Etika 📖 Wikipedia

Etika adalah kajian filsafati mengenai fenomena moral. Disebut pula filsafat moral, bidang ini menelaah pertanyaan-pertanyaan normatif tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia atau perilaku mana yang patut dinilai benar secara moral. Cabang-cabang utamanya mencakup etika normatif, etika terapan, dan metaetika.

Etika normatif berupaya menemukan asas-asas umum yang menuntun bagaimana manusia seharusnya bertindak. Etika terapan mengkaji persoalan etis yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti aborsi, perlakuan terhadap hewan, dan praktik-praktik bisnis. Metaetika menyelami asumsi dasar serta konsep-konsep yang menopang etika itu sendiri. Ia menanyakan apakah terdapat fakta moral yang objektif, bagaimana pengetahuan moral mungkin tercapai, dan bagaimana penilaian moral mampu menggerakkan kehendak manusia. Teori-teori normatif yang berpengaruh meliputi konsekuensialisme, deontologi, dan etika kebajikan. Bagi para pendukung konsekuensialisme, suatu tindakan benar bila ia membawa akibat terbaik. Kaum deontolog menitikberatkan pada tindakan itu sendiri, dengan menegaskan bahwa tindakan mesti mematuhi kewajiban, seperti berkata jujur dan menepati janji. Etika kebajikan memandang bahwa penjelmaan kebajikan, misalnya keberanian dan belas kasih, merupakan asas terdalam dari moralitas.

Etika berkaitan erat dengan teori nilai, yang menelaah hakikat serta ragam nilai, termasuk pertentangan antara nilai intrinsik dan nilai instrumental. Psikologi moral adalah bidang empiris yang berdekatan dengannya, dan meneliti proses-proses psikologis dalam moralitas, seperti penalaran dan pembentukan karakter. Etika deskriptif menggambarkan kode moral dan keyakinan dominan dalam berbagai masyarakat serta menimbang dimensi historisnya.

Sejarah etika bermula pada zaman kuno melalui pengembangan asas dan teori etis di Mesir Kuno, India, Tiongkok, dan Yunani. Masa ini menandai kemunculan ajaran-ajaran etis dalam Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, Daoisme, serta kontribusi para filsuf seperti Sokrates dan Aristoteles. Pada masa pertengahan, pemikiran etis sangat dipengaruhi ajaran keagamaan. Memasuki zaman modern, fokus tersebut bergeser menuju pendekatan yang lebih sekuler, yang menekankan pengalaman moral, alasan bertindak, dan konsekuensi dari perbuatan. Salah satu perkembangan berpengaruh pada abad ke-20 adalah kemunculan metaetika.

Etika, yang juga kerap disebut filsafat moral, adalah kajian mengenai gejala-gejala moral. Ia merupakan salah satu cabang utama filsafat dan menelaah hakikat moralitas serta asas-asas yang menuntun evaluasi moral terhadap tindakan, watak, dan institusi sosial. Etika mempertanyakan apa saja kewajiban manusia, perilaku mana yang benar atau keliru, dan bagaimana menjalani hidup yang baik. Beberapa pertanyaan kuncinya ialah “Bagaimana seseorang seharusnya hidup?” dan “Apa yang memberi makna bagi kehidupan?”.^[2] Dalam filsafat kontemporer, etika lazim dibagi menjadi etika normatif, etika terapan, dan metaetika.^[3]

Moralitas berbicara mengenai apa yang seharusnya dilakukan manusia, alih-alih apa yang sesungguhnya mereka lakukan, apa yang ingin mereka lakukan, atau apa yang dituntut oleh konvensi sosial. Sebagai bidang penyelidikan yang rasional dan sistematis, etika menelaah alasan-alasan praktis yang menjelaskan mengapa seseorang patut bertindak dengan satu cara dan bukan yang lain. Kebanyakan teori etis berupaya menangkap asas-asas universal yang mencerminkan sudut pandang umum tentang apa yang benar dan salah secara objektif.^[4] Dalam makna yang sedikit berbeda, istilah etika juga dapat merujuk pada teori etika tertentu yang tersusun sebagai sistem rasional asas moral, seperti etika Aristotelian, atau pada seperangkat kode moral yang diikuti masyarakat, kelompok sosial, atau profesi tertentu, seperti dalam etika kerja Protestan dan etika kedokteran.^[5]

Kata bahasa Inggris ethics berakar dari istilah Yunani Kuno êthos (ἦθοςcode: grc is deprecated ), yang bermakna 'karakter' dan 'watak pribadi'. Dari kata ini lahirlah istilah Yunani Kuno ēthikós (ἠθικόςcode: grc is deprecated ), yang kemudian diterjemahkan ke dalam Latin sebagai ethicacode: la is deprecated dan memasuki bahasa Inggris pada abad ke-15 melalui istilah Prancis Kuno éthiquecode: fr is deprecated .^[6] Istilah morality berasal dari kata Latin moraliscode: la is deprecated , yang berarti 'adat' dan 'karakter'. Kata ini masuk ke dalam bahasa Inggris pada masa Inggris Pertengahan melalui istilah Prancis Kuno moralitécode: fro is deprecated .^[7]

Istilah etika dan moralitas umumnya dipakai secara bergantian, namun sebagian filsuf membedakan keduanya. Menurut salah satu pandangan, moralitas menitikberatkan pada kewajiban moral yang dimiliki seseorang, sedangkan etika memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup gagasan tentang apa yang baik dan bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna. Perbedaan lain ialah bahwa kode etik dalam bidang tertentu, seperti bisnis dan lingkungan, biasanya disebut etika alih-alih moralitas, sebagaimana dalam etika bisnis dan etika lingkungan.^[8]

Etika normatif adalah kajian filsafati tentang perilaku etis dan menyelidiki asas-asas dasar moralitas. Tujuannya ialah menemukan serta membenarkan jawaban umum atas pertanyaan seperti “Bagaimana seseorang seharusnya hidup?” dan “Bagaimana manusia sepatutnya bertindak?”, biasanya dalam bentuk prinsip-prinsip universal atau tidak bergantung ranah yang menentukan apakah suatu tindakan benar atau salah.^[9] Misalnya, jika terdapat kesan kuat bahwa membakar seorang anak hanya untuk bersenang-senang adalah tindakan yang jahat, maka etika normatif berupaya menemukan asas yang lebih umum yang menjelaskan mengapa demikian, seperti prinsip bahwa seseorang tidak boleh menimbulkan penderitaan yang ekstrem pada pihak yang tak bersalah, yang pada gilirannya mungkin berakar pada prinsip yang lebih mendasar.^[10] Banyak teori etika normatif juga berupaya membimbing tindakan dengan menolong manusia membuat keputusan-keputusan moral.^[11]

Teori-teori dalam etika normatif menyatakan bagaimana manusia seharusnya bertindak atau perilaku macam apa yang layak dinilai benar. Ia tidak bermaksud menggambarkan bagaimana manusia biasanya bertindak, apa keyakinan moral masyarakat pada umumnya, bagaimana keyakinan tersebut berubah dari masa ke masa, atau kode etik apa yang dianut kelompok sosial tertentu. Topik-topik ini merupakan ranah etika deskriptif dan ditelaah dalam disiplin seperti antropologi, sosiologi, dan sejarah, bukan dalam etika normatif.^[12]

Sebagian sistem etika normatif merumuskan satu prinsip tunggal yang mencakup seluruh kemungkinan kasus. Sebagian lain merumuskan sejumlah kecil kaidah dasar yang menampung seluruh, atau setidaknya sebagian besar, pertimbangan moral yang penting.^[13] Salah satu kesulitan bagi sistem yang memiliki beberapa prinsip dasar ialah bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat bertentangan dalam situasi tertentu dan melahirkan dilema etis.^[14]

Beragam teori dalam etika normatif mengusulkan prinsip-prinsip berbeda sebagai dasar moralitas. Tiga aliran pemikiran yang paling berpengaruh ialah konsekuensialisme, deontologi, dan etika kebajikan.^[15] Ketiga aliran ini biasanya dipaparkan sebagai alternatif yang saling meniadakan, tetapi bergantung pada definisinya, mereka dapat saling tumpang tindih dan tidak selalu bersifat saling eksklusif.^[16] Dalam beberapa kasus, mereka berbeda dalam menilai tindakan mana yang benar atau salah. Dalam kasus lain, mereka justru menganjurkan tindakan yang sama tetapi memberikan pembenaran yang berbeda atas alasan kebenarannya.^[17]

Konsekuensialisme, yang juga dikenal sebagai etika teleologis,^[18][a] menyatakan bahwa moralitas bergantung pada konsekuensi. Dalam pandangan yang paling umum, suatu tindakan dianggap benar bila ia mengantarkan masa depan yang terbaik—yakni tidak ada pilihan lain yang menghasilkan akibat yang lebih baik.^[20] Inti pendekatan konsekuensialis ialah bahwa ia terlebih dahulu menggambarkan apa yang baik, lalu mendefinisikan apa yang benar berdasarkan apa yang baik tersebut.^[21] Misalnya, utilitarianisme klasik menyatakan bahwa kenikmatan adalah kebaikan, sehingga tindakan yang menghasilkan kenikmatan total terbesar adalah tindakan yang benar.^[22] Konsekuensialisme telah dibahas secara tidak langsung sejak lahirnya utilitarianisme klasik pada akhir abad ke-18. Analisis yang lebih gamblang muncul pada abad ke-20 ketika istilah ini diperkenalkan oleh G. E. M. Anscombe.^[23]

