📑 Table of Contents▼
Untuk konsep lembaga bantuan hukum secara umum, lihat Lembaga bantuan hukum.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
SingkatanYLBHI
Tanggal pendirian28 Oktober 1970; 55 tahun lalu (1970-10-28)
PendiriAdnan Buyung Nasution
JenisOrganisasi bantuan hukum
Kantor pusatJl. Diponegoro No. 74, Menteng
Lokasi
Wilayah layanan
Indonesia
Ketua Dewan Pembina
Nursyahbani Katjasungkana
Ketua Umum
Muhamad Isnur
Situs webylbhi.or.id

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam penyediaan bantuan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Sejarah

sunting

Pada 18–20 Agustus 1969, Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) menggelar Kongres III di mana Adnan Buyung Nasution mengemukakan ide pendirian sebuah organisasi bantuan hukum (OBH).[1] Ide ini mendapat dukungan dari anggota kongres dan, pada 28 Oktober 1970, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta didirikan sebagai OBH pertama di Indonesia dengan dukungan politik dari Ali Sadikin yang merupakan Gubernur DKI Jakarta saat itu.[2] Pendirian LBH dilakukan guna memenuhi kebutuhan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok yang tidak memiliki akses memadai terhadap sistem peradilan.

Sepanjang dekade 1970-an, sejumlah LBH lain turut didirikan di Medan, Surabaya, Semarang, Palembang, Bandung, dan Yogyakarta. Meluasnya praktik OBH ini kemudian mendorong dideklarasikannya YLBHI sebagai lembaga payung yang mengoordinasikan kerja bantuan hukum, pendidikan hukum, serta advokasi kebijakan secara nasional dengan LBH kantor di berbagai daerah sebagai anggotanya pada 1981.[3]

Dalam perjalanannya, YLBHI telah melalui banyak tantangan internal, termasuk wacana pembubaran oleh Wakil Ketua Munir Said Thalib pada Oktober 2001,[4][5] pertikaian akibat keputusan pendiri YLBHI Adnan Buyung menjadi kuasa hukum Wiranto,[6] dan mosi tidak percaya badan pekerja terhadap pengurus pada November 2007.[7]

Misi

sunting

YLBHI memiliki misi memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin, marjinal, dan kelompok rentan yang tidak mampu memperoleh bantuan hukum secara mandiri.[2] Melalui jaringan kantor LBH di berbagai daerah, YLBHI memberikan pendampingan hukum, bantuan litigasi dan non-litigasi, serta pendidikan hukum kepada masyarakat.

Selain menangani perkara individual, YLBHI mengembangkan pendekatan bantuan hukum struktural, yaitu bantuan hukum yang tidak hanya menyelesaikan kasus per kasus, tetapi juga mendorong perubahan terhadap struktur hukum, kebijakan, dan praktik negara yang melanggengkan ketidakadilan sosial.[8] YLBHI juga menjalankan fungsi advokasi kebijakan dan hak asasi manusia, termasuk melalui kampanye publik, riset hukum, dan litigasi strategis, dengan tujuan memperkuat demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pada masa rezim Orde Baru, YLBHI menjadi salah satu aktor kunci yang berperan menentang dan menumbangkan kediktatoran Soeharto dengan membangun simpul pergerakan demokrasi di Indonesia.[9]

Organisasi

sunting

Kepemimpinan

sunting
Periode Ketua Umum Sumber
1981–1983 Adnan Buyung Nasution [3]
1983–1987 Todung Mulya Lubis [3]
1987–1993 Abdul Hakim Garuda Nusantara [3]
1993–1996 Mulyana W. Kusumah [3]
1996–2001 Bambang Widjojanto [10]
2002–2006 Munarman [11]
2006–2010 Patra M. Zen [12]
2010–2011 Erna Ratnaningsih [13]
2011–2016 Alvon Kurnia Palma [14]
2017–2021 Asfinawati [15]
2022–2026 Muhamad Isnur [16]

