Soemitro Djojohadikoesoemo 📖 Wikipedia

Soemitro Djojohadikoesoemo
Sumitro Djojohadikusumo ca 1973
Menteri Negara Riset Indonesia ke-3
Masa jabatan 28 Maret 1973 – 28 Maret 1978
Presiden	Soeharto
Pendahulu Suhadi Reksowardojo (sebagai Menteri Badan Riset Nasional, 1966) Pengganti B. J. Habibie
Menteri Perdagangan Indonesia ke-7
Masa jabatan 6 Juni 1968 – 28 Maret 1973
Presiden	Soeharto
Pendahulu M. Jusuf Pengganti Radius Prawiro
Masa jabatan 6 September 1950 – 27 April 1951[a]
Presiden	Soekarno
Perdana Menteri	Mohammad Natsir
Pendahulu Tandiono Manu Pengganti Sujono Hadinoto
Menteri Keuangan Indonesia ke-8
Masa jabatan 12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956
Presiden	Soekarno
Perdana Menteri	Burhanuddin Harahap
Pendahulu Ong Eng Die Pengganti Jusuf Wibisono
Masa jabatan 3 April 1952 – 30 Juli 1953
Presiden	Soekarno
Perdana Menteri	Wilopo
Pendahulu Jusuf Wibisono Pengganti Ong Eng Die
Informasi pribadi
Lahir	(1917-05-29)29 Mei 1917 Gombong, Hindia Belanda
Meninggal	9 Maret 2001(2001-03-09) (umur 83) Jakarta, Indonesia
Makam	Taman Pemakaman Umum Karet Bivak
Partai politik	Partai Sosialis Indonesia (1950–1960)
Suami/istri	Dora Marie Sigar ​ (m. 1945)​
Hubungan	Soedradjad Djiwandono (menantu)
Anak	4, termasuk Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo
Orang tua	Margono Djojohadikusumo (ayah) Siti Katoemi Wirodihardjo (ibu)
Almamater	Sekolah Ekonomi Belanda Universitas Sorbonne
Pekerjaan	Politikus ekonom
Dikenal karena	Penggagas Rencana Soemitro dan program Benteng
Tanda tangan
Sunting kotak info • L • B

Sumitro Djojohadikusumo (EVO: Soemitro Djojohadikoesoemo; 27 Mei 1917 – 9 Maret 2001) adalah seorang negarawan Indonesia dan salah satu ekonom paling berpengaruh di negara tersebut. Ia memegang jabatan menteri di bawah Presiden Soekarno dan Soeharto secara bergantian antara tahun 1950 dan 1978. Selama kariernya di pemerintahan, Sumitro menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset dalam lima kabinet yang berbeda. Ia juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia.

Lahir dalam keluarga Jawa, ia menempuh studi ekonomi di Sekolah Ekonomi Belanda di Rotterdam, Belanda, dan tetap tinggal di sana sepanjang Perang Dunia II. Sekembalinya ke Indonesia setelah perang, ia ditugaskan dalam misi diplomatik negara tersebut di Amerika Serikat, di mana ia berupaya menggalang dana dan menarik perhatian internasional dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Setelah penyerahan kedaulatan sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar Belanda-Indonesia tahun 1949—yang turut ia hadiri—ia bergabung dengan Partai Sosialis dan menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam Kabinet Natsir. Ia menerapkan program proteksionis bernama Program Benteng, serta menyusun sebuah rencana ekonomi yang bertujuan mewujudkan industrialisasi nasional. Sumitro kemudian menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet-kabinet Perdana Menteri Wilopo dan Burhanuddin Harahap selama era Sukarno. Sepanjang tahun 1950-an, Sumitro mendukung investasi asing sebuah sikap yang tidak populer pada masa itu yang lantas membuatnya berselisih dengan kaum nasionalis dan komunis.

Selama Orde Lama, Soemitro merupakan salah satu menteri yang mendukung masuknya modal dan investor asing ke Indonesia. Karena ini, dia ditekan oleh Soekarno dan politikus-politikus Partai Komunis Indonesia selama era Djuanda, yang menyebabkan Soemitro bergabung ke Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra. Peranan Soemitro dalam PRRI dilangsungkan dari luar Indonesia melalui aktivitasnya menggalang dana dan dukungan luar negeri. Setelah PRRI ditumpas, Soemitro tidak pulang sampai tahun 1967, setelah Soeharto menjadi presiden. Soeharto mengundangnya kembali ke Indonesia dan mengangkat Soemitro menjadi Menteri Perdagangan dan Industri, dan belakangan sebagai Menteri Riset. Banyak bekas muridnya di Universitas Indonesia juga terlibat dalam pemerintah Soeharto, dan lebih dikenal sebagai mafia Berkeley. Soemitro tetap aktif di bidang ekonomi setelah tidak menjadi menteri, dan sering mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah sebelum krisis moneter melanda Indonesia.

Akibat perbedaan politik dan tuduhan korupsi, Sumitro melarikan diri dari Jakarta dan bergabung dengan gerakan pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia pada akhir tahun 1950-an. Dianggap sebagai salah satu pemimpin gerakan tersebut, ia beroperasi dari luar negeri, menjalin hubungan dengan organisasi intelijen asing Barat sembari menggalang dana dan dukungan internasional. Setelah kekalahan gerakan tersebut, Sumitro tetap berada di pengasingan sebagai kritikus vokal terhadap Sukarno, terus menyuarakan tuntutan demi jatuhnya pemerintahan saat itu. Setelah penggulingan Soekarno dan pembentukan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, Sumitro diundang untuk kembali dari pengasingan dan pada tahun 1967 diangkat sebagai Menteri Perdagangan. Dalam jabatan ini, Sumitro menetapkan kebijakan yang mendukung industrialisasi melalui impor barang modal dan pembatasan ekspor bahan mentah. Ia terlibat dalam perencanaan ekonomi tingkat tinggi Indonesia, bersama dengan banyak mantan mahasiswanya dari Universitas Indonesia.