Kaum konsekuensialis biasanya memahami konsekuensi suatu tindakan dalam makna yang amat luas, mencakup seluruh rangkaian dampaknya. Pemahaman ini berakar pada gagasan bahwa tindakan mengubah dunia dengan melahirkan rantai peristiwa kausal yang takkan terjadi tanpa tindakan tersebut.^[24] Intuisi mendasar di balik konsekuensialisme adalah bahwa masa depan mesti dibentuk sedemikian rupa agar menghasilkan kemungkinan terbaik.^[25]

Tindakan itu sendiri umumnya tidak dianggap sebagai bagian dari konsekuensi. Artinya, bila suatu tindakan memiliki nilai intrinsik atau sebaliknya, hal itu tidak diperhitungkan sebagai faktor. Beberapa konsekuensialis melihat hal ini sebagai kelemahan, karena semua faktor yang relevan dengan nilai seharusnya diperhitungkan. Untuk menghindari persoalan ini, mereka memasukkan tindakan itu sendiri sebagai bagian dari konsekuensinya. Pendekatan lain yang berdekatan ialah mendefinisikan konsekuensialisme bukan berdasarkan “konsekuensi” tetapi “hasil”, di mana hasil mencakup tindakan beserta seluruh akibatnya.^[26]

Sebagian besar bentuk konsekuensialisme bersifat netral terhadap pelaku. Artinya, nilai konsekuensi dinilai dari sudut pandang yang tidak memihak: tindakan harus menghasilkan sesuatu yang baik secara umum, bukan hanya baik bagi pelakunya. Perdebatan muncul ketika mempertimbangkan apakah teori moral yang bersifat relatif terhadap pelaku, seperti egoisme etis, patut dihitung sebagai jenis konsekuensialisme.^[27]

Konsekuensialisme tidaklah tunggal, melainkan mewujud dalam aneka ragam rupa. Ragam jenis ini dibedakan berdasarkan entitas apa yang dievaluasi, konsekuensi apa yang dipertimbangkan, dan bagaimana mereka menakar nilai dari konsekuensi tersebut.^[28] Sebagian besar teori memusatkan penilaian pada nilai moral dari suatu tindakan. Kendati demikian, konsekuensialisme juga dapat didayagunakan untuk mengevaluasi motif, sifat karakter, aturan, serta kebijakan.^[29]

Banyak varian konsekuensialisme yang menakar nilai konsekuensi berdasarkan apakah hal tersebut memajukan kebahagiaan atau justru penderitaan. Namun, terdapat pula prinsip evaluatif alternatif, seperti pemuasan hasrat, otonomi, kebebasan, pengetahuan, persahabatan, keindahan, dan penyempurnaan diri.^[30] Beberapa bentuk konsekuensialisme berpegang teguh bahwa hanya ada satu sumber nilai.^[31] Yang paling terkemuka di antaranya adalah utilitarianisme klasik, yang mendalilkan bahwa nilai moral dari sebuah tindakan semata-mata bergantung pada kesenangan dan penderitaan yang ditimbulkannya.^[32] Sebuah pendekatan alternatif mengajukan bahwa terdapat banyak sumber nilai yang berbeda, yang kesemuanya berkontribusi pada satu nilai menyeluruh.^[31] Sebelum abad ke-20, para konsekuensialis hanya menaruh perhatian pada totalitas nilai atau kemaslahatan agregat. Namun, pada abad ke-20, pandangan-pandangan alternatif mulai berkembang dengan turut mempertimbangkan distribusi nilai. Salah satunya menyatakan bahwa distribusi barang yang merata jauh lebih baik daripada distribusi yang timpang, bahkan jika totalitas kemaslahatannya sama besar.^[33]

Perdebatan mengenai konsekuensi mana yang patut dinilai terus bergulir. Sebuah distingsi penting memisahkan antara konsekuensialisme tindakan dan konsekuensialisme aturan. Menurut konsekuensialisme tindakan, konsekuensi dari suatu tindakanlah yang menentukan nilai moralnya. Hal ini menyiratkan adanya hubungan langsung antara konsekuensi sebuah perbuatan dengan nilai moralnya. Sebaliknya, konsekuensialisme aturan berpandangan bahwa suatu tindakan dianggap benar apabila ia selaras dengan seperangkat aturan tertentu. Konsekuensialisme aturan menentukan aturan-aturan terbaik dengan menimbang hasil luarannya pada tingkat komunitas. Seseorang hendaknya mematuhi aturan yang mengarah pada konsekuensi terbaik apabila setiap orang dalam komunitas tersebut mematuhinya. Ini mengimplikasikan bahwa hubungan antara tindakan dan konsekuensinya bersifat tidak langsung. Sebagai contoh, jika berkata jujur adalah salah satu aturan terbaik, maka menurut konsekuensialisme aturan, seseorang wajib berkata jujur bahkan dalam kasus-kasus spesifik di mana berbohong mungkin akan menghasilkan konsekuensi yang lebih baik.^[34]

Perselisihan lain membentang antara konsekuensialisme aktual dan ekspektasi. Menurut pandangan tradisional, hanya konsekuensi aktual (nyata) dari sebuah tindakan yang memengaruhi nilai moralnya. Salah satu kesulitan dari pandangan ini adalah bahwa banyak konsekuensi yang tidak dapat diketahui sebelumnya. Artinya, dalam beberapa kasus, bahkan tindakan yang direncanakan dengan matang dan berniat baik bisa menjadi salah secara moral jika secara tak sengaja berujung pada hasil yang negatif. Sebuah perspektif alternatif menyatakan bahwa yang terpenting bukanlah konsekuensi aktual, melainkan konsekuensi yang diharapkan (ekspektasi). Pandangan ini memperhitungkan bahwa ketika memutuskan apa yang harus dilakukan, manusia harus bergantung pada pengetahuan mereka yang terbatas mengenai totalitas konsekuensi dari tindakan mereka. Menurut pandangan ini, suatu tindakan dapat memiliki nilai moral positif meskipun mengarah pada hasil keseluruhan yang negatif, asalkan tindakan tersebut memiliki nilai yang diharapkan paling tinggi; misalnya, karena hasil negatif tersebut tidak dapat diantisipasi atau kecil kemungkinannya untuk terjadi.^[35]

Perbedaan selanjutnya memisahkan konsekuensialisme pemaksimalan dan pemuasan. Menurut konsekuensialisme pemaksimalan, hanya tindakan terbaik yang dimungkinkanlah yang diizinkan secara moral. Ini berarti bahwa tindakan dengan konsekuensi positif sekalipun dianggap salah jika terdapat alternatif lain dengan konsekuensi yang lebih baik. Salah satu kritik terhadap konsekuensialisme pemaksimalan adalah bahwa ia terlalu menuntut karena mengharuskan orang melakukan jauh lebih banyak daripada yang diharapkan secara sosial. Sebagai contoh, jika tindakan terbaik bagi seseorang dengan gaji yang layak adalah menyumbangkan 70% pendapatannya untuk amal, maka akan dianggap salah secara moral jika ia hanya menyumbangkan 65%. Sebaliknya, konsekuensialisme pemuasan hanya mensyaratkan bahwa suatu tindakan itu "cukup baik", meskipun bukan alternatif terbaik yang mungkin dilakukan. Menurut pandangan ini, adalah mungkin bagi seseorang untuk melakukan lebih dari sekadar apa yang diwajibkan secara moral.^[36][b]

Mohisme dalam filsafat Tiongkok kuno merupakan salah satu bentuk paling awal dari konsekuensialisme. Pemikiran ini muncul pada abad ke-5 SM dan berargumen bahwa tindakan politik hendaknya memajukan keadilan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.^[38]

Bentuk konsekuensialisme yang paling masyhur adalah utilitarianisme. Dalam wujud klasiknya, ia merupakan konsekuensialisme tindakan yang memandang kebahagiaan sebagai satu-satunya sumber nilai intrinsik. Hal ini bermakna bahwa suatu tindakan dianggap benar secara moral apabila ia menghasilkan "kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar" dengan cara meningkatkan kebahagiaan dan mereduksi penderitaan. Kaum utilitarian tidak menyangkal bahwa hal-hal lain juga memiliki nilai, seperti kesehatan, persahabatan, dan pengetahuan. Namun, mereka menolak anggapan bahwa hal-hal tersebut memiliki nilai intrinsik. Alih-alih, mereka berpendapat bahwa hal-hal itu memiliki nilai ekstrinsik karena pengaruhnya terhadap kebahagiaan dan penderitaan. Dalam hal ini, segala sesuatu itu didambakan sebagai sarana, namun tidak seperti kebahagiaan, bukan sebagai tujuan akhir.^[39] Pandangan yang menyatakan bahwa kesenangan adalah satu-satunya hal dengan nilai intrinsik disebut sebagai hedonisme etis atau hedonisme evaluatif.^[40]

Jeremy Bentham dan John Stuart Mill adalah bapak pendiri utilitarianisme klasik.^[41]

Utilitarianisme klasik pada mulanya dirumuskan oleh Jeremy Bentham pada penghujung abad ke-18 dan dikembangkan lebih lanjut oleh John Stuart Mill. Bentham memperkenalkan kalkulus hedonik untuk menakar nilai dari konsekuensi. Dua aspek kunci dari kalkulus hedonik adalah intensitas dan durasi kesenangan. Menurut pandangan ini, sebuah pengalaman yang menyenangkan memiliki nilai tinggi jika memiliki intensitas yang tinggi dan berlangsung dalam waktu yang lama. Sebuah kritik umum terhadap utilitarianisme Bentham berargumen bahwa fokusnya pada intensitas kesenangan justru mempromosikan gaya hidup amoral yang berpusat pada pemanjaan kepuasan indrawi. Mill menanggapi kritik ini dengan membedakan antara kesenangan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Ia menyatakan bahwa kesenangan yang lebih tinggi, seperti kepuasan intelektual membaca buku, lebih berharga ketimbang kesenangan yang lebih rendah, seperti kenikmatan indrawi dari makanan dan minuman, bahkan jika intensitas dan durasinya sama.^[42] Sejak perumusan aslinya, banyak variasi utilitarianisme telah berkembang, termasuk perbedaan antara tindakan dan utilitarianisme aturan serta antara utilitarianisme pemaksimalan dan pemuasan.^[43]