LBH Kantor

sunting
Kantor Provinsi Tanggal Pendirian Pimpinan (2026) Sumber
LBH Jakarta Jakarta 28 Oktober 1970 M. Fadhil Alfathan [17]
LBH Medan Sumatera Utara 28 Januari 1978 Irvan Saputra [18]
LBH Surabaya Jawa Timur 28 Oktober 1978 Habibus Shalihin [19]
LBH Semarang Jawa Tengah 20 Mei 1978 Ahmad Syamsuddin Arief [20]
LBH Palembang Sumatera Selatan 18 September 1979 Juardan Gultom [21]
LBH Bandung Jawa Barat 16 Februari 1981 Heri Pramono [22]
LBH Yogyakarta Yogyakarta 6 September 1981 Julian Duwi Prasetia [23]
LBH Padang Sumatera Barat 20 Januari 1982 Diki Rafiqi [24]
LBH Manado Sulawesi Utara 28 Oktober 1982 Satryano Pankey [25]
LBH Makassar Sulawesi Selatan 23 September 1983 Abdul Aziz Dumpa [26]
LBH Jayapura Papua 11 Juli 1986 Festus Ngoranmele [27]
LBH Bandar Lampung Lampung 22 Desember 1994 Sumaindra Jawardi [28]
LBH Banda Aceh Aceh September 1995 Aulianda Wafisa [29]
LBH Bali Bali 25 Oktober 1999 Rezky Pratiwi [30]
LBH Pekanbaru Riau 10 Oktober 2005 Andri Alatas [31]
LBH Palangka Raya Kalimantan Tengah 25 Juli 2019 Aryo Nugroho Waluyo [32]
LBH Samarinda Kalimantan Timur 20 Oktober 2020 Fathul Huda Wiyashadi [33]
LBH Pontianak Kalimantan Barat 15 September 2022 Ivan Wagner Bakara [34]
LBH Merauke Papua Selatan 13 Maret 2025 Johnny Teddy Wakum [35]

Dampak

sunting

YLBHI telah berkontribusi signifikan terhadap perkembangan gerakan masyarakat sipil serta advokasi hukum dan HAM di Indonesia. Sejak berdiri, YLBHI tidak hanya menjalankan fungsi bantuan hukum, tetapi juga menjadi ruang inkubasi bagi lahirnya sejumlah organisasi masyarakat sipil yang kemudian berperan penting sebagai aktor independen dalam pengawasan negara dan penegakan HAM. Sejumlah organisasi masyarakat sipil ternama di Indonesia hari ini berawal sebagai divisi kerja YLBHI yang kemudian berkembang menjadi organisasi mandiri, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan fokus pada kajian dan kampanye antikorupsi, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan fokus pada pengawasan terhadap praktik kekerasan dan penghilangan paksa oleh negara, dan Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA) dengan fokus pada advokasi dan kampanye hak air.[2]

Dalam praktiknya, YLBHI dan jaringan LBH kantor di daerah kerap menjadi pembela hukum dalam berbagai kasus penting, baik melalui pendampingan langsung maupun litigasi strategis, termasuk Kasus Kedung Ombo (1989) yang menjadi salah satu tonggak advokasi hak warga terdampak penggusuran dan memperkuat perdebatan mengenai hak atas tanah dan ganti rugi yang adil serta Kasus Marsinah (1993) yang banyak mendapat perhatian masyarakat nasional dan internasional sebagai bukti adanya kekerasan struktural terhadap aktivis buruh.

Selain itu, YLBHI juga mengawal kasus-kasus seperti Peristiwa Tanjung Priok (1984), Tragedi Krueng Geukueh (1999) di Aceh, Pembantaian Santa Cruz (1991) di Timor Timur, serta berbagai pelanggaran HAM berat lain terutama berkaitan dengan operasi militer di Aceh, Maluku, dan Papua dengan mendesak pengakuan negara atas adanya pelanggaran HAM dan pembentukan mekanisme penyelidikan, meskipun banyak kasus belum memperoleh penyelesaian yudisial yang tuntas.