Setelah terjadi ketidaksepakatan kebijakan dengan Soeharto pada awal tahun 1970-an, Sumitro dialihtugaskan sebagai Menteri Riset sebelum akhirnya diberhentikan sepenuhnya dari jabatan pemerintahan. Sepanjang era Orde Baru, Sumitro memanfaatkan koneksi asing dan politiknya untuk membangun kepentingan bisnis swasta yang substansial serta menancapkan kehadiran politik bagi keluarganya. Seiring putranya, Prabowo Subianto, bergabung dengan militer dan menikahi putri Soeharto, Sumitro juga terus berkarya sebagai seorang ekonom yang memiliki pengaruh tertentu sepanjang tahun 1980-an. Menjelang terjadinya Krisis finansial Asia 1997, ia mulai menyerukan deregulasi ekonomi yang lebih luas, namun tetap teguh pada struktur politik Orde Baru. Setelah wafatnya, anak-anak dan cucu-cucunya tetap memegang peranan berpengaruh dalam kancah politik Indonesia, dengan putranya Prabowo yang kemudian menjadi Presiden Indonesia kedelapan.

Sumitro lahir di Kebumen pada tanggal 27 Mei 1917. Ia adalah anak sulung dari Margono Djojohadikusumo, seorang pejabat tinggi dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dan kelak menjadi pendiri Bank Negara Indonesia,^[1][2] and Siti Katoemi Wirodihardjo.^[3] Keluarga Djojohadikusumo merupakan bagian dari lapisan bawah nigrat Jawa.^[4] Ia belajar di Europeesche Lagere School (sekolah yang biasanya melayani anak-anak Eropa), kemudian Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (sekolah untuk penduduk asli Indonesia yang akan menjadi pegawai negeri) di Banyumas.^[5]

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pada tahun 1935, ia memulai studi perguruan tinggi di Sekolah Ekonomi Belanda di Rotterdam.^[2] Setelah meraih gelar sarjananya pada tahun 1937, ia kemudian mengambil kursus selama satu tahun di bidang filsafat dan sejarah di Universitas Sorbonne.^[2][6] Dalam otobiografinya, Sumitro mengklaim bahwa ia ingin bergabung dengan Brigade Internasional dalam Perang Saudara Spanyol dan sempat bergabung sebentar di sebuah kamp pelatihan di Catalonia, namun ia ditolak karena usianya terlalu muda.^[7] Dalam sebuah kenangan pada tahun 1986, Sumitro menyatakan bahwa ia justru mulai menggalang dana demi perjuangan Republik Spanyol.^[8] Selama masa studinya, ia bergabung dengan sebuah organisasi mahasiswa Indonesia yang bertujuan mempromosikan seni dan budaya Indonesia.^[9]

Ia sedang menyelesaikan disertasinya di Rotterdam pada bulan Mei 1940 ketika pasukan Jerman menginvasi Belanda, dan selama Pengeboman Rotterdam, ia nyaris tewas akibat sebuah bom Luftwaffe yang menghancurkan salah satu dinding kamarnya.^[10] Ia tetap menyelesaikan disertasinya, "Layanan Kredit Rakyat selama Depresi", dan meraih gelar doktornya pada tahun 1943.^[2] Hal ini menjadikannya orang Indonesia pertama yang meraih gelar PhD di bidang ekonomi.^[11] Selama tahap-tahap akhir perang di Eropa, setelah menyelesaikan studinya, ia turut membantu menyalurkan bantuan kepada para pelaut Indonesia yang terlantar di Rotterdam. Sementara itu, organisasi mahasiswa "Perhimpoenan Indonesia" (yang bukan merupakan bagian darinya) turut serta dalam Gerakan Perlawanan Belanda, terutama dengan menyebarkan pamflet-pamflet anti-Nazi.^[12] Sebelum perang, Sumitro telah memutuskan untuk tidak bergabung dengan asosiasi tersebut karena adanya kaum komunis, seperti Abdulmadjid Djojoadiningrat.^[6] Karena tidak dapat kembali ke Indonesia selama masa perang, ia menghabiskan waktunya mempelajari ekonomi Indonesia.^[13]

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.^[14] Sumitro sempat bergabung dengan delegasi Belanda yang ikut serta dalam pertemuan pertama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di London pada Januari 1946 sebagai penasihat menteri luar negeri Belanda, Eelco van Kleffens.^[15][16][17] Menurut laporan-laporan Inggris, Sumitro telah disertakan dalam delegasi tersebut guna memberikan kesan yang baik bagi pemerintah Belanda, namun ia menjadi kecewa dan memutuskan untuk kembali ke tanah airnya.^[18] Sebaliknya, sebuah laporan Indonesia menyatakan bahwa Sumitro tidak bertindak untuk mendukung pemulihan kekuasaan Belanda, dan bahwa ia menghadiri pertemuan tersebut guna menilai suasana internasional terkait kemerdekaan Indonesia.^[17] Selama pertemuan tersebut, Ukraina, Uni Soviet, dan Mesir mengajukan rancangan resolusi yang menyerukan keterlibatan PBB di Indonesia, namun hal ini ditolak Sumitro meyakini bahwa hal ini disebabkan oleh ketiadaan delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut.^[17] Pengalaman singkat Sumitro di Dewan Keamanan memungkinkannya untuk memberi tahu nasionalis Indonesia lainnya tentang prosedur-prosedur di dalamnya,^[19] setelah ia kembali ke Jawa pada bulan Maret 1946.^[15][16]