Deontologi menakar kebenaran moral dari tindakan manusia dengan berlandaskan pada seperangkat norma atau prinsip. Norma-norma ini menguraikan prasyarat mutlak yang wajib dipatuhi oleh setiap tindakan.^[44] Di dalamnya tercakup prinsip-prinsip seperti berkata jujur, menepati janji, dan tidak secara sengaja mencelakai sesama.^[45] Berbeda dari kaum konsekuensialis, para deontolog berpegang teguh bahwa validitas prinsip moral umum tidaklah bergantung secara langsung pada konsekuensi yang ditimbulkannya. Mereka menyatakan bahwa prinsip-prinsip ini harus ditaati dalam setiap keadaan, sebab prinsip tersebut menyuarakan bagaimana suatu tindakan itu benar atau salah pada hakikatnya. Menurut filsuf moral David Ross, mengingkari janji adalah sebuah kesalahan, bahkan jika tak ada kerugian yang timbul karenanya.^[46] Kaum deontolog menaruh minat pada tindakan mana yang benar, dan kerap kali mengakui adanya jurang pemisah antara apa yang benar dan apa yang baik.^[47] Banyak di antaranya berfokus pada larangan dan menjabarkan tindakan mana yang terlarang dalam segala situasi dan kondisi.^[48]

Teori deontologi yang berpusat pada agen memusatkan perhatian pada sosok yang bertindak serta kewajiban yang mereka emban. Teori yang berpusat pada agen sering kali menyoroti motif dan niat di balik tindakan manusia, menekankan betapa pentingnya bertindak berdasarkan alasan yang benar. Teori ini cenderung bersifat relatif terhadap agen, yang bermakna bahwa alasan mengapa seseorang harus bertindak bergantung pada keadaan pribadi mereka. Sebagai tamsil, seorang orang tua memikul kewajiban khusus terhadap anaknya sendiri, sementara orang asing tidak memiliki kewajiban semacam itu terhadap anak yang tidak ia kenal. Sebaliknya, teori yang berpusat pada pasien menitikberatkan pada orang-orang yang terdampak oleh tindakan serta hak-hak yang mereka miliki. Salah satu contohnya adalah tuntutan untuk memperlakukan orang lain sebagai tujuan, dan bukan semata-mata sebagai sarana untuk mencapai tujuan.^[49] Persyaratan ini dapat digunakan untuk berargumen, misalnya, bahwa membunuh seseorang yang menolak untuk mati adalah salah, bahkan jika tindakan tersebut dapat menyelamatkan nyawa beberapa orang lainnya. Teori deontologi yang berpusat pada pasien lazimnya bersifat netral terhadap agen, yang berarti teori ini berlaku setara bagi setiap orang dalam suatu situasi, terlepas dari peran atau kedudukan khusus mereka.^[50]

Immanuel Kant (1724–1804) adalah salah satu deontolog paling terkemuka.^[51] Ia menyatakan bahwa pencapaian hasil yang didambakan manusia, semisal kebahagiaan, bukanlah tujuan utama dari tindakan moral. Alih-alih, ia berargumen bahwa terdapat prinsip-prinsip universal yang berlaku bagi siapa saja, terlepas dari hasrat-hasrat mereka. Ia menggunakan istilah imperatif kategoris bagi prinsip-prinsip ini, dengan menyatakan bahwa prinsip tersebut bersumber pada struktur akal budi praktis dan berlaku benar bagi seluruh agen rasional. Menurut Kant, bertindak secara moral adalah bertindak selaras dengan akal budi sebagaimana diekspresikan oleh prinsip-prinsip ini^[52], sementara melanggarnya adalah tindakan yang amoral sekaligus irasional.^[53]

Kant menyajikan beberapa rumusan mengenai imperatif kategoris. Satu rumusan menyatakan bahwa seseorang hendaknya hanya mengikuti maksim^[c] yang dapat diuniversalkan. Ini berarti bahwa orang tersebut akan menghendaki agar setiap orang mengikuti maksim yang sama sebagai hukum universal yang berlaku bagi siapa saja. Rumusan lain menyatakan bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain senantiasa sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan tidak pernah semata-mata sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Rumusan ini berfokus pada penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain demi kepentingan mereka sendiri, alih-alih memanfaatkan mereka demi mengejar tujuan-tujuan pribadi.^[55]

Dalam kedua kasus tersebut, Kant mengatakan bahwa yang terpenting adalah memiliki kehendak baik. Seseorang memiliki kehendak baik apabila mereka menghormati hukum moral serta membentuk niat dan motif mereka selaras dengannya. Kant menyatakan bahwa tindakan yang dimotivasi dengan cara demikian adalah baik tanpa syarat, yang bermakna bahwa tindakan tersebut tetaplah baik bahkan dalam kasus-kasus di mana ia berujung pada konsekuensi yang tak diinginkan.^[56]

Teori perintah ilahi mendalilkan bahwa Tuhan adalah hulu dari moralitas. Teori ini menyatakan bahwa hukum-hukum moral sejatinya adalah titah ilahi dan bahwa bertindak secara moral bermakna tunduk dan patuh pada kehendak Tuhan. Kendati seluruh teoretikus perintah ilahi sepakat bahwa moralitas bergantung pada Tuhan, terdapat perselisihan mengenai isi pasti dari titah ilahi tersebut, dan para teoretikus yang berasal dari agama berbeda cenderung mengajukan hukum moral yang berbeda pula.^[57] Sebagai tamsil, para teoretikus perintah ilahi dari tradisi Kristen dan Yahudi mungkin berargumen bahwa Sepuluh Perintah Allah mengekspresikan kehendak Tuhan^[58] sementara umat Muslim mungkin menempatkan peran ini pada ajaran-ajaran Al-Qur'an.^[59]

Kaum kontraktualis menampik sandaran pada Tuhan sebagai sumber moralitas dan sebaliknya berargumen bahwa moralitas didasarkan pada kontrak sosial yang tersurat maupun tersirat antarmanusia. Mereka menyatakan bahwa persetujuan aktual atau hipotetis terhadap kontrak inilah yang menjadi sumber norma dan kewajiban moral. Untuk menentukan kewajiban apa yang dimiliki manusia, kaum kontraktualis sering kali mengandalkan sebuah eksperimen pikiran mengenai apa yang akan disepakati oleh manusia rasional dalam kondisi yang ideal. Misalnya, jika mereka sepakat bahwa orang tidak boleh berbohong, maka timbullah kewajiban moral untuk menahan diri dari berdusta. Karena ketergantungannya pada persetujuan, kontraktualisme sering dipahami sebagai bentuk deontologi yang berpusat pada pasien.^[60][d] Teoretikus kontrak sosial yang termasyhur meliputi Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan John Rawls.^[62]

Etika diskursus juga memusatkan perhatian pada kesepakatan sosial mengenai norma moral, namun menyatakan bahwa kesepakatan ini didasarkan pada rasionalitas komunikatif. Ia berikhtiar untuk merumuskan norma moral bagi masyarakat modern yang pluralistik, yang memayungi keragaman sudut pandang. Sebuah norma moral universal dipandang sah apabila seluruh partisipan diskursus rasional menyetujui atau akan menyetujuinya. Dengan demikian, moralitas tidak dipaksakan oleh otoritas moral tunggal, melainkan lahir dari diskursus moral di dalam masyarakat. Diskursus ini hendaknya bertujuan untuk membangun sebuah situasi tutur ideal demi menjamin keadilan dan inklusivitas. Secara khusus, hal ini bermakna bahwa para partisipan diskursus bebas untuk menyuarakan pendapat mereka yang berbeda tanpa paksaan, namun pada saat yang sama dituntut untuk membenarkan pendapat tersebut menggunakan argumentasi rasional.^[63]

Perhatian utama etika kebajikan adalah bagaimana kebajikan terwujud dalam tindakan. Karena itu, pendekatan ini tidak secara langsung menitikberatkan pada konsekuensi tindakan ataupun pada kewajiban moral yang bersifat universal.^[64] Kebajikan adalah sifat karakter positif seperti kejujuran, keberanian, kebaikan, dan belas kasih. Kebajikan lazim dipahami sebagai disposisi untuk merasakan, mempertimbangkan, dan bertindak dengan cara tertentu, yang dijalani dengan komitmen sepenuh hati. Kebajikan berlawanan dengan keburukan, yakni sifat-sifat yang merusaknya.^[65]

Para pemikir etika kebajikan umumnya berpendapat bahwa memiliki kebajikan saja tidaklah cukup. Kebajikan harus mewujud dalam tindakan. Faktor penting dalam hal ini adalah kebijaksanaan praktis, yang disebut phronesis, yaitu kemampuan mengetahui kapan, bagaimana, dan kebajikan mana yang layak diungkapkan. Kekurangan kebijaksanaan praktis dapat membuat seseorang yang berani justru bertindak keliru secara moral dengan mengambil risiko yang tidak perlu, yang seharusnya dapat dihindari.^[66]

