tidak semua serikat buruh menyambut baik partai tersebut. Serikat buruh tertua di Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) tidak merespons pembentukan partai tersebut dengan baik dan tidak bergabung dengan partai tersebut. Pemimpin KSPSI, Elly Rosita Silaban, menjelaskan bahwa kondisi-kondisi yang diperlukan agar politik beraliran buruh dapat tumbuh tidak terpenuhi di Indonesia karena kurangnya tiga hal: (1) Kepadatan serikat pekerja yang rendah, meskipun jumlah buruh dan pekerja tinggi. Di Indonesia, menurut data KSPSI tahun 2021, dari 127 juta buruh dan pekerja Indonesia, hanya 2,7 juta yang terdaftar sebagai buruh dan pekerja, dan 2,7 juta buruh serta pekerja tersebut juga tersebar di seratus serikat buruh khusus. (2) Tidak ada satu pun konfederasi buruh sebagai organisasi payung untuk menyalurkan semua buruh dan memfokuskannya ke satu titik. (3) Jumlah partai di Indonesia yang sangat banyak sehingga sangat memecah dan mengencerkan suara kaum buruh.^[26]

• Daftar partai buruh

• Situs web resmi