Artikel ini adalah bagian dari seri
Pembagian administratif
Indonesia
Tingkat I
Tingkat II
Tingkat III
Tingkat IV
Lain-lain
  • Antara III dan IV
  • Di bawah IV
Penataan daerah
Artikel ini berisi tentang bekas wilayah administratif di Indonesia. Untuk "kota administrasi", lihat Kota administrasi.

Dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia antara 1974 hingga 1999, Kota Administratif (dikenal dengan akronim Kotif) adalah sebuah wilayah administratif di Indonesia di bawah pemerintahan kabupaten daerah tingkat II yang dipimpin oleh Wali Kota Administratif.

Kota administratif bukanlah daerah otonom sebagaimana kotamadya atau kota, dan karena itu tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Wali kota administratif bertanggung jawab kepada bupati kabupaten induknya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, di Indonesia tidak dikenal lagi istilah kota administratif karena pembagian provinsi hanya terdiri atas kabupaten dan kota. Akibatnya kota administratif harus berubah status menjadi kota atau bergabung kembali dengan kabupaten induknya.

Daftar kota administratif yang pernah ada

sunting
Kota administratif Daerah induk Dasar pembentukan Status terbaru
Banjar Kabupaten Ciamis, Jawa Barat PP 54/1991 menjadi Kota Banjar, Jawa Barat (UU 27/2002)
Banjarbaru Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan PP 26/1975 menjadi Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (UU 09/1999)
Batu Kabupaten Malang, Jawa Timur PP 12/1993 menjadi Kota Batu, Jawa Timur (UU 11/2001)
Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan PP 24/1982 gabung ke Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan (PP 33/2003)
Baubau Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara PP 40/1981 menjadi Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (UU 13/2001)
Bekasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat PP 48/1981 menjadi Kota Bekasi, Jawa Barat (UU 09/1996)
Bima Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat PP 77/1998 menjadi Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (UU 13/2002)
Bitung Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara PP 04/1975 menjadi Kota Bitung, Sulawesi Utara (UU 07/1990)
Bontang Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur PP 20/1989 menjadi Kota Bontang, Kalimantan Timur (UU 47/1999)
Cilacap Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah PP 34/1982 gabung ke Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (PP 33/2003)
Cilegon Kabupaten Serang, Jawa Barat PP 40/1986 menjadi Kota Cilegon, Banten (UU 15/1999)
Cimahi Kabupaten Bandung, Jawa Barat PP 29/1975 menjadi Kota Cimahi, Jawa Barat (UU 09/2001)
Denpasar Kabupaten Badung, Bali PP 20/1978 menjadi Kota Denpasar, Bali (UU 01/1992)
Depok Kabupaten Bogor, Jawa Barat PP 43/1981 menjadi Kota Depok, Jawa Barat (UU 15/1999)
Dili Kabupaten Dili, Timor Timur PP 41/1981 menjadi ibu kota negara Timor Leste (TAP MPR V/1999)
Dumai Kabupaten Bengkalis, Riau PP 08/1979 menjadi Kota Dumai, Riau (UU 16/1999)
Jayapura Kabupaten Jayapura, Irian Jaya PP 26/1979 menjadi Kota Jayapura, Papua (UU 06/1993)
Jember Kabupaten Jember, Jawa Timur PP 14/1976 gabung ke Kabupaten Jember, Jawa Timur (PP 33/2003)
Kendari Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara PP 19/1978 menjadi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (UU 06/1995)
Kisaran Kabupaten Asahan, Sumatra Utara PP 18/1982 gabung ke Kabupaten Asahan, Sumatra Utara (PP 33/2003)
Klaten Kabupaten Klaten, Jawa Tengah PP 41/1986 gabung ke Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (PP 33/2003)
Kupang Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur PP 22/1978 menjadi Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (UU 05/1996)
Langsa Kabupaten Aceh Timur, Daerah Istimewa Aceh PP 64/1991 menjadi Kota Langsa, Aceh (UU 03/2001)
Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara, Daerah Istimewa Aceh PP 32/1986 menjadi Kota Lhokseumawe, Aceh (UU 02/2001)
Lubuk Linggau Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan PP 38/1981 menjadi Kota Lubuk Linggau, Sumatra Selatan (UU 07/2001)
Mataram Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat PP 21/1978 menjadi Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (UU 04/1993)
Metro Kabupaten Lampung Tengah, Lampung PP 34/1986 menjadi Kota Metro, Lampung (UU 12/1999)
Padangsidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara PP 32/1982 menjadi Kota Padangsidempuan, Sumatra Utara (UU 04/2001)
Pagar Alam Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan PP 63/1991 menjadi Kota Pagar Alam, Sumatra Selatan (UU 08/2001)
Palopo Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan PP 42/1986 menjadi Kota Palopo, Sulawesi Selatan (UU 11/2002)
Palu Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah PP 18/1978 menjadi Kota Palu, Sulawesi Tengah (UU 04/1994)
Pariaman Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat PP 33/1986 menjadi Kota Pariaman, Sumatra Barat (UU 12/2002)
Prabumulih Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan PP 18/1982 menjadi Kota Prabumulih, Sumatra Selatan (UU 06/2001)
Purwokerto Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah PP 36/1982 gabung ke Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (PP 33/2003)
Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara PP 62/1991 gabung ke Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara (PP 33/2003)
Singkawang Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat PP 49/1981 menjadi Kota Singkawang, Kalimantan Barat (UU 12/2001)
Sorong Kabupaten Sorong, Irian Jaya PP 31/1996 menjadi Kota Sorong, Papua Barat Daya (UU 45/1999)
Tangerang Kabupaten Tangerang, Jawa Barat PP 50/1981 menjadi Kota Tangerang, Banten (UU 02/1993)
Tanjung Pinang Kabupaten Kepulauan Riau, Riau PP 31/1983 menjadi Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (UU 05/2001)
Tarakan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur PP 47/1981 menjadi Kota Tarakan, Kalimantan Utara (UU 29/1997)
Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat PP 22/1976 menjadi Kota Tasikmalaya, Jawa Barat (UU 10/2001)
Ternate Kabupaten Maluku Utara, Maluku PP 45/1981 menjadi Kota Ternate, Maluku Utara (UU 11/1999)
Watampone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan PP 53/1991 gabung ke Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (PP 33/2003)