Berbagai aliran etika kebajikan berbeda dalam memahami kebajikan dan perannya dalam kehidupan praktis. Eudaimonisme adalah bentuk awal teori kebajikan yang berkembang dalam filsafat Yunani Kuno dan menautkan perilaku berbudi kepada kebahagiaan. Aliran ini menyatakan bahwa manusia berkembang dengan hidup dalam kebajikan. Teori-teori eudaimonis sering berpendapat bahwa kebajikan adalah potensi positif yang berdiam dalam kodrat manusia, dan mengaktualisasi potensi itu menghasilkan kehidupan yang baik dan membahagiakan.^[67] Teori yang berpusat pada agen, sebaliknya, melihat kebahagiaan hanya sebagai dampak sampingan dan lebih menekankan sifat-sifat luhur serta karakter motivasional yang tampil ketika seseorang bertindak. Pendekatan ini sering dipadukan dengan gagasan bahwa kita dapat belajar dari individu-individu istimewa mengenai seperti apa sifat-sifat tersebut.^[67] Etika kepedulian feminis merupakan bentuk lain dari etika kebajikan. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan interpersonal dan menyatakan bahwa kebaikan hati melalui kepedulian terhadap kesejahteraan sesama adalah salah satu kebajikan yang paling mendasar.^[68]

Aliran-aliran etika kebajikan yang berpengaruh dalam filsafat kuno mencakup Aristotelianisme dan Stokisime. Menurut Aristoteles (384–322 SM), setiap kebajikan^[e] merupakan jalan tengah antara dua bentuk keburukan: kelebihan dan kekurangan. Misalnya, keberanian adalah kebajikan yang berada di antara keadaan kurang berani (kepenakutan) dan keadaan berlebihan dalam keberanian (kecerobohan). Aristoteles berpandangan bahwa tindakan berbudi membawa kebahagiaan dan membuat manusia berkembang dalam kehidupan.^[70] Aliran Stoa muncul sekitar 300 SM^[71] dan mengajarkan bahwa melalui kebajikan semata, manusia dapat mencapai kebahagiaan yang ditandai oleh ketenangan batin bebas dari gejolak emosi. Kaum Stoa menekankan rasionalitas dan penguasaan diri untuk mencapai keadaan ini.^[72] Pada paruh kedua abad ke-20, etika kebajikan mengalami kebangkitan kembali berkat pemikir seperti Elizabeth Anscombe, Philippa Foot, Alasdair MacIntyre, dan Martha Nussbaum.^[73]

Terdapat beragam mazhab etika normatif lainnya di luar tiga tradisi utama tersebut. Etika pragmatis memusatkan perhatian pada peran praktik dan berpegang teguh bahwa salah satu tugas kunci etika adalah mengurai permasalahan praktis dalam situasi konkret. Ia memiliki kemiripan tertentu dengan utilitarianisme dalam fokusnya terhadap konsekuensi, namun lebih berkonsentrasi pada bagaimana moralitas terjalin dalam dan relatif terhadap konteks sosial dan budaya. Kaum pragmatis cenderung memberikan bobot lebih pada kebiasaan ketimbang pertimbangan sadar dan memahami moralitas sebagai suatu kebiasaan yang hendaknya dibentuk dengan cara yang tepat.^[74]

Etika pascamodern sejalan dengan etika pragmatis perihal relativitas budaya dalam moralitas. Ia menolak gagasan adanya prinsip moral objektif yang berlaku secara universal bagi semua budaya dan tradisi. Ia menegaskan bahwa tiada satu pun kode etik yang koheren, sebab moralitas itu sendiri irasional dan manusia adalah makhluk yang ambivalen secara moral.^[75] Alih-alih demikian, etika pascamodern berfokus pada bagaimana tuntutan moral muncul dalam situasi spesifik tatkala seseorang berjumpa dengan orang lain.^[76]

Egoisme etis adalah pandangan bahwa manusia hendaknya bertindak demi kepentingan diri mereka sendiri atau bahwa suatu tindakan itu benar secara moral jika pelakunya bertindak demi keuntungan pribadi. Ia berbeda dari egoisme psikologis, yang menyatakan bahwa orang pada kenyataannya mengikuti kepentingan diri mereka tanpa mengklaim bahwa mereka "seharusnya" melakukan hal itu. Para penganut egoisme etis boleh jadi bertindak selaras dengan harapan moral yang umum diterima dan menguntungkan orang lain, misalnya dengan menepati janji, membantu teman, dan bekerja sama dengan sesama. Namun, mereka melakukan hal tersebut semata-mata sebagai sarana untuk memajukan kepentingan diri mereka sendiri. Egoisme etis kerap dikritik sebagai posisi yang amoral dan kontradiktif.^[77]

Etika normatif menempati posisi sentral dalam sebagian besar agama. Aspek kunci dari etika Yahudi adalah mematuhi 613 perintah Tuhan sesuai dengan kewajiban Mitzvah yang termaktub dalam Taurat dan untuk memikul tanggung jawab atas kesejahteraan sosial.^[78] Etika Kristen tidak terlalu menekankan kepatuhan pada hukum yang kaku, melainkan mengajarkan praktik cinta kasih tanpa pamrih, seperti pada Perintah Terutama untuk "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri".^[79] Rukun Islam membentuk kerangka dasar etika Muslim dan berfokus pada praktik iman, doa, sedekah, puasa selama Ramadan, dan ziarah ke Mekkah.^[80]

Umat Buddha menekankan pentingnya welas asih dan cinta kasih terhadap semua makhluk hidup.^[81] Pandangan serupa ditemukan dalam Jainisme, yang menjadikan tanpa-kekerasan sebagai kebajikan utamanya.^[82] Kewajiban adalah aspek sentral dalam etika Hindu dan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sosial, yang dapat bervariasi tergantung pada kelas sosial seseorang dan tahap kehidupannya.^[83] Konfusianisme memberikan penekanan besar pada keharmonisan dalam masyarakat dan memandang kemurahan hati sebagai kebajikan kunci.^[84] Taoisme memperluas pentingnya hidup dalam harmoni hingga mencakup seluruh dunia dan mengajarkan bahwa manusia hendaknya mempraktikkan tindakan tanpa usaha dengan mengikuti arus alami semesta.^[85] Sistem kepercayaan pribumi, seperti filsafat penduduk asli Amerika dan filosofi Ubuntu Afrika, sering kali menekankan kesalingterhubungan semua makhluk hidup dan lingkungan sembari menegaskan pentingnya hidup selaras dengan alam.^[86]

Metaetika adalah cabang etika yang menelaah hakikat, landasan, dan cakupan dari penilaian moral, konsep-konsep, serta nilai-nilai. Fokusnya bukan pada tindakan mana yang benar, melainkan pada makna dari “kebenaran” suatu tindakan, dan apakah penilaian moral bersifat objektif serta dapat benar sama sekali. Metaetika juga menyigi makna dari moralitas dan istilah-istilah moral lain.^[87] Metaetika merupakan sebuah metateori yang bergerak pada tingkat abstraksi lebih tinggi daripada etika normatif dengan menyelidiki asumsi-asumsi dasarnya. Teori-teori metaetis umumnya tidak secara langsung memutuskan teori etika normatif mana yang benar. Namun demikian, teori metaetis tetap dapat memengaruhi teori-teori normatif dengan menelaah prinsip-prinsip fondasionalnya.^[88]

Metaetika bersinggungan dengan berbagai cabang filsafat. Pada ranah ontologi,^[f] metaetika mengkaji apakah terdapat fakta moral yang objektif.^[90] Dalam ranah semantik, ia menanyakan makna istilah moral serta apakah pernyataan moral memiliki nilai kebenaran.^[91] Sisi epistemologis dari metaetika membahas apakah dan bagaimana manusia dapat memperoleh pengetahuan moral.^[92] Metaetika bersentuhan pula dengan psikologi karena memeriksa bagaimana penilaian moral menggerakkan seseorang untuk bertindak. Ia juga beririsan dengan antropologi karena berupaya menjelaskan bagaimana perbedaan lintas budaya memengaruhi penilaian moral.^[93]

Metaetika menelaah konsep-konsep etis dasar serta jalinannya. Etika terutama berkaitan dengan pernyataan normatif tentang apa yang seharusnya terjadi, sebagai kontras dengan pernyataan deskriptif, yang menyatakan apa yang memang terjadi.^[95][g] Kewajiban dan obligasi menyatakan tuntutan tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia.^[98] Kewajiban kadang dipandang sebagai pasangan dari hak, yang selalu menyertainya. Menurut pandangan ini, seseorang berkewajiban memberi manfaat kepada orang lain bila orang tersebut memiliki hak untuk menerima manfaat itu.^[99]

Obligasi dan izin adalah dua istilah kontras yang dapat didefinisikan melalui satu sama lain: seseorang wajib melakukan sesuatu bila ia tidak diizinkan untuk tidak melakukannya, dan seseorang dikatakan diizinkan melakukan sesuatu bila ia tidak diwajibkan untuk tidak melakukannya.^[100][h] Beberapa pemikir mendefinisikan obligasi berdasarkan nilai atau apa yang baik. Dalam pemakaian umum, baik beroposisi dengan buruk, sedangkan untuk menggambarkan karakter atau niat manusia, istilah kejahatan lebih sering digunakan ketimbang buruk.^[101]