Ia bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia yang baru saja dibentuk, yang telah menyatakan kemerdekaannya dari kekuasaan kolonial Belanda, dengan Soekarno sebagai presiden. Sumitro menjadi asisten Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan kemudian bekerja di Kementerian Keuangan.^[20] Pada saat itu, pasukan Belanda di bawah Pemerintahan Sipil Hindia Belanda telah kembali ke Indonesia untuk mengambil alih kendali, namun pada awalnya mereka hanya berhasil menguasai beberapa kota pesisir.^[21] Pada akhir Juni 1946, Sumitro menjadi bagian dari rombongan Sjahrir di Surakarta ketika kelompok tersebut diculik oleh satuan-satuan tentara yang tidak puas, yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono, komandan sebuah divisi di dalam Tentara Indonesia.^[22] Selama perebutan kekuasaan politik dan upaya kudeta yang terjadi kemudian, kelompok tersebut dipindahkan ke Yogyakarta; para penculik mereka berencana memaksa Sukarno untuk memberhentikan Sjahrir dan membentuk kabinet baru, karena Sudarsono menganggap pendekatan diplomatik Sjahrir terhadap pihak Belanda terlalu lunak. Akibat kegagalan upaya penculikan terhadap menteri lain, Amir Sjarifuddin, sebagian besar prajurit Sudarsono gagal hadir di istana Sukarno; hanya para tawanan dan segelintir pasukan yang berada di sana bersama Sudarsono. Sukarno menolak tuntutan-tuntutan tersebut, Sudarsono ditangkap, dan Sjahrir beserta kelompoknya dibebaskan. ^[22][23]

Kemudian pada tahun 1946 Sumitro ditugaskan ke delegasi pengamat Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai wakil kepala misi dan menteri plenipotensi untuk urusan ekonomi,^[2][24] sementara ia secara tidak resmi terlibat dalam penggalangan dana.^[25] Ia akan tetap berada di pos penugasan ini hingga tahun 1950.^[2][24] Di tengah revolusi yang sedang berlangsung, pihak Belanda telah melarang pengiriman barang ke—atau segala bentuk ekspor produk pertanian dari—pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh pasukan Republik. Pada dasarnya, tindakan ini merupakan sebuah embargo terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Indonesia, dan Sumitro diberi tugas untuk menyiasati embargo tersebut. Pada suatu kesempatan di tahun 1947, sebuah kapal kargo Amerika, SS Martin Behrman, yang mengangkut muatan dari kota Cirebon yang berada di bawah kendali Indonesia disita oleh pasukan Marinir Belanda. Sumitro telah mengatur pelayaran kapal tersebut meskipun ia memperkirakan bahwa pihak Belanda akan menyitanya, sebab delegasi Indonesia memperhitungkan bahwa perhatian media yang akan timbul dari peristiwa itu akan sangat berharga. Penyitaan kapal tersebut memicu kemarahan dari Serikat Maritim Nasional, dan penyelidikan oleh Kongres Amerika Serikat sempat dipertimbangkan, hingga akhirnya kapal itu dibebaskan. Sumitro mengutip pernyataan Sjahrir yang berbunyi, "Kita kehilangan muatan senilai 3 juta dolar, namun kita tidak akan mampu membayar untuk mendapatkan perhatian publik seperti ini."^[26] Selama berada di Amerika Serikat, Sumitro juga menandatangani kontrak dengan pengusaha Amerika Serikat, Matthew Fox, untuk membentuk Indonesian–American Corporation, sebuah agen perdagangan bilateral untuk beberapa komoditas di antara kedua negara dengan lisensi berjangka sepuluh tahun.^[27][28]

Menyusul Operasi Kraai pada tahun 1948—sebuah ofensif Belanda berskala besar terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Republik, yang berhasil menangkap sebagian besar pimpinan Indonesia, Sumitro dan para anggota delegasi Indonesia di PBB (yang dipimpin oleh L. N. Palar) memegang peranan vital dalam menjaga kesadaran internasional mengenai situasi di Indonesia.^[24] Sebelumnya, delegasi Indonesia sempat diabaikan, namun operasi militer tersebut menempatkan Indonesia di pusat perhatian; dan setelah mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Robert A. Lovett, Sumitro menggelar konferensi pers yang diliput secara menonjol oleh media Amerika. The New York Times, misalnya, menerbitkan secara utuh sebuah memorandum dari Sumitro yang mengecam tindakan Belanda dan menyerukan penghentian bantuan Amerika (yakni Rencana Marshall) kepada Belanda.^[29][30] Sumitro kemudian memimpin Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat sebagai Kuasa Usaha ad interim,^[31] serving from 9 January^[32] hingga penyerahan surat kepercayaan oleh duta besar pertama Ali Sastroamidjojo pada tanggal 20 Februari 1950.^[33]

