Peta Pentarki Yustinianus, menggambarkan hampir seluruh wilayah Yunani modern di bawah yurisdiksi tertinggi Takhta Roma. Kaisar Leo III memindahkan batas wilayah patriarkat Konstantinopel ke arah barat dan utara pada abad ke-8.[1]

Pentarki (dari kata Yunani ฮ ฮตฮฝฯ„ฮฑฯฯ‡ฮฏฮฑ, Pentarchia dari ฯ€ฮญฮฝฯ„ฮต pente, "lima", dan แผ„ฯฯ‡ฮตฮนฮฝ archein, "untuk memerintah") merupakan suatu model yang secara historis diperjuangkan dalam Kekristenan Timur sebagai suatu model administrasi dan relasi gereja. Dalam model ini, Gereja Kristen atau Kristiani diperintah oleh para kepala (Patriark) dari kelima takhta episkopal besar dalam Kekaisaran Romawi: Roma, Konstantinopel, Aleksandria, Antiokia, dan Yerusalem.[2] Gagasan itu timbul karena keunggulan gerejawi dan politis kelima takhta tersebut, tetapi konsep otoritas eksklusif dan universal mereka terkait erat dengan struktur administratif Kekaisaran Romawi. Pentarki pertama kali dinyatakan secara konkret dalam hukum-hukum Kaisar Yustinianus I (527โ€“565), khususnya dalam Novella 131. Konsili Quinisextum yang diselenggarakan pada tahun 692 memberinya pengakuan secara formal dan memeringkat takhta-takhta tersebut berdasarkan urutan keutamaan. Setelah konsili itu, konsep pentarki setidaknya diterima secara filosofis dalam Kekristenan Timur, tetapi pada umumnya tidak diterima dalam Kekristenan Barat, yang menolak hasil konsili itu, dan konsep pentarki.[3]

Otoritas yang lebih besar dari takhta-takhta ini dalam hubungannya dengan yang lain terkait dengan keunggulan gerejawi dan politisnya masing-masing; semuanya terletak di daerah-daerah dan kota-kota penting Kekaisaran Romawi dan merupakan pusat-pusat penting Gereja Kristen. Roma, Aleksandria, dan Antiokhia telah terkemuka sejak zaman Kekristenan awal, sementara Konstantinopel mengemuka setelah menjadi tempat kediaman imperial pada abad ke-4. Sejak saat itu Konstantinopel senantiasa diberi peringkat tepat setelah Roma. Yerusalem mendapat posisi secara seremonial karena arti penting kota itu dalam masa awal Kekristenan. Yustinianus dan Konsili Quinisextum mengecualikan dari pengaturan pentarki ini semua gereja di luar Kekaisaran seperti Gereja dari Timur yang berkembang di Persia era Kekaisaran Sasaniyah, yang dipandang sesat oleh mereka. Yang diakui di dalam Kekaisaran Romawi hanya Kekristenan Kalsedon (atau Melkit), dan para pengklaim non-Kalsedon atas takhta Aleksandria dan Antiokia dianggap tidak sah.

Perselisihan antar takhta-takhta itu, khususnya persaingan antara Roma (yang memandang dirinya lebih utama atas semua Gereja) dan Konstantinopel (yang kemudian memegang kekuasaan atas semua takhta Timur dan memandang dirinya setara dengan Roma, dengan Roma sebagai "yang pertama di antara yang sederajat"), menghalangi terwujudnya pentarki sebagai suatu realitas administratif yang berfungsi. Penaklukan Islam atas Aleksandria, Yerusalem, dan Antiokia pada abad ke-7 praktis menjadikan Konstantinopel satu-satunya otoritas di Timur, dan setelahnya konsep tentang suatu "pentarki" menjadi lebih bermakna simbolis. Ketegangan antara Timur dan Barat, yang memuncak dalam Skisma Timurโ€“Barat, serta timbulnya berbagai patriarkat dan takhta metropolitโ€”yang pada dasarnya independenโ€”di luar Kekaisaran Bizantin, yaitu di Bulgaria, Serbia, dan Rusia, mengurangi arti penting takhta-takta lama imperial.

Lihat pula

sunting

Referensi

sunting
  1. ^ (Inggris) The Ecclesiastical jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate Diarsipkan 2019-05-27 di Wayback Machine.
  2. ^ (Inggris) "Pentarchy". Encyclopรฆdia Britannica. Retrieved February 14, 2010. "The proposed government of universal Christendom by five patriarchal sees under the auspices of a single universal empire. Formulated in the legislation of the emperor Justinian I (527โ€“65), especially in his Novella 131, the theory received formal ecclesiastical sanction at the Council in Trullo (692), which ranked the five sees as Rome, Constantinople, Alexandria, Antioch, and Jerusalem".
  3. ^ (Inggris) "Quinisext Council". Encyclopรฆdia Britannica. Retrieved February 14, 2010. "The Western Church and the Pope were not represented at the council. Justinian, however, wanted the Pope as well as the Eastern bishops to sign the canons. Pope Sergius I (687โ€“701) refused to sign, and the canons were never fully accepted by the Western Church".

Sumber

sunting
  • (Inggris) Kiminas, Demetrius (2009). The Ecumenical Patriarchate. Wildside Press LLC. ISBNย 978-1-4344-5876-6.
  • (Inggris) Erickson, John H. (1991). The Challenge of Our Past: Studies in Orthodox Canon Law and Church History. St. Vladimir's Seminary Press. hlm.ย 94โ€“97. ISBNย 978-0-88141-086-0.

Pranala luar

sunting

๐Ÿ“š Artikel Terkait di Wikipedia

Antiokhia

Helenistik pada akhir periode Bait Suci Kedua. Sebagai salah satu kota pentarki, Antiokhia disebut "tempat lahir Kekristenan" karena umurnya yang panjang

Kebatrikan

Yerusalem dibentuk pada abad ke-5. Lima kebatrikan ini akhirnya diakui sebagai Pentarki dalam Konsili Efesus tahun 431. Dalam perjalanan sejarah agama Kristen

Skisma Timurโ€“Barat

dikonfirmasi sebagai patriarkat oleh Konsili Khalsedon tahun 451 (lihat Pentarki). Para patriark itu memiliki keutamaan di atas rekan-rekan uskup mereka

Takhta apostolik

Kekristenan Ortodoks Timur menggunakan dua sumber ini untuk membangun teori Pentarki: "Dirumuskan dalam undang-undang kaisar Yustinianus I (527-565), khususnya

Realpolitik

amoral, atau Machiavellian. Penyeimbangan kekuatan untuk mempertahankan pentarki Eropa bermaksud mempertahankan perdamaian dan para Realpolitiker mencoba

Patriark

yakni Uskup Roma, Uskup Aleksandria, dan Uskup Antiokhia. Dalam tatanan Pentarki yang ditetapkan oleh Kaisar Yustinianus I (527โ€“565), Uskup Roma diserahi

Kekristenan Barat

yang di Timur dipandang sebagai salah satu dari kelima patriark dalam Pentarki. "Tata kelola yang diajukan dunia Kristen universal dengan lima takhta

Gereja Maronit

Antiokhia. Antiokhia menjadi salah satu dari lima kebatrikan perdana (pentarki) setelah Agama Kristen diakui oleh Kaisar Konstantinus. Maron, seorang