Obligasi digunakan untuk menilai status moral dari tindakan, motif, dan sifat karakter tertentu.^[102] Suatu tindakan dinilai benar secara moral apabila selaras dengan obligasi seseorang, dan salah bila melanggarnya.^[103] Supererogasi merupakan status moral khusus yang berlaku ketika seseorang melakukan lebih dari apa yang secara moral dituntut darinya.^[104] Untuk menjadi bertanggung jawab secara moral atas suatu tindakan biasanya berarti seseorang memiliki dan menggunakan kapasitas tertentu atau bentuk kendali tertentu.^[i] Ketika seseorang bertanggung jawab secara moral, maka layak bagi kita untuk memberikan tanggapan tertentu, misalnya pujian atau celaan.^[106]

Perdebatan besar dalam metaetika berkisar pada status ontologis moralitas: apakah nilai dan prinsip etis sungguh-sungguh nyata. Perdebatan ini meninjau apakah sifat-sifat moral ada sebagai ciri objektif yang berdiri sendiri, terlepas dari pikiran dan budaya manusia, alih-alih sebagai konstruksi subjektif atau ungkapan dari preferensi pribadi maupun norma-norma sosial.^[107]

Kaum realis moral menerima gagasan bahwa terdapat fakta moral yang objektif. Pandangan ini menyiratkan bahwa nilai moral merupakan aspek realitas yang independen dari pikiran, dan bahwa terdapat fakta mutlak mengenai benar atau tidaknya suatu tindakan. Konsekuensinya, tuntutan moral memiliki status ontologis yang sama dengan fakta non-moral: adalah fakta objektif bahwa seseorang diwajibkan menepati janji, sama seperti fakta objektif bahwa suatu benda berbentuk persegi panjang.^[107] Realisme moral kerap dikaitkan dengan keyakinan bahwa terdapat prinsip etika universal yang berlaku bagi semua orang tanpa kecuali.^[108] Pandangan ini mengimplikasikan bahwa bila dua orang berselisih dalam penilaian moral, setidaknya salah satu dari mereka keliru. Pengamatan ini kadang dipakai untuk menyerang realisme moral, sebab perbedaan moral amat luas dijumpai dalam berbagai ranah.^[109]

Kaum relativis moral menolak bahwa moralitas merupakan ciri objektif dari realitas. Mereka berpendapat bahwa prinsip moral adalah penemuan manusia. Ini berarti bahwa suatu perilaku tidak benar atau salah secara objektif, melainkan hanya benar atau salah secara subjektif relatif terhadap suatu sudut pandang tertentu. Sudut pandang moral dapat berbeda antara individu, budaya, dan periode sejarah.^[110] Misalnya, pernyataan moral seperti “Perbudakan itu salah” atau “Bunuh diri diperbolehkan” dapat benar di satu budaya namun salah di budaya lain.^[111][j] Beberapa relativis moral berpendapat bahwa sistem moral dibentuk untuk melayani tujuan-tujuan tertentu, seperti koordinasi sosial. Menurut pandangan ini, masyarakat yang berbeda—bahkan kelompok sosial yang berbeda di dalam satu masyarakat—mendirikan sistem moral yang berlainan berdasarkan tujuan mereka yang tak serupa.^[113] Emotivisme menawarkan penjelasan berbeda, menyatakan bahwa moralitas berakar pada emosi moral yang tidak selalu sama pada setiap orang.^[114]

Kaum nihilistis moral menolak keberadaan fakta moral. Mereka menampik baik fakta moral objektif yang dibela oleh realisme moral maupun fakta moral subjektif yang dibela oleh relativisme moral. Mereka menganggap bahwa asumsi-asumsi dasar di balik klaim moral keliru sejak awal. Beberapa di antara mereka menyimpulkan bahwa, akibatnya, segala sesuatu diperbolehkan. Pandangan yang sedikit berbeda menekankan bahwa nihilisme moral bukanlah posisi moral tentang apa yang boleh dan tidak boleh, melainkan penolakan terhadap seluruh posisi moral itu sendiri.^[115] Nihilisme moral, seperti relativisme moral, mengakui bahwa manusia menilai tindakan sebagai benar atau salah dari sudut pandang yang berbeda. Namun, ia menolak bahwa praktik ini berhubungan dengan moralitas; ia memandangnya hanya sebagai salah satu bentuk perilaku manusia semata.^[116]

Salah satu pertentangan mendasar di antara para realis moral adalah antara naturalisme dan non-naturalisme. Naturalisme berpendapat bahwa sifat-sifat moral adalah sifat-sifat alamiah yang dapat dijangkau melalui pengamatan empiris. Sifat-sifat tersebut serupa dengan sifat-sifat alamiah yang diselidiki oleh ilmu-ilmu alam, seperti warna dan bentuk.^[117] Beberapa naturalis moral berpendapat bahwa sifat moral adalah jenis sifat alamiah yang unik dan mendasar.^[k] Pandangan lain menyatakan bahwa sifat moral memang nyata, tetapi bukan bagian fundamental dari realitas dan dapat direduksi menjadi sifat-sifat alamiah lain, misalnya sifat-sifat yang menggambarkan sebab-sebab munculnya kenikmatan dan rasa sakit.^[119]

Non-naturalisme berpendapat bahwa sifat-sifat moral merupakan bagian dari realitas dan bahwa ciri-ciri moral tidak identik dengan sifat-sifat alamiah serta tidak dapat direduksi kepadanya. Pandangan ini biasanya lahir dari gagasan bahwa sifat-sifat moral itu unik karena mengungkapkan apa yang seharusnya terjadi.^[120] Para pendukung posisi ini kerap menegaskan keunikan tersebut dengan menyatakan bahwa merupakan sebuah kekeliruan untuk mendefinisikan etika dalam istilah-istilah alamiah atau untuk menyimpulkan pernyataan preskriptif dari pernyataan deskriptif.^[121]

Perdebatan metaetika antara kognitivisme dan non-kognitivisme berkisar pada makna pernyataan moral dan merupakan bagian dari kajian tentang semantik. Menurut kognitivisme, pernyataan moral seperti "Aborsi itu keliru secara moral" dan "Berperang tidak pernah dapat dibenarkan secara moral" bersifat truth-apt, yakni memiliki nilai kebenaran: masing-masing dapat bernilai benar atau salah. Kognitivisme menegaskan bahwa pernyataan moral memang memiliki nilai kebenaran, namun tidak berurusan dengan nilai mana yang mereka miliki. Pandangan ini kerap dipahami sebagai posisi bawaan, karena pernyataan moral tampak serupa dengan pernyataan lain, seperti "Aborsi adalah sebuah prosedur medis" atau "Berperang adalah keputusan politik", yang jelas memiliki nilai kebenaran.^[122]

Ada kedekatan antara teori semantik kognitivisme dan teori ontologis realisme moral. Para realis moral berpendapat bahwa fakta-fakta moral benar-benar ada. Hal ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa pernyataan moral dapat bernilai benar atau salah: sebuah pernyataan benar bila selaras dengan fakta, dan salah bila bertentangan dengannya. Karena itu, para filsuf yang menerima salah satu teori sering kali menerima teori lainnya pula. Pengecualiannya adalah teori kekeliruan, yang memadukan kognitivisme dengan nihilisme moral dengan menyatakan bahwa semua pernyataan moral itu keliru karena tidak ada fakta moral sama sekali.^[123]

Non-kognitivisme berpandangan bahwa pernyataan moral tidak memiliki nilai kebenaran. Menurut pandangan ini, pernyataan "Pembunuhan itu salah" tidak benar dan tidak pula salah. Beberapa non-kognitivis berpendapat bahwa pernyataan moral sama sekali tidak memiliki makna. Tafsir lain menyatakan bahwa pernyataan moral memiliki jenis makna yang berbeda. Emotivisme menyatakan bahwa pernyataan moral mengartikulasikan sikap emosional. Dalam pandangan ini, pernyataan "Pembunuhan itu salah" mengekspresikan bahwa penuturnya memiliki sikap moral negatif terhadap pembunuhan atau tidak menyetujuinya. Preskriptivisme, sebaliknya, memahami pernyataan moral sebagai perintah. Menurut pandangan ini, ketika seseorang menyatakan "Pembunuhan itu salah", ia sedang mengekspresikan perintah seperti "Jangan melakukan pembunuhan".^[124]

Epistemologi etika mengkaji apakah, atau bagaimana, seseorang dapat mengetahui kebenaran moral. Pandangan fondasionalis menyatakan bahwa sebagian keyakinan moral bersifat dasar dan tidak memerlukan pembenaran lebih lanjut. Intuisionisme etis adalah salah satu pandangan tersebut, yang beranggapan bahwa manusia memiliki fakultas kognitif khas yang memungkinkan mereka mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Para intuisionis sering berpendapat bahwa kebenaran moral umum, seperti “Berbohong itu salah”, adalah swabukti dan bahwa kita dapat mengetahuinya tanpa bergantung pada pengalaman empiris. Posisi fondasionalis lain menitikberatkan bukan pada intuisi umum, melainkan pada pengamatan partikular. Ia menyatakan bahwa ketika seseorang berhadapan dengan situasi moral yang konkret, ia dapat menangkap apakah tindakan yang terjadi berada pada sisi yang benar atau yang salah.^[125]

Berlawanan dengan fondasionalis, para koherenis berpendapat bahwa tidak ada keyakinan moral yang bersifat dasar. Mereka menyatakan bahwa keyakinan membentuk jejaring kompleks yang saling menopang dan saling membenarkan. Dalam pandangan ini, sebuah keyakinan moral hanya dapat menjadi pengetahuan jika ia selaras dengan seluruh keyakinan lain dalam jejaring tersebut.^[125] Para skeptikus moral berpandangan bahwa manusia tidak mampu membedakan perilaku yang benar dari yang salah, sehingga menolak kemungkinan adanya pengetahuan moral. Keberatan umum terhadap skeptisisme moral menyatakan bahwa posisi tersebut dapat menjerumuskan seseorang pada perilaku yang amoral.^[126]