Selama negosiasi akhir mengenai penyerahan kedaulatan Indonesia, Sumitro memimpin subkomite ekonomi dan keuangan. Dalam negosiasi tersebut, sementara pihak Belanda memperhitungkan bahwa pihak Indonesia harus menanggung utang warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang berjumlah lebih dari 6 miliar gulden, Sumitro justru berpendapat sebaliknya: bahwa sebagian besar dari utang tersebut (sekitar 2 miliar gulden) timbul guna membiayai upaya Belanda melawan pasukan Indonesia selama masa revolusi, dan oleh karena itu tidak seharusnya ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Sebaliknya, ia memperhitungkan bahwa pemerintahlah Belanda yang justru berutang sebesar 500 juta gulden kepada Indonesia. Pihak Belanda akhirnya menyepakati untuk tidak memasukkan pengeluaran militer tersebut, dan tercapailah kesepakatan bahwa pemerintah Indonesia akan bertanggung jawab atas utang sebesar 4,3 miliar gulden (yang pada saat itu setara dengan US$1,13 miliar) yang wajib dilunasi sepenuhnya paling lambat Juli 1964.^[34][35][36] Sumitro ingin menegosiasikan penurunan utang lebih lanjut, namun keputusannya dikesampingkan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta.^[37] Hatta kembali mengesampingkan Sumitro terkait persoalan kedaulatan atas Nugini Barat,^[38] dan mengenai terpilihnya De Javasche Bank, bank sentral kolonial, sebagai bank sentral Indonesia menggantikan Bank Negara Indonesia yang beraliran nasionalis (didirikan oleh ayahnya, Margono, pada tahun 1946)^[39]).^[40]

Setelah pengakuan kedaulatan, Soemitro ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Natsir, sebagai anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dipimpin Sjahrir.^[41][42] Kebijakan ekonomi Soemitro berfokus ke program industrialisasi, berlawanan dengan arah Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawiranegara, yang lebih mengarah ke pengembangan pertanian. Soemitro menyusun Rencana Urgensi Perekonomian (alias "Sumitro Plan") yang diterbitkan pada bulan April 1951 (setelah jatuhnya Kabinet Natsir). Rencana ini mencakup penggunaan uang negara untuk membangun sejumlah fasilitas industri di pulau Jawa dan Sumatra dalam dua tahun, termasuk pembangunan kembali sejumlah pabrik yang rusak karena perang.^[43] Dalam implementasinya, tidak ada pabrik terencana yang sudah berdiri setelah dua tahun tersebut, sehingga jangka rencana tersebut diperpanjang menjadi tiga tahun.^[44][45]

Selama masa Kabinet Natsir, Soemitro juga berkeliling Eropa, khususnya di Belanda, untuk menarik investasi asing dalam mendirikan pabrik di Indonesia.^[46] Salah satu program Soemitro lainnya merupakan Program Benteng, yakni suatu program yang mengatur lisensi impor barang tertentu yang harus dimiliki oleh pengusaha "pribumi", meskipun Soemitro sendiri sebenarnya lebih menyukai mekanisme pasar bebas.^[47] Setelah jatuhnya Kabinet Natsir, Soemitro menjadi dekan kedua Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), setelah dekan sebelumnya Soenarjo Kolopaking mengundurkan diri.^[48][49] Ia menjabat sebagai dekan antara 1951 sampai 1957. Selama masa jabatannya, Soemitro mengundang sejumlah akademisi dari Belanda karena kurangnya staf pengajar di UI. Soemitro juga mendirikan Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat (sekarang LPEM FEUI) yang belakangan sering diberdayakan untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Program afiliasi antara FE UI dan fakultas ekonomi Universitas California, Berkeley juga dicetuskan oleh Soemitro.^[48] Dengan sokongan dana Ford Foundation, Soemitro mengirimkan sejumlah mahasiswa Indonesia ke Amerika Serikat dalam program pertukaran (mahasiswa Indonesia ke AS dan dosen AS ke Indonesia) untuk memperluas wawasan pemikiran ekonomi di Indonesia, yang sebelumnya didominasi pandangan-pandangan ekonomis dari Eropa.^[50] Awalnya Soemitro juga mencoba menjalin hubungan pertukaran dengan Sekolah Ekonomi dan Ilmu Politik London, tetapi karena British Council menolak memberikan beasiswa, rencana ini dibatalkan.^[51]

Di pertengahan tahun 1951, Soemitro mengundang mantan Menteri Keuangan Jerman Nazi Hjalmar Schacht ke Indonesia untuk meneliti situasi ekonomi nasional dan memberikan rekomendasi.^[52] Soemitro juga turut serta dalam proses nasionalisasi De Javasche Bank, bekas bank sentral Hindia Belanda.^[53] Selain itu, dalam periode ini Soemitro juga sering berdebat secara tertulis dengan Syafruddin mengenai pandangan-pandangan ekonomi mereka — sembari kedua pihak juga mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah.^[54] Menurut Soemitro, standar kehidupan dalam struktur ekonomi agraria yang didukung Syafruddin cenderung rendah, dan Soemitro juga tidak setuju dengan kebijakan penghematan anggaran Syafruddin.^[55] Meskipun begitu, kedua tokoh ini sepakat bahwa investasi asing diperlukan untuk pengembangan ekonomi Indonesia, meskipun banyak tokoh nasionalis pada masa itu menolak investor luar negeri.^[56] Soemitro juga mendukung program transmigrasi pemerintah, dengan catatan diperlukannya pengembangan industri di kawasan-kawasan baru.^[57]