Referensi

sunting

📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Kota Administratif Watampone

Kota Administratif Watampone adalah kota administratif yang pernah ada di Indonesia dengan wilayah induk Bone, Sulawesi Selatan. Sebelum ditingkatkan statusnya

Kota Administratif Depok

Kota Administratif Depok adalah sebuah kota administratif yang pernah ada di Indonesia dengan induk wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelum ditingkatkan

Jember (kota)

kota dari Kabupaten Jember yang secara administratif berada di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kaliwates, Patrang, dan Sumbersari. Kawasan perkotaan Jember

Daftar Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan

pemerintahan administratif. Saat ini, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan dipimpin oleh Munjirin sejak 13 Oktober 2021. Berikut merupakan daftar Wali Kota Administrasi

Wali Kota Cimahi

daftar Wali Kota Administratif Cimahi sebelum menjadi kota otonom sejak 1976 hingga 2001.   Independen Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kota Cimahi

Pembagian administratif Indonesia

2014. Provinsi Kabupaten dan kota Kecamatan (atau nama lain) Kelurahan dan desa (atau nama lain) Pembagian administratif dan pemerintahan daerah di Indonesia

Status kota di Indonesia

Indonesia, "kota" umumnya didefinisikan sebagai pembagian administratif tingkat dua di Republik Indonesia, setara dengan kabupaten. Perbedaan antara kota dengan

Cilacap (kota)

76 km² yang terdiri atas 3 kecamatan. Kota Cilacap merupakan bekas kota administratif yang dipimpin oleh wali kota atas tunjukan bupati setempat (pejabat