Eksperimen pemikiran digunakan sebagai suatu metode dalam etika untuk menimbang teori-teori yang saling bersaing. Ia biasanya menyajikan situasi imajinatif yang melibatkan sebuah dilema etis dan menelusuri bagaimana intuisi manusia tentang benar dan salah berubah berdasarkan rincian-rincian tertentu dalam situasi tersebut.^[127] Contohnya, dalam masalah troli Philippa Foot, seseorang dapat menarik sebuah tuas untuk mengalihkan arah troli dari satu rel ke rel lain, sehingga mengorbankan satu nyawa demi menyelamatkan lima. Skenario ini menelusuri bagaimana perbedaan antara melakukan bahaya dan membiarkan bahaya terjadi memengaruhi kewajiban moral.^[128] Eksperimen pikiran lain, yang diajukan oleh Judith Jarvis Thomson, menelaah implikasi moral aborsi dengan membayangkan situasi di mana seseorang terhubung, tanpa persetujuan, dengan seorang pemain biola yang sakit parah. Dalam skenario ini, sang pemain biola akan meninggal jika hubungan tersebut diputus, mirip dengan bagaimana janin akan mati dalam kasus aborsi. Eksperimen ini menelaah apakah secara moral diperbolehkan untuk memutus hubungan tersebut dalam sembilan bulan mendatang.^[129]

Pada ranah psikologi, metaetika menaruh perhatian pada bagaimana keyakinan dan pengalaman moral membentuk perilaku. Menurut para internalis motivasional, terdapat kaitan langsung antara penilaian moral dan tindakan. Artinya, setiap penilaian tentang apa yang benar menggerakkan seseorang untuk bertindak selaras dengannya. Sebagai contoh, Socrates membela bentuk internalisme motivasional yang kuat dengan menyatakan bahwa seseorang hanya dapat melakukan tindakan jahat bila ia tidak menyadari bahwa tindakan tersebut jahat. Bentuk internalisme yang lebih lemah mengakui bahwa manusia dapat bertindak bertentangan dengan penilaian moralnya sendiri, misalnya karena kelemahan kehendak. Para ekternalis motivasional menerima bahwa seseorang dapat menilai suatu tindakan sebagai keharusan moral tanpa merasakan dorongan apa pun untuk melakukannya. Dengan kata lain, penilaian moral tidak selalu menghadirkan daya penggerak bagi tindakan.^[130] Pertanyaan yang sangat berdekatan dengannya adalah apakah penilaian moral dapat menghadirkan motivasi dengan sendirinya atau harus ditemani oleh keadaan mental lain, seperti keinginan untuk bertindak secara bermoral.^[131]

Etika terapan, yang juga dikenal sebagai etika praktis,^[132] merupakan cabang etika dan filsafat terapan yang menelaah persoalan-persoalan moral konkret yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dari etika normatif, ia tidak berfokus pada pencarian atau pembenaran prinsip-prinsip etis universal. Sebaliknya, bidang ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan pada ranah-ranah khusus dalam hidup praktis, apa konsekuensi yang timbul di dalamnya, dan apakah ada faktor tambahan yang khas bagi ranah tertentu yang perlu diperhitungkan.^[133]

Salah satu tantangan utama etika terapan adalah merentangi jurang antara teori universal yang abstrak dan penerapannya pada peristiwa-peristiwa nyata.^[134] Misalnya, pemahaman mendalam tentang Kantianisme atau utilitarianisme biasanya belum cukup untuk menentukan bagaimana menilai implikasi moral dari sebuah prosedur medis seperti aborsi. Salah satu alasannya adalah bahwa tidak selalu jelas bagaimana tuntutan Kantian untuk menghargai kepribadian setiap individu harus diterapkan pada seorang janin; atau, dari sudut pandang utilitarian, apa konsekuensi jangka panjang yang relevan demi menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah yang terbesar.^[135] Kesulitan ini sangat berkaitan dengan para pakar etika terapan yang menggunakan metodologi top-down, yaitu dengan memulai dari prinsip etika yang universal lalu menerapkannya pada kasus-kasus khusus dalam suatu bidang tertentu.^[136] Pendekatan lain ialah metodologi bottom-up, yang dikenal sebagai kasuistik. Metode ini tidak berangkat dari prinsip universal melainkan dari intuisi moral atas kasus-kasus tertentu. Tujuannya adalah merumuskan prinsip-prinsip moral yang relevan bagi suatu bidang tertentu, yang mungkin saja tidak berlaku bagi bidang lain.^[137] Dalam kedua pendekatan tersebut, penyelidikan etika terapan kerap dipicu oleh dilema etis di mana seseorang dihadapkan pada tuntutan moral yang saling bertentangan.^[138]

Etika terapan membahas persoalan-persoalan dalam baik ranah privat, misalnya perilaku yang benar dalam keluarga dan relasi dekat, maupun ranah publik, seperti masalah moral yang ditimbulkan oleh teknologi baru serta kewajiban terhadap generasi mendatang.^[139] Cabang-cabang utamanya meliputi bioetika, etika bisnis, dan etika profesional. Banyak cabang lain yang turut berkembang, dan ranah pengkajiannya sering kali saling bertindihan.^[140]

Bioetika membahas persoalan moral yang terkait dengan makhluk hidup dan disiplin biologis.^[141] Salah satu persoalan utama dalam bioetika adalah bagaimana ciri-ciri seperti kesadaran, kemampuan merasakan nikmat dan derita, rasionalitas, serta kepribadian mempengaruhi status moral suatu entitas. Perbedaan ini, misalnya, menentukan bagaimana kita memperlakukan benda tak hidup seperti batu dan makhluk tak-sadar seperti tumbuhan, dibandingkan dengan hewan, serta apakah manusia memiliki kedudukan moral yang berbeda dari hewan lain.^[142] Menurut antroposentrisme, hanya manusia yang memiliki status moral dasar. Pandangan ini menyiratkan bahwa semua entitas lain hanya memiliki nilai moral turunan sejauh mereka memengaruhi kehidupan manusia. Sebaliknya, sentientisme memberikan status moral inheren kepada semua makhluk yang mampu merasakan. Posisi lain mencakup biosentrisme, yang juga mencakup makhluk hidup tak-sadar, dan ekosentrisme, yang menyatakan bahwa seluruh alam memiliki status moral dasar.^[143]

Bioetika relevan bagi berbagai aspek kehidupan dan banyak profesi. Ia mencakup beragam persoalan moral terkait topik seperti aborsi, kloning, penelitian sel punca, eutanasia, bunuh diri, pengujian pada hewan, peternakan hewan intensif, limbah nuklir, dan polusi udara.^[144]

Bioetika dapat dibagi ke dalam etika medis, etika hewan, dan etika lingkungan berdasarkan apakah persoalan etis tersebut berkaitan dengan manusia, hewan lain, atau alam secara umum.^[145] Etika medis adalah cabang tertua dari bioetika. Sumpah Hipokrates merupakan salah satu teks awal yang membahas etika medis dengan menetapkan pedoman moral bagi para tabib, seperti larangan untuk mencelakai pasien.^[146] Etika medis kerap membahas isu-isu tentang awal dan akhir kehidupan. Ia menelaah status moral janin—misalnya, apakah mereka adalah pribadi sepenuhnya dan apakah aborsi merupakan suatu bentuk pembunuhan.^[147] Isu lain juga muncul mengenai apakah seseorang berhak mengakhiri hidupnya dalam kasus penyakit terminal atau penderitaan kronis, dan apakah dokter boleh membantu dalam proses tersebut.^[148] Topik lain dalam etika medis mencakup kerahasiaan medis, persetujuan berdasarkan informasi, penelitian pada manusia, transplantasi organ, dan akses terhadap pelayanan kesehatan.^[146]

Etika hewan menelaah bagaimana manusia seharusnya memperlakukan hewan lain. Bidang ini sering menekankan pentingnya kesejahteraan hewan sambil berargumen bahwa manusia wajib menghindari atau meminimalkan penderitaan yang ditimbulkan pada hewan. Terdapat kesepakatan luas bahwa menyiksa hewan demi kesenangan adalah keliru. Namun situasinya menjadi lebih rumit ketika penderitaan hewan muncul sebagai akibat sampingan dari upaya manusia memenuhi kebutuhannya, misalnya dalam peternakan pabrik, ketika menggunakan hewan sebagai pangan, ataupun dalam eksperimen ilmiah.^[149] Salah satu topik kunci dalam etika hewan adalah perumusan hak-hak hewan. Para pemikir hak-hak hewan menegaskan bahwa hewan memiliki status moral tertentu dan manusia wajib menghormatinya dalam setiap interaksi.^[150] Contoh hak-hak hewan yang kerap diajukan meliputi hak untuk hidup, hak bebas dari penderitaan yang tidak perlu, dan hak untuk mengejawantahkan perilaku alaminya dalam lingkungan yang layak.^[151]