Soemitro ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo.^[41][58] Kementerian Keuangan pada masa itu masih mencakup sejumlah besar pegawai berkebangsaan Belanda, dan menurut Soemitro, para pegawai ini ahli dalam administrasi tetapi tidak paham ilmu ekonomi.^[59] Selama masa Wilopo, proses nasionalisasi Bank Indonesia selesai, dan Soemitro mewajibkan semua anggota dewan direksi BI berkebangsaan Indonesia.^[60] Ia juga memperluas cakupan program Benteng dari sekitar 10 persen produk impor menjadi lebih dari 50 persen.^[61] Ini dilakukan meskipun Soemitro sendiri tahu bahwa implementasi program Benteng bermasalah, dan Soemitro sendiri berkomentar bahwa sebagian besar pengusaha yang diuntungkan program Benteng bisa saja hanya "parasit".^[62]

Kabinet Wilopo jatuh pada tahun 1953, dan beberapa tokoh gagal membentuk kabinet setelahnya. Soemitro ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet yang diajukan oleh Burhanuddin Harahap, tetapi penunjukan Soemitro ditentang oleh Partai Nasional Indonesia sehingga Burhanuddin mengembalikan mandatnya. Akhirnya, Soemitro digantikan oleh Ong Eng Die dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I.^[63] Selama masa Ali, Soemitro menjadi kritik pemerintah dan menuduh bahwa kebijakan kabinet tersebut bertujuan untuk mengusir modal asing dari Indonesia — khususnya perusahaan Belanda.^[64] Ia kembali menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955.^[65][66] Karena inflasi yang merajalela pada masa itu, Soemitro memutuskan untuk mengakhiri program Benteng demi stabilisasi ekonomi.^[67]

Program Soemitro selama masa kabinet Burhanuddin mencakup pengurangan belanja pemerintah yang mengurangi defisit anggaran, dan perlahan inflasi mulai terkendali.^[68] Karena jatuhnya kekuatan PSI setelah pemilu 1955, Soemitro mempertanyakan kepemimpinan Sjahrir atas partai tersebut.^[69] Soemitro dikirimkan ke Jenewa pada akhir tahun 1955 untuk merundingkan urusan Irian Barat, dan meskipun proses negosiasi perlahan mulai bergerak, tekanan politik dalam negeri menghentikan proses tersebut pada bulan Januari 1956. Kecewa atas tindakan pemerintah, para delegasi Indonesia di Jenewa — Soemitro, Menteri Kesehatan Johannes Leimena, dan Menteri Luar Negeri Ide Anak Agung Gde Agung — sempat berniat untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka.^[70] Beberapa bulan sebelum jatuhnya kabinet Burhanuddin, Soemitro meminjamkan dana pemerintah ke sejumlah perusahaan-perusahaan yang terkait partai-partai politik. Tindakan ini memicu partai-partai oposisi untuk menuntut pembubaran kabinet Burhanuddin lebih cepat dari yang terjadwalkan.^[71] Para menteri dalam kabinet Burhanuddin, termasuk Soemitro, tidak diikutsertakan dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II.^[72]

Soemitro dianggap sebagai menteri paling berkuasa dari PSI selama era Demokrasi Liberal.^[73] Dalam makalah yang diterbitkan tahun 1952, Soemitro menjabarkan tujuan kebijakannya, yakni meningkatkan konsumsi dan investasi dalam negeri sembari memperbaiki neraca dagang negara. Meskipun begitu, ia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia masa itu tidak cukup kuat secara administratif untuk meluncurkan program intervensi langsung dalam ekonomi.^[74] Soemitro juga mendukung investasi asing — setelah disumpah sebagai menteri dalam kabinet Wilopo, ia berkomentar bahwa mengusir investor asing sama saja "menggali kubur sendiri".^[75] Soemitro juga melobi para investor asing tersebut untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia dengan iming-iming keringanan pajak.^[76]

Selama masa Kabinet Djuanda, Presiden Soekarno secara terbuka bertentangan dengan ekonom-ekonom yang belajar di institusi "barat", termasuk Soemitro. Soekarno dalam hal ini didukung oleh Partai Komunis Indonesia yang dipimpin D.N. Aidit. Aidit menuduh bahwa Soemitro memihak "imperialisme dan feodalisme", sembari memegang pandangan bahwa kebijakan ekonomi pro-investor Soemitro tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang pada masa itu kebanyakan masyarakat desa. Aidit menyalahkan kemiskinan di Indonesia kepada asing, kapitalis dan tuan tanah yang memburu rente, dan bukan karena rendahnya investasi domestik seperti pendapat Soemitro.^[77] Soemitro sendiri disalahkan karena membiarkan pihak-pihak kapitalis asing masuk ke Indonesia.^[78] Sepanjang bulan Mei 1957, Soemitro dipanggil dua kali oleh pihak kepolisian karena tuduhan korupsi (terkait penggalangan dana PSI untuk Pemilu 1955)^[79] dan karena hubungan Soemitro dengan seorang pengusaha yang dipenjara karena kasus suap. Ia dipanggil untuk ketiga kalinya pada tanggal 8 Mei 1957,^[80] tetapi ia memutuskan untuk tidak datang dan bersembunyi. Awalnya, Soemitro bersembunyi di rumah kawannya di Tanah Abang, sebelum berpindah ke Pulau Sumatra dengan bantuan Sjahrir.^[81]