Setelah Kerusuhan Mei 1998 yang menjadi awal Era Reformasi, YLBHI juga menjadi pendamping banyak korban kekerasan negara dan pelanggaran HAM. YLBHI juga kerap melakukan advokasi melalui pengujian kebijakan yang dinilai membatasi hak-hak sipil melalui mekanisme hukum di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).[36]

Meskipun banyak kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia belum terselesaikan secara hukum hingga kini, keterlibatan YLBHI dan jaringan LBH secara konsisten berkontribusi dalam menjaga isu-isu tersebut tetap berada dalam ruang publik, memperkuat dokumentasi pelanggaran, serta mendorong akuntabilitas negara melalui jalur hukum dan advokasi kebijakan.[37]

Lihat pula

sunting

Referensi

sunting
  1. ^ Janti, Nur (2017-09-18). "Jalan Berliku Lembaga Bantuan Hukum". Historia.ID. Diakses tanggal 2026-03-26.
  2. ^ a b c "Sejarah – YLBHI". YLBHI. Diakses tanggal 2026-01-18.
  3. ^ a b c d e "Defending Legal Freedoms in Indonesia: The Indonesian Legal Aid Foundation and Cause Lawyering in an Age of Democratic Decline". Routledge & CRC Press (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-01-18.
  4. ^ Leo/Bam. "Oktober 2001 YLBHI Akan Dibubarkan". hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2026-01-18. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
  5. ^ AWi/APr. "YLBHI, Lokomotif yang Kehilangan Roh Demokrasi". hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2026-01-18. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
  6. ^ "Kenang Adnan Buyung, Bambang Widjojanto: Sedikit Otoriter Tapi Super". Tribunnews.com. 2026-01-18. Diakses tanggal 2026-01-18.
  7. ^ "Ketua YLBHI Di-Mosi Tak Percaya Staf & Karyawannya". detiknews. Diakses tanggal 2026-01-18.
  8. ^ "Bantuan Hukum Struktural: Sejarah, Teori, dan Pembaruan". YLBHI. 2026-01-15. Diakses tanggal 2026-01-18.
  9. ^ admin (2010-10-28). "Mampukah Kembali Menjadi Lokomotif Demokrasi?". LBH Jakarta. Diakses tanggal 2026-01-18.
  10. ^ "Dari Jalan Diponegoro 74, Jakarta". YLBHI. 2026-01-15. Diakses tanggal 2026-01-18.
  11. ^ Mys/CRR. "Badan Pengurus YLBHI Mundur". hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2026-01-18. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
  12. ^ "Telah terbentuk Struktur Organisasi Badan Pengurus Ad Interim". YLBHI. 2026-01-15. Diakses tanggal 2026-01-18.
  13. ^ "Erna Ratnaningsih Jadi Ketua YLBHI Gantikan Patra M Zein". detiknews. Diakses tanggal 2026-01-18.
  14. ^ ady. "Alvon Kurnia Palma:Nahkoda Baru Diponegoro 74". hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2026-01-18. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
  15. ^ "Profil Asfinawati, Hakim Ketua Mahkamah Rakyat Luar Biasa". Tempo. 26 Juni 2024 | 08.00 WIB. Diakses tanggal 2026-01-18.
  16. ^ DA, Ady Thea. "Muhammad Isnur: Tantangan YLBHI ke Depan Makin Besar". hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2026-01-18. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
  17. ^ "Tentang Kami". LBH Jakarta. Diakses tanggal 2026-01-18.
  18. ^ "LBH Medan – Lembaga Bantuan Hukum Medan 061-4515340". lbhmedan.org. Diakses tanggal 2026-01-18.
  19. ^ "LBH | Tentang Kami". www.bantuanhukumsby.or.id. Diakses tanggal 2026-01-18.
  20. ^ "Tentang LBH Semarang". LBH Semarang. Diakses tanggal 2026-01-18.
  21. ^ "Sejarah – LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG". Diakses tanggal 2026-01-18.
  22. ^ "Sejarah LBH Bandung – Lembaga Bantuan Hukum Bandung". Diakses tanggal 2026-01-18.
  23. ^ "Sejarah". LBH Yogyakarta. 2019-09-03. Diakses tanggal 2026-01-18.
  24. ^ "LBH Padang - Home". LBH Padang. Diakses tanggal 2026-01-18.
  25. ^ admin (2023-05-04). "Sejarah". LBH MANADO. Diakses tanggal 2026-01-18.
  26. ^ "Profil". LBH Makassar. Diakses tanggal 2026-01-18.
  27. ^ "LBH Papua Genap 39 Tahun, Tetap Konsisten Perjuangkan Keadilan dan HAM di Tanah Papua - Berita Papua | Berita Papua dan Papua Barat Terkini". www.beritapapua.co. 2025-07-12. Diakses tanggal 2026-01-18.
  28. ^ Pilar, Harian (2015-12-02). "Alian Setiadi Gantikan Wahrul Silalahi". Harian Pilar. Diakses tanggal 2026-01-18.
  29. ^ "Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh". LBH Banda Aceh. 2025-05-19. Diakses tanggal 2026-01-18.
  30. ^ "Laporan LBH Bali untuk Rakernas YLBHI 2005". YLBHI. 2026-01-15. Diakses tanggal 2026-01-18.
  31. ^ "NGO Database". ngodata.smeru.or.id. Diakses tanggal 2026-01-18.
  32. ^ "Tentang Kami". Lembaga Bantuan Hukum Palangka Raya. Diakses tanggal 2026-01-18.
  33. ^ "Sejarah - LBH Samarinda". LBH Samarinda. 2020-10-20. Diakses tanggal 2025-12-12.
  34. ^ "Sejarah". LBH Kalimantan Barat. Diakses tanggal 2026-01-18.
  35. ^ "Deklarasi LBH Papua Merauke". YLBHI. 2026-01-15. Diakses tanggal 2026-01-18.
  36. ^ "54 Tahun YLBHI – YLBHI". Diakses tanggal 2026-01-18.
  37. ^ "Catatan YLBHI atas Situasi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 2024 dan Outlook Tahun 2025". YLBHI. 2026-01-15. Diakses tanggal 2026-01-18.

📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Munarman

Front Pembela Islam (FPI), pengacara, mantan aktivis HAM, mantan ketua YLBHI, dan mantan Sekretaris Umum FPI. Munarman lahir dan besar di Palembang dan

Adnan Buyung Nasution

satu organisasi yang didirikannya adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI). Pada tahun 2007-2009 Adnan Buyung Nasution dilantik menjadi anggota Dewan

17+8 Tuntutan Rakyat

desakan yang datang dari 211 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam YLBHI, serta siaran pers yang dikeluarkan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)

Andrie Yunus

serta pelatihan paralegal dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Seusai mendapat gelar sarjana, Andrie memulai karier sebagai Asisten Pengabdi

Ferry Irwandi

masyarakat sipil, termasuk Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur, dan Peneliti Setara Institute, Ikhsan Yosarie. Ferry kerap

A. Patra M. Zen

Zen, S.H., LL.M. (Jakarta, 1975) adalah seorang aktivis YLBHI. Ketua Badan Pengurus YLBHI Periode 2006 - 2011; Koordinator Perkumpulan Masyarakat Jakarta

Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia Agustus–September 2025

undang-undang yang merugikan masyarakat. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menanggapi pidato Prabowo yang didampingi seluruh pimpinan partai dengan

Serikat Pekerja Kampus

untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, dan Koalisi Masyarakat Sipil Surabaya