Etika lingkungan membahas persoalan moral yang berkaitan dengan lingkungan alam, mencakup hewan, tumbuhan, sumber daya alam, dan ekosistem. Dalam makna terluasnya, bidang ini merangkul keseluruhan kosmos.^[152] Dalam ranah pertanian, persoalan ini menyentuh kondisi di mana vegetasi suatu wilayah boleh dibersihkan demi dijadikan lahan bercocok tanam, serta konsekuensi dari menanam tanaman hasil rekayasa genetika.^[153] Dalam skala yang lebih luas, etika lingkungan mengulas persoalan pemanasan global dan tanggung jawab manusia baik pada tingkat individu maupun kolektif, termasuk isu seperti keadilan iklim dan kewajiban terhadap generasi mendatang. Para filsuf etika lingkungan kerap mendorong praktik berkelanjutan serta kebijakan yang berfokus pada perlindungan dan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati.^[154]

Etika bisnis menelaah implikasi moral dari perilaku dalam dunia usaha serta bagaimana prinsip-prinsip etis diterapkan pada korporasi dan organisasi.^[155] Salah satu topik utamanya adalah tanggung jawab sosial perusahaan, yakni kewajiban perusahaan untuk bertindak dengan cara yang membawa manfaat bagi masyarakat luas. Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi isu yang rumit karena banyak pemangku kepentingan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan perusahaan, seperti CEO, dewan direksi, dan para pemegang saham. Topik lain yang berkaitan erat adalah pertanyaan mengenai apakah korporasi itu sendiri—bukan hanya para pemangkunya—memiliki agensi moral.^[156] Etika bisnis juga menelaah peran kejujuran dan keadilan dalam praktik usaha serta implikasi moral dari suap, konflik kepentingan, perlindungan terhadap investor dan konsumen, hak-hak pekerja, kepemimpinan etis, dan filantropi korporasi.^[155]

Etika profesional adalah bidang yang sangat berdekatan, mengkaji prinsip-prinsip etis yang berlaku bagi anggota suatu profesi tertentu, seperti insinyur, dokter, pengacara, dan guru. Bidang ini beragam karena tiap profesi memikul tanggung jawab yang berbeda-beda.^[157] Prinsip yang berlaku bagi banyak profesi mencakup kewajiban memiliki keahlian yang memadai untuk pekerjaan yang dituju, menjunjung integritas pribadi, dan layak dipercaya. Prinsip lain adalah mengutamakan kepentingan pihak yang dilayani, menjaga kerahasiaan klien, serta menghormati dan melindungi hak-hak klien, seperti persetujuan berdasarkan informasi.^[158] Ketentuan yang lebih rinci biasanya berbeda antarprofesi. Landasan utama etika rekayasa adalah melindungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan publik.^[159] Etika hukum menekankan arti penting keadilan, integritas pribadi, dan kerahasiaan.^[160] Faktor utama dalam etika jurnalistik mencakup ketepatan, keterusterangan, independensi, dan ketidakberpihakan serta praktik atribusi yang benar untuk menghindari plagiarisme.^[161]

Banyak bidang lain dalam etika terapan dibahas dalam literatur akademik. Etika komunikasi mengulas prinsip-prinsip moral dari tindak berkomunikasi. Dua isu kuncinya adalah kebebasan berpendapat dan tanggung jawab bertutur. Kebebasan berpendapat menyangkut kemampuan seseorang mengungkapkan pikiran dan gagasannya tanpa ancaman hukuman atau sensor. Tanggung jawab bertutur menyoroti kewajiban untuk memikul akibat dari tindakan, dan ketidakbertindakan, dalam berkomunikasi.^[162] Bidang yang sangat berdekatan adalah etika informasi, yang menitikberatkan pada implikasi moral dari penciptaan, pengendalian, penyebaran, dan penggunaan informasi.^[163]

Etika teknologi mengkaji persoalan moral yang berkaitan dengan penciptaan dan penggunaan artefak apa pun, mulai dari tombak sederhana hingga komputer berteknologi tinggi dan nanoteknologi.^[164] Topik sentral dalam etika teknologi mencakup risiko yang terkait dengan penciptaan teknologi baru, penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, serta pertanyaan mengenai peningkatan kemampuan manusia melalui sarana teknologi, seperti obat peningkat performa dan peningkatan genetik.^[165] Subbidang pentingnya meliputi etika komputer, etika kecerdasan buatan, etika mesin, etika nanoteknologi, dan etika nuklir.^[166]

Etika perang menelusuri persoalan moral dalam perang dan konflik bersenjata. Menurut teori perang yang adil, peperangan dapat dibenarkan secara moral apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut lazim dibagi menjadi ketentuan yang berkaitan dengan alasan memulai tindakan kekerasan, seperti pembelaan diri, dan ketentuan mengenai cara tindakan kekerasan dijalankan, seperti menghindari bahaya berlebihan terhadap warga sipil demi mencapai sasaran militer yang sah.^[167] Etika militer merupakan bidang yang sangat terkait, menelaah perilaku personel militer. Bidang ini mengatur pertanyaan mengenai kondisi di mana mereka boleh membunuh musuh, menghancurkan infrastruktur, dan mempertaruhkan nyawa pasukan sendiri.^[168] Topik tambahan mencakup rekrutmen, pelatihan, dan pemutusan dinas personel militer.^[169]

Bidang lain dalam etika terapan mencakup etika politik, yang menelaah dimensi moral dari keputusan politik,^[170] etika pendidikan, yang mengulas persoalan etis terkait praktik pengajaran yang benar,^[171] serta etika seksual, yang membahas implikasi moral dari perilaku seksual.^[172]

Teori nilai, yang juga dikenal sebagai aksiologi,^[l] adalah cabang filsafat yang menelaah hakikat dan ragam nilai.^[174] Salah satu pembedaan sentralnya adalah antara nilai intrinsik dan nilai instrumental. Suatu entitas memiliki nilai intrinsik apabila ia baik pada dirinya sendiri, atau bernilai demi dirinya sendiri. Ia memiliki nilai instrumental ketika keberadaannya berharga sebagai sarana menuju sesuatu yang lain, misalnya karena menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai intrinsik.^[175] Topik-topik lain meliputi jenis-jenis hal yang memiliki nilai serta seberapa besar nilainya. Contohnya, para hedonis aksiologis berpendapat bahwa kenikmatan adalah satu-satunya sumber nilai intrinsik dan bahwa besarnya nilai selaras dengan tingkat kenikmatan tersebut. Para pluralis aksiologis, sebaliknya, menegaskan bahwa terdapat berbagai sumber nilai intrinsik, seperti kebahagiaan, pengetahuan, dan keindahan.^[176]

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hubungan tepat antara teori nilai dan etika. Beberapa filsuf memandang teori nilai sebagai subdisiplin etika, sementara yang lain melihat teori nilai sebagai payung yang mencakup bidang-bidang di luar etika, seperti estetika dan filsafat politik.^[177] Pendekatan lain memandang keduanya sebagai bidang yang saling tumpang tindih namun tetap berbeda.^[178] Istilah etika aksiologis kadang digunakan untuk bidang yang mempelajari wilayah pertemuan keduanya, yakni bagian dari etika yang memusatkan perhatian pada nilai.^[179] Kedua disiplin ini kadang dibedakan berdasarkan fokusnya: etika berkaitan dengan perilaku moral atau apa yang benar, sedangkan teori nilai berkaitan dengan nilai atau apa yang baik.^[180] Beberapa teori etika, seperti konsekuensialisme, sangat dekat dengan teori nilai karena mendefinisikan apa yang benar berdasarkan apa yang baik. Namun hal ini tidak berlaku secara umum dalam etika, dan teori-teori deontologis cenderung menolak gagasan bahwa apa yang baik dapat dijadikan dasar untuk menentukan apa yang benar.^[181][m]

Psikologi moral menyingkap fondasi psikologis dan proses batin yang membentuk perilaku moral. Bidang ini merupakan suatu ilmu empiris yang menelaah bagaimana manusia berpikir dan bertindak dalam konteks moral. Ia menaruh perhatian pada bagaimana penalaran moral dan penilaian etis berlangsung, bagaimana karakter moral terbentuk, seberapa peka manusia terhadap penilaian moral, serta bagaimana mereka menafsirkan dan menanggapi tanggung jawab moral.^[183]

Salah satu tema utamanya adalah perkembangan moral, pertanyaan mengenai bagaimana moralitas tumbuh dan berubah pada tingkat psikologis sejak masa bayi hingga dewasa.^[184] Menurut Lawrence Kohlberg, anak-anak melewati berbagai tahap perkembangan moral: mula-mula memahami prinsip moral sebagai aturan pasti yang mengatur ganjaran dan hukuman, kemudian sebagai norma sosial yang konvensional, dan akhirnya sebagai prinsip abstrak tentang apa yang secara objektif benar melampaui batas masyarakat manapun.^[185] Pertanyaan yang dekat dengannya adalah apakah dan bagaimana manusia dapat diajarkan untuk bertindak secara moral.^[186]

Etika evolusioner, bidang yang sangat berkaitan, menelaah bagaimana proses evolusi membentuk etika. Salah satu gagasan utamanya adalah bahwa seleksi alam memainkan peran penting dalam membentuk perilaku moral dan kepekaan moral. Dalam kerangka ini, moralitas dipahami sebagai suatu adaptasi terhadap tekanan evolusioner yang meningkatkan kecocokan dengan memberikan keuntungan selektif.^[187] Altruisme, misalnya, dapat mendukung kelangsungan hidup kelompok dengan memperkuat kerja sama.^[188] Beberapa pemikir, seperti Mark Rowlands, berpendapat bahwa moralitas tidak terbatas pada manusia, bahwa beberapa hewan non-manusia pun bertindak berdasarkan emosi moral. Pemikir lain mengeksplorasi jejak-jejak evolusioner moralitas pada hewan non-manusia.^[189]