Selama Soemitro di Sumatra, ia dikunjungi sejumlah politikus PSI yang mencoba membujuknya untuk tidak bergabung dengan gerakan anti-pemerintah di sana, sampai akhirnya Soemitro memutuskan untuk tidak bertemu lagi dengan utusan-utusan PSI tersebut.^[81] Pada tanggal 13 Mei 1957,^[80] Soemitro tiba di Sumatra Tengah dan mulai menjalin hubungan dengan Dewan Banteng. Dalam bulan-bulan berikutnya, hubungan antara pemimpin-pemimpin Dewan Banteng dan pemerintah pusat semakin memanas, dan tawaran kompromi yang mencakup kembalinya sejumlah tokoh "moderat" seperti Hatta ke pemerintah ditolak.^[82] Sejumlah tokoh partai Masyumi, seperti Syafruddin Prawiranegara dan Mohammad Natsir, belakangan bergabung dengan Soemitro di Sumatra.^[83] Soemitro mulai bepergian ke luar negeri untuk menggalang dukungan sembari menjalin hubungan dengan wartawan dan pemerintah asing, termasuk dengan pihak Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) di Singapura.^[80] Pada bulan September 1957, setelah pertemuan dengan sejumlah kolonel-kolonel anti pemerintah, Soemitro mengirimkan tuntutannya ke pemerintah pusat: desentralisasi, pencopotan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Abdul Haris Nasution, kembalinya Hatta dalam struktur pemerintahan, dan pelarangan "komunisme internasional".^[84] Hubungan Soemitro dengan pihak Amerika Serikat kemungkinan meningkatkan kepercayaan diri pihak anti-pemerintah dalam membentuk tuntutan mereka.^[85] Setelah pertemuan berikutnya di Padang, Soemitro mengirimkan laporan hasil pertemuan tersebut ke pihak Amerika Serikat yang menggambarkan Dewan Banteng sebagai barisan anti-komunisme. Soemitro berencana untuk membiayai pergerakan tersebut dari pendapatan ekspor hasil bumi dari Sumatra.^[86]

Soemitro telah menjalin hubungan dengan pihak pemerintah AS, Britania Raya, Malaya Britania, Filipina, dan Thailand di akhir tahun 1957, ditambah lagi dengan perusahaan-perusahaan Belanda dan Taiwan.^[87] Pihak Dewan Banteng telah memperoleh ribuan pucuk senjata, dari dana hasil penjualan sumber daya alam dan bantuan tunai asing yang ditambahkan lagi oleh pengiriman senjata langsung dari Amerika Serikat.^[88] Dalam pertemuan di Sungai Dareh, para tokoh Masyumi beserta Soemitro bertemu dengan para perwira, tetapi pemberontakan belum diluncurkan karena keengganan Panglima Kodam IV/Sriwijaya, Kolonel Barlian, untuk ikut serta.^[89] Setelah pertemuan di Sungai Dareh, Soemitro berangkat ke Eropa untuk terus menggalang dana dan berbicara dengan media asing.^[89]

Dalam wawancara-wawancaranya, Soemitro menyampaikan tuntutan-tuntutan dari Dewan Banteng.^[89] Semakin lama tuntutan dan ancaman Soemitro terhadap pemerintah pusat semakin keras, dan pada tanggal 2 Februari 1958 Soemitro di Jenewa mengancam kemungkinan pecahnya perang saudara^[90] yang menurutnya akan menggulingkan Soekarno dalam sepuluh hari saja.^[91] Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dideklarasikan di Padang pada tanggal 15 Februari 1958, dibawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara selaku perdana menteri, dan Soemitro dijadikan Menteri Perdagangan dan Komunikasi dalam kabinetnya.^[92] Keesokan harinya, pada tanggal 16 Februari, Soekarno memerintahkan penangkapan tokoh-tokoh PRRI termasuk Soemitro.^[93]

Tidak lama setelah PRRI dideklarasikan, pemerintah pusat telah berhasil merebut kembali kota-kota besar seperti Padang dan Pekanbaru. Setelah jatuhnya Bukittinggi, Syafruddin menunjuk Soemitro menjadi Pelaksana Tugas Menteri Luar Negeri, dan menempatkan Soemitro di Manado beserta kelompok Permesta.^[94] Soemitro tidak setuju dengan deklarasi "Republik Persatuan Indonesia" oleh pihak PRRI di Sumatra pada bulan Februari 1960, karena ia tidak menyukai bentuk negara federal dan enggan bekerja sama dengan kelompok pemberontakan Negara Islam Indonesia.^[95][96] Setelah penumpasan PRRI, Soemitro memutuskan untuk tetap tinggal di luar negeri.^[97] Keterlibatan Soemitro dalam PRRI menyebabkan pengucilan bekas murid-muridnya di UI, termasuk banyak mahasiswa yang telah belajar ke luar negeri.^[98] Selama tinggal di luar negeri, Soemitro kebanyakan bekerja sebagai konsultan di Singapura.^[99] Ia juga beberapa kali bepergian ke Eropa, dan ia bertemu Sjahrir di Swiss ketika Sjahrir dirawat disana.^[100] Soemitro juga sempat tinggal di Malaysia dan di Bangkok, Thailand.^[101] Sembari di Malaysia, Soemitro menulis mengenai sejarah ekonomi negara itu untuk mencari nafkah,^[102] sembari menjalin hubungan dengan sejumlah perwira militer anti-komunis sewaktu Konfrontasi Indonesia–Malaysia.^[103]

Setelah Soekarno jatuh dan digantikan oleh Soeharto, sejumlah bekas murid Soemitro seperti Widjojo Nitisastro, Mohammad Sadli, dan Emil Salim ditunjuk sebagai menteri atau penasihat dalam pemerintah.^[104][105] Soeharto menugaskan Ali Murtopo untuk memulangkan Soemitro ke Indonesia, dan Ali bertemu dengan Soemitro untuk membujuknya pulang di Bangkok pada bulan Maret 1967. Soemitro setuju untuk pulang, dan ia kembali secara rahasia pada pertengahan tahun 1967 karena kekhawatiran pemerintah akan simpatisan Orde Lama.^[106] Soemitro diangkat menjadi Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Pembangunan I pada tanggal 10 Juni 1968.^[107]

Sebagai Menperindag di era Orde Baru, Soemitro mengimplementasikan sejumlah kebijakan dagang yang bertujuan untuk mendorong ekspor atau menekan impor produk tertentu.^[107] Sebagai contoh, Soemitro mendirikan beberapa badan yang mengatur kualitas dan ekspor komoditas kopi dan kopra,^[108] sembari melarang ekspor karet alam berkualitas rendah untuk mendorong hilirisasi industri karet.^[109] Soemitro juga mendorong pengurangan impor barang konsumsi dan peningkatan impor barang modal, dan bea masuk ditingkatkan sebagai pendapatan pemerintah.^[110] Kabinet Pembangunan I ini juga mencakup Mafia Berkeley, sekumpulan ekonom yang belajar di universitas-universitas barat dan sebagian pernah menjadi murid Soemitro.^[107][111] Selain sebagai Menperindag, Soemitro juga menjadi salah satu penasihat ekonomi Soeharto.^[112]

Pada tahun 1973, Soemitro dijadikan Menteri Riset dalam Kabinet Pembangunan II.^[113] Ada sejumlah pihak yang beranggapan bahwa perombakan ini disebabkan adanya pertidaksetujuan antara Soemitro dan Soeharto dalam kebijakan ekonomi.^[114] Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Riset, Soemitro memulai program penelitian nasional dalam bidang ekonomi yang melibatkan fakultas-fakultas ekonomi berbagai universitas di Indonesia, dengan tujuan membantu penyusunan program ekonomi pemerintah. Hal ini dilakukan Soemitro karena kekhawatirannya bahwa Rencana Pembangunan Lima Tahun Soeharto kurang memperhitungkan tren-tren dan kondisi ekonomi jangka panjang di Indonesia. Meskipun program ini berguna untuk pemerintah, Soemitro digantikan oleh B. J. Habibie dalam Kabinet Pembangunan III sehingga program tersebut dihentikan.^[113]

Di luar kariernya dalam struktur pemerintah, Soemitro juga terlibat dalam dunia usaha. Bersama dengan Mochtar Lubis, ia mendirikan Indoconsult Associates pada tahun 1967. Indoconsult Associates merupakan salah satu firma konsultan bisnis pertama di Indonesia.^[115] Soemitro juga terlibat dalam naiknya Grup Astra sejak tahun 1968, ketika Soemitro membantu grup tersebut memperoleh lisensi importir tunggal mobil Toyota. Keluarga Tjia pendiri Astra telah menjalin hubungan dengan Soemitro sejak jaman Orde Lama.^[116] Soemitro sempat menjabat presiden komisaris Astra pada tahun 1992.^[117] Dalam karier akademiknya, Soemitro menjadi salah satu pendiri organisasi akademis East Asian Economic Association (Asosiasi Ekonomi Asia Timur) pada tahun 1984, dan ditunjuk secara aklamasi menjadi ketua umum pertama organisasi tersebut.^[118]

Soemitro sering dianggap sebagai ekonom Indonesia yang paling berpengaruh, baik selama periode Orde Lama maupun Orde Baru.^{[16][119][120][121]} Setelah tidak lagi menjabat menteri, ia mulai khawatir akan struktur fundamental ekonomi Indonesia di bawah Soeharto. Meskipun industrialisasi berjalan cepat, Soemitro melihat munculnya kepentingan-kepentingan yang menguasai sejumlah industri, dan tidak setuju dengan kebijakan dagang pemerintah yang dianggapnya terlalu proteksionis.^[122] Ekonomi Indonesia pada masa itu dianggapnya rapuh dan hanya terlihat kuat di permukaan.^[123] Meskipun pengaruhnya dalam pemerintahan sudah turun drastis, ia mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah seperti program mobil nasional Timor dan para "pemburu rente". Setelah krisis finansial Asia menghantam Indonesia pada 1997-1998, Soemitro menyalahkan korupsi dan institusi-institusi nasional bermasalah atas kerasnya dampak krisis tersebut di Indonesia.^[122]