Etika deskriptif, yang juga dikenal sebagai etika komparatif,^[190] menelaah kode moral, praktik, dan keyakinan yang telah hidup dan berakar dalam berbagai komunitas. Bidang ini menyelidiki serta membandingkan fenomena moral dalam berbagai masyarakat maupun di antara kelompok-kelompok berbeda dalam satu masyarakat. Tujuannya adalah menghadirkan gambaran yang bebas nilai dan empiris, tanpa menghakimi atau membenarkan praktik mana yang secara objektif benar. Misalnya, pertanyaan tentang bagaimana perawat memandang implikasi etis dari aborsi merupakan bagian dari etika deskriptif. Contoh lain adalah etika bisnis deskriptif, yang memaparkan standar etis dalam konteks dunia usaha, termasuk praktik umum, kebijakan resmi, dan pandangan para karyawan. Etika deskriptif juga memiliki dimensi historis dengan menelusuri bagaimana praktik dan keyakinan moral berubah dari masa ke masa.^[191]

Etika deskriptif merupakan bidang multidisipliner yang tercakup oleh disiplin seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan sejarah. Pendekatan empirisnya berkontras dengan penyelidikan filosofis terhadap pertanyaan normatif, misalnya, prinsip etis mana yang benar dan bagaimana membenarkannya.^[192]

Sejarah etika menelaah bagaimana filsafat moral tumbuh dan berubah sepanjang perjalanan umat manusia.^[193] Akar-akar tertuanya dapat ditelusuri hingga peradaban kuno. Di Mesir kuno, konsep Maat dipahami sebagai asas etika yang menuntun tindakan dan menjaga ketertiban, sambil menekankan pentingnya kebenaran, keseimbangan, dan harmoni.^[194][n] Di India kuno sejak milenium ke-2 SM,^[196] Weda dan kemudian Upanishad disusun sebagai teks dasar Filsafat Hindu; di dalamnya dibahas peran kewajiban moral serta konsekuensi dari setiap tindakan.^[197] Etika Buddhis berakar di India pada abad ke-6 hingga ke-5 SM, mengajarkan welas asih, tanpa kekerasan, serta pencarian pencerahan.^[198] Di Tiongkok kuno pada abad ke-6 SM,^[o] muncul Konfusianisme, yang menekankan keluhuran budi dan pembentukan karakter melalui tindakan yang selaras dengan kebajikan; serta Daoisme, yang mengajarkan bahwa perilaku manusia hendaknya mengikuti alur alami jagat raya.^[200]

Di Yunani kuno, Sokrates (ca 469–399 SM)^[201] menegaskan pentingnya penyelidikan mengenai makna hidup yang baik melalui pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap keyakinan yang mapan, khususnya mengenai kebajikan, keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan.^[202] Menurut Plato (ca 428–347 SM),^[203] hidup yang baik adalah ketika berbagai bagian jiwa berada dalam keadaan seimbang dan selaras.^[204] Bagi Aristoteles (384–322 SM),^[205] hidup yang baik terwujud melalui kebahagiaan yang lahir dari praktik kebajikan dan pemekaran diri sebagai manusia.^[206] Mulai abad ke-4 SM, hubungan antara tindakan yang benar dan kebahagiaan juga digali lebih jauh oleh mazhab-mazhab Hellenistik seperti Epikureanisme, yang menganjurkan kesederhanaan hidup tanpa larut dalam kenikmatan indrawi, dan Stoikisme, yang menekankan kehidupan yang berpijak pada nalar dan kebajikan, melatih penguasaan diri, serta membebaskan diri dari gejolak emosi yang mengacaukan batin.^[207]

Pemikiran etika pada periode abad pertengahan sangat dipengaruhi oleh ajaran agama. Para filsuf Kristen menafsirkan prinsip-prinsip moral sebagai perintah ilahi yang bersumber dari Tuhan.^[208] Thomas Aquinas (1224–1274 M),^[209] melalui gagasan etika hukum alam, menyatakan bahwa perilaku etis berarti mengikuti hukum dan tatanan alam, yang diyakininya berasal dari ciptaan Tuhan.^[210] Dalam dunia Islam, para filsuf seperti Al-Farabi (ca 878–950 M)^[211] dan Avicenna (980–1037 M)^[212] menyelaraskan filsafat Yunani kuno dengan ajaran etika Islam, sambil menekankan keserasian antara akal dan iman.^[213] Di India pada masa pertengahan, para filsuf Hindu seperti Adi Shankara (ca 700–750 M)^[214] dan Ramanuja (1017–1137 M)^[215][p] memandang praktik spiritual untuk mencapai pembebasan sebagai tujuan tertinggi perilaku manusia.^[217]

Filsafat moral pada periode modern ditandai oleh pergeseran menuju pendekatan etika yang lebih sekuler. Thomas Hobbes (1588–1679)^[218] melihat kepentingan diri sebagai dorongan utama manusia. Ia menyimpulkan bahwa hal ini akan menjerumuskan dunia ke dalam "perang setiap orang melawan setiap orang" bila tidak dibentuk suatu kontrak sosial untuk mencegahnya.^[219] David Hume (1711–1776),^[220] sebaliknya, berpendapat bahwa hanya sentimen moral—seperti empati—yang mampu menggerakkan tindakan etis. Ia melihat nalar bukan sebagai pendorong moral, melainkan sebagai kemampuan yang meramalkan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan.^[221] Immanuel Kant (1724–1804),^[222] sebaliknya, menempatkan nalar sebagai sumber moralitas. Ia merumuskan suatu teori deontologis yang menyatakan bahwa nilai etis dari sebuah tindakan bergantung pada kesesuaiannya dengan hukum moral yang tidak ditentukan oleh akibatnya. Hukum moral tersebut berbentuk imperatif kategoris, tuntutan universal yang berlaku dalam setiap keadaan.^[223]

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831)^[224] memandang imperatif kategoris Kant, bila berdiri sendiri, sebagai sebuah formalisme yang kosong, lalu menekankan peran lembaga-lembaga sosial dalam memberi isi konkret bagi kewajiban moral.^[225] Dalam filsafat Kristen Søren Kierkegaard (1813–1855),^[226] terdapat gagasan bahwa tuntutan etis kadang harus disingkirkan ketika seseorang menjalankan kehendak Tuhan.^[227] Friedrich Nietzsche (1844–1900)^[228] merumuskan kritik tajam terhadap moralitas Kristen maupun moralitas Kantian.^[229] Perkembangan penting lain pada periode ini adalah rumusan utilitarianisme oleh Jeremy Bentham (1748–1832)^[230] dan John Stuart Mill (1806–1873).^[231] Menurut doktrin utilitarian, tindakan moral adalah tindakan yang meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan, dan tindakan yang benar ialah tindakan yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar.^[232]

Salah satu perkembangan utama dalam etika abad ke-20 dalam lingkungan filsafat analitik adalah kemunculan bidang metaetika.^[234] Kontribusi awal yang berpengaruh di bidang ini datang dari G. E. Moore (1873–1958),^[235] yang menegaskan bahwa nilai moral secara esensial berbeda dari sifat-sifat lain yang ditemukan di alam.^[236] R. M. Hare (1919–2002)^[237] melanjutkan gagasan ini melalui rumusan preskriptivismenya, yang menyatakan bahwa pernyataan moral adalah perintah, bukan penilaian biasa, dan karenanya tidak dapat dinyatakan benar ataupun salah.^[238] J. L. Mackie (1917–1981)^[239] menyarankan bahwa setiap pernyataan moral adalah keliru karena tidak ada fakta moral sama sekali.^[123] Sebuah argumen berpengaruh untuk realisme moral dikemukakan oleh Derek Parfit (1942–2017),^[240] yang menyatakan bahwa moralitas menyangkut ciri-ciri objektif dalam realitas yang memberi alasan bagi manusia untuk bertindak dengan cara tertentu.^[241] Bernard Williams (1929–2003)^[242] sependapat mengenai kedekatan hubungan antara alasan dan etika, tetapi ia mempertahankan pandangan subjektif bahwa alasan berakar pada keadaan mental internal yang mungkin saja mencerminkan kenyataan eksternal—atau mungkin juga tidak.^[243]

Perkembangan lain pada masa ini adalah kebangkitan kembali etika kebajikan kuno melalui para filsuf seperti Philippa Foot (1920–2010).^[244] Dalam ranah filsafat politik, John Rawls (1921–2002)^[245] bertumpu pada etika Kantian untuk menelaah keadilan sosial sebagai suatu bentuk keadilan yang lahir dari prinsip kewajaran.^[246] Dalam filsafat kontinental, para fenomenolog seperti Max Scheler (1874–1928)^[247] dan Nicolai Hartmann (1882–1950)^[248] membangun sistem etika berdasarkan klaim bahwa nilai memiliki realitas objektif yang dapat dijelajahi melalui metode fenomenologis.^[249] Sebaliknya, para eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre (1905–1980)^[250] dan Simone de Beauvoir (1908–1986),^[251] berpandangan bahwa nilai diciptakan oleh manusia sendiri, lalu menelusuri konsekuensi pandangan tersebut bagi kebebasan individu, tanggung jawab, dan keaslian diri.^[252] Periode ini juga menyaksikan munculnya etika feminis, yang menggugat asumsi-asumsi etis tradisional yang berakar pada perspektif laki-laki, serta menempatkan konsep alternatif seperti kepedulian sebagai pusat perhatian.^[253]

• (Inggris) Meta-Ethics di PhilPapers
• (Inggris) Normative Ethics di PhilPapers
• (Inggris) Applied Ethics di PhilPapers
• (Inggris) Etika di Indiana Philosophy Ontology Project