Selama di Rotterdam, Soemitro banyak membaca tulisan pemikir ekonomi seperti Karl Marx, Joseph Schumpeter, Eugen von Böhm-Bawerk, Irving Fisher, dan lainnya.^[124] Ia juga terpengaruh oleh para pemikir dari Fabian Society.^[125] Meskipun secara ideologis Soemitro tidak menyukai pembatasan perdagangan, ia juga menganggap bahwa kondisi politik dalam negeri tidak memungkinkan perdagangan bebas. Kebijakan Soemitro selama menjabat sebagai menteri di era Orde Lama menurutnya bertujuan untuk mengurangi pengaruh Belanda dalam ekonomi Indonesia.^[126] Soemitro mengaku bahwa pertentangannya dengan Syafruddin Prawiranegara terjadi karena Soemitro melihat kebijakan Syafruddin sebagai kelanjutan dari pemerintah kolonial.^[127] Dalam pandangan Soemitro, ekonomi kolonial Indonesia terbagi menjadi dua: ekonomi agraris yang ala kadarnya, dan ekonomi kapitalis yang terhubung dengan sistem perdagangan internasional. Untuk mengembangkan ekonomi, Soemitro mengikuti teori ekonomi William Arthur Lewis yang menyatakan bahwa pemerintah harus mendukung industrialisasi demi meningkatkan produktivitas tenaga kerja.^[128] Demi industrialisasi ini, Soemitro menjadi pendukung investasi asing, asalkan investasi tersebut disertai partisipasi modal dalam negeri, peningkatan sumber daya manusia, dan penginvestasian kembali sebagian laba dalam ekonomi Indonesia.^[129]

Karena Soemitro mengejar industrialisasi dan menyukai teknokrasi, ia lebih condong ke Blok Barat di Perang Dingin dan juga menjadi anti-komunis. Meskipun Soemitro secara politik berada di bawah naungan Partai Sosialis, ia tidak setuju dengan paham sosialisme demokratis yang umum di kalangan tokoh partai tersebut.^[125] Soemitro juga mendukung bentuk usaha koperasi untuk memajukan ekonomi pedesaan.^[130] Mengenai kebijakan pemerintah, Soemitro mendukung anggaran yang berimbang karena kekhawatirannya bahwa anggaran dapat dihabiskan oleh politikus tanpa disiplin fiskal. Meskipun begitu, anggaran pembangunan dianggapnya penting dan ia menolak pemangkasan anggaran tersebut.^[131] Karena kondisi ekonomi dan birokrasi Indonesia yang masih muda pada masanya, Soemitro berkesimpulan bahwa cara terbaik untuk memeratakan ekonomi adalah melalui serikat pekerja yang kuat, bukan melalui perpajakan.^[132]

Dua saudara laki-laki Sumitro, Subianto dan Sujono, aktif dalam gerakan pemuda Indonesia dan keduanya tewas dalam Pertempuran Lengkong pada tahun 1946.^[133] Ia menikahi Dora Marie Sigar, yang ditemuinya selama berada di Belanda—pada tanggal 7 Januari 1945. Mereka berasal dari etnis dan agama yang berbeda, Dora adalah seorang Kristen Manado, sedangkan Sumitro adalah seorang Muslim Jawa.^[134] Pasangan itu memiliki empat anak,^[135] termasuk Presiden Indonesia saat ini yang ke-8, Prabowo Subianto dan pengusaha Hashim Djojohadikusumo.^[136] Dari keempat anaknya, dua orang beragama Islam (namun salah satunya kemudian menjadi penganut Kristen Protestan yang lahir baru), dan dua orang beragama Kristen (yang keduanya beralih ke agama Katolik Roma setelah menikah dengan suami mereka masing-masing, seorang Katolik Jawa dan seorang pria Prancis, mengingat keduanya terlahir dan dibesarkan sebagai penganut Protestan).^[137] Keluarganya telah mengikuti Sumitro ke pengasingan menyusul kekalahan PRRI.^[138]

Keluarga Sumitro sering kali digambarkan sebagai sebuah dinasti politik; keterlibatan mereka dalam politik bermula dari ayahnya, Margono, dan merentang hingga empat generasi—mencakup para legislator pasca-Suharto seperti Rahayu Saraswati dan Aryo Djojohadikusumo (keduanya merupakan anak-anak Hashim).^[139] Prabowo juga menikahi Titiek Soeharto, salah satu putri Soeharto, meskipun mereka bercerai setelah lima belas tahun.^[140] Menyusul pemberhentian Prabowo dari militer akibat keterlibatannya dalam penculikan para aktivis pada akhir tahun 1990-an, Sumitro menulis untuk membela putranya, serta menuduh Wiranto (atasan Prabowo) atau B. J. Habibie (wakil presiden pada saat itu) telah menimpakan kesalahan kepada Prabowo.^[141] Adik Sumitro, Sukartini Djojohadikusumo, menjadi centenarian Indonesia pada tahun 2019.^[142]

Sumitro adalah pemain tenis yang antusias dan perokok berat.^[143] Ia telah menulis 130 buku dan artikel—sebagian besar mengenai masalah ekonomi—antara tahun 1942 dan 1994, serta menerbitkan otobiografinya pada tahun 2000.^[144] Ia meninggal dunia sesaat setelah tengah malam pada tanggal 9 Maret 2001 di Rumah Sakit Dharma Nugraha di Rawamangun, Jakarta Timur, akibat gagal jantung. Ia telah menderita penyakit jantung dan aterosklerosis selama beberapa waktu.^[16][144] Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bivak.^[145]

Ia menerima penghargaan baik dari dalam dan luar negeri^[146]

•  Indonesia :
  • Bintang Mahaputera Adipradana (1973)^[147]

•  Malaysia :
  • Panglima Mangku Negara (P.M.N.) (1977)^[148]
•  Thailand :
  • Knight Grand Cross of the Most Exalted Order of the White Elephant of Thailand (K.C.E.)
•  Belgia :
  • Grand Cross of the Order of the Crown
•  Tunisia :
  • Grand Officer of the Order of the Republic (1992)